Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Masih Ada KK Tercecer, Disiapkan Sembako Susulan

Bali Tribune/ SEMBAKO - Bupati Gianyar Made Mahayastra siapkan pembagian sembako tahap kedua.
Balitribune.co.id | Amlapura - Bantuan sembako sebanyak 28 ribu paket yang awalnya diprediksi dapat memenuhi KK tidak mapan yang masih tercecer, rupanya masih menyisakan lobang.  Kondisi ini membuat Pemkab Gianyar  menjalankan jurus cadangan, yakni dengan menyiapkan sembako susulan. Bupati Gianyar I Made Mahaystra berharap aparatur desa untuk melayanai KK yang melapor dan bersikap obyektif. 
 
Di saat tetangganya bersukaria menerima paket sembako besar dari Pemkab Gianyar Ni Wayan S (60) harus tertatih membeli beras di tengah kondisi ekonomi keluarganya sedang terbelit. Warga Banjar Petulu Desa, Desa Petulu ini, tidak bermaksud menyalahkan pemerintah, tapi menyesali dirinya yang merasa tidak mendapat perlakuan yang adil.  “Keluarga saya memang memiliki Kartu Merah BNI, namun hanya dapat bantuan sembako sekali berupa beras 3 kg, susu dan lainnnya saat awal-awal virus ini. Setelah itu apapun tidak pernah dapat,” sesal Wayan S, sembari menunjukkan kartu KKS/BNI, Minggu (19/7).
 
Namun, dirinya tidak mengerti, karena setelah mendapat Paket sembako sekali, kartu itu tidak berfungsi lagi. Sementara itu,  tetanganya yang dinilai lebih mapan, justru mendapat bantuan yang lebih besar.  “Penghasilan saya hanya dau berjlan di kantin sekolah dasar dan tidak pernah dagang lagi. Anaknya saya belum bekerja. Cucu ada dua. Syukur saya masih ada beberapa saudara yang kerap membantu,” sesalnya.  
 
Tidak hanya Ni Wayan S, KK lainnya juga masih banyak yang senasib di beberapa desa lainnya.  Bahkan di sejumlah desa bantuan tersebut masih menjadi polemik. Kondisi itu, disebut-sebut disebabkan oleh oknum petugas yang mendata penerima bantuan, lebih mengutamakan orang dekat sebagai penerima bantuan. Akibat penilaian Subjektif  oknum  aparatur desa dalam melakukan pendataan, mengakibatkan masih terdapat masyarakat tercecer.
 
Bupati Gianyar Made Mahayastra dikonfirmasi mengakui sudah menerima informasi terkait masih ada KK yang tercecer. Menyikapi kondisi ini, pihaknya meminta masyarakat yang tidak mendapatkan sembako tahap II, supaya bersabar. Karena pihaknya akan kembali memberikan bantuan susulan, paling lambat dua minggu ini. “Ya, saya sudah dengar informasi seperti itu. Nanti saya akan bagikan pada semua yang tidak dapat. Paling lambat dalam waktu dua minggu ini saya akan kasi,” ujar Mahayastra.
 
Dalam mengantisipasi oknum-oknum petugas nakal, Mahayastra memiliki cara lain agar bantuan susulan ini tidak ada kesan dipermainkan lagi, maka yang sebelumnya tidak dapat ini akan disuruh mendaftar langsung ke kantor desa/kelurahan. Di kantor desa tersebut, kata dia, harus benar adil dalam memberikan bantuan. “KK yang belum dapat akan saya minta daftar lagsung ke kantor desa. Namun yang diterima ini, harus yang benar-benar tidak pernah mendapat bantuan apapun, baik BLT, dana stimulus, bantuan sembako dari kabupaten, termasuk masyarakat yang sudah mapan dan bukan anggota TNI, Polri, PNS dan pensiunan,” tandasnya.
 
Pihaknya memastikan tidak ada pembantasan sembako untuk batuan susulan tersebut. “Berapapun jumlahnya nanti, pemerintah akan berikan  bantuan susulan,” tegasnya. 
wartawan
Husaen
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.