Diposting : 9 June 2020 22:23
I Made Darna - Bali Tribune
Balitribune.co.id | Mangupura - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Badung terus mengupdate jumlah tenaga kerja yang dirumahkan dan kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dijadwalkan pencairan insentif pekerja tahap II cari, Jumat 12 Juni 2020.
Berdasarkan data terbaru pertanggal 7 Juni 2020, dari 4.304 perusahaan di Gumi Keris sebanyak 544 telah melakukan PHK dan merumahkan karyawannya karena pandemi Covid-19. Rinciannya sebanyak 42.057 orang dirumahkan dan sebanyak 1.551 orang langsung kena PHK.
Nah, untuk membantu korban PHK dan dirumahkan ini, Disperinaker Badung telah memberikan bantuan semacam insentif yang besarannya Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan. Saat ini, bantuan tahap pertama sudah cair pada 4 Juni 2020 lalu. Sementara pencairan tahap dua, rencananya akan dilakukan pada Jumat (12/6/2020) mendatang.
Kepala Disperinaker Badung Ida Bagus Oka Dirga menyatakan, insentif bagi pekerja PHK dan dirumahkan ini masih terus berproses. Pasalnya, untuk menerima insentif dari Pemkab Badung para pekerja harus memenuhi sejumlah kriteria. Salah satunya yang mutlak harus dipenuhi adalah berstatus dirumahkan atau di PHK dan tidak pernah menerima bantuan apapun selama masa pandemi. Selain itu, pekerja juga harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditentukan.
“Banyak sekali. Dampak Covid-19 sampai per 7 Juni 2020 dari 4.304 perusahaan di Badung ada sebanyak 552 perusahaan yang memPHK dan merumahkan karyawannya. Rinciannya 42.057 orang dirumahkan dan 1551 orang ter-PHK,” ungkap Oka Dirga saat memenuhi undangan rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Badung di Gedung Dewan, Selasa (9/6).
Lebih lanjut dikatakan bahwa secara khusus untuk warga yang ber-KTP Badung ada sebanyak 9.552 orang dirumahkan dan 245 orang di PHK. “Untuk penanganan pekerja ini (di PHK dan dirumahkan, red), kami berpedoman pada Undang-undang Ketenagakerjaan dan Surat Edaran dari Kementerian Tenaga Kerja. Dimana kami mengutamakan kesepakatan antar kedua belah pihak, baik pekerja maupun tenaga kerja,” katanya.
Yang menarik kata mantan Kabag Umum Setda Badung ini justru selama masa pandemi ini, dengan tingkat PHK dan pekerja yang dirumahkan sangat tinggi justru tidak ada kasus perselisihan antara pekerja dan perusahaan. Padahal, kalau suasana normal cukup banyak perselisihan yang dilaporkan ke Disperinaker.
“Saat Covid-19 ini justru pengaduan jauh berkurang dari sebelum normal. Padahal, banyak terjadi PHK dan dirumahkan,” jelasnya.
Pihaknya pun khawatir perselisihan antar pengusaha dan pekerja akan “meledakl” saat new normal. Pihaknya pun mengaku sedang menyiapkan tim untuk melakukan langkah-langkah antisipasi.
“Tentu yang kita takutkan nanti setelah normal ini (banyak kasus perselisihan antara pengusaha dan pekerja, red). Untuk itu kami sudah siapkan langkah-langkah,” kata Oka Dirga.
Kemudian khusus untuk pekerja yang diPHK dan dirumahkan, pihaknya mengaku sudah mulai menyalurkan bantuan berupa insentif sebesar Rp 600 ribu per bulan yang diterima selama tiga bulan.
“Untuk pemberian insentif kepada pekerja sektor pariwisata dan sektor lainnya total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 15 miliar lebih. Bantuan Rp 600 ribu per orang,” ujarnya.
Untuk mendapatkan bantuan tersebut total ada sebanyak 9.839 orang pendaftar. Namun, setelah dilakukan verifikasi dan cleansing lebih dari 8 ribuan pendaftar tidak lolos. Sementara yang lolos dan berhak mendapat bantuan hanya 1.646 orang.
Dimana untuk tahap pertama pencairannya sudah dilakukan 4 Juni 2020 dengan jumlah penerima 577 orang. Menurut rencana pencairan tahap kedua akan dilakukan Jumat (12/6) nanti.
“Pada 4 Juni 2020 cair baru 577 penerima. Rencana Jumat kembali dicairkan sepanjang nomor rekening sudah siap,” kata Oka Dirga sembari menyebut banyak yang tidak bisa cair karena nomor rekening sudah kedaluarsa dan yang bersangkutan tidak bisa dihubungi.
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Badung I Made Sumerta berharap Disperinaker terus melakukan upadet data pekerja. Pasalnya, pihaknya mensinyalir masih ada pekerja yang tidak terdata. Selain itu pihaknya juga meminta agar pemberian insentif ini benar-benar transparan.
“Kami minta Diperinaker terus mengupdate data. Karena kami yakin data pekerja ini sangat dinamis dan terus bergerak, jangan sampai insentif Rp 600 ribu itu salah sasaran,” pesan politisi PDIP asal Pecatu itu.
