Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Masih Ada KK Tercecer, Disiapkan Sembako Susulan

Bali Tribune/ SEMBAKO - Bupati Gianyar Made Mahayastra siapkan pembagian sembako tahap kedua.
Balitribune.co.id | Amlapura - Bantuan sembako sebanyak 28 ribu paket yang awalnya diprediksi dapat memenuhi KK tidak mapan yang masih tercecer, rupanya masih menyisakan lobang.  Kondisi ini membuat Pemkab Gianyar  menjalankan jurus cadangan, yakni dengan menyiapkan sembako susulan. Bupati Gianyar I Made Mahaystra berharap aparatur desa untuk melayanai KK yang melapor dan bersikap obyektif. 
 
Di saat tetangganya bersukaria menerima paket sembako besar dari Pemkab Gianyar Ni Wayan S (60) harus tertatih membeli beras di tengah kondisi ekonomi keluarganya sedang terbelit. Warga Banjar Petulu Desa, Desa Petulu ini, tidak bermaksud menyalahkan pemerintah, tapi menyesali dirinya yang merasa tidak mendapat perlakuan yang adil.  “Keluarga saya memang memiliki Kartu Merah BNI, namun hanya dapat bantuan sembako sekali berupa beras 3 kg, susu dan lainnnya saat awal-awal virus ini. Setelah itu apapun tidak pernah dapat,” sesal Wayan S, sembari menunjukkan kartu KKS/BNI, Minggu (19/7).
 
Namun, dirinya tidak mengerti, karena setelah mendapat Paket sembako sekali, kartu itu tidak berfungsi lagi. Sementara itu,  tetanganya yang dinilai lebih mapan, justru mendapat bantuan yang lebih besar.  “Penghasilan saya hanya dau berjlan di kantin sekolah dasar dan tidak pernah dagang lagi. Anaknya saya belum bekerja. Cucu ada dua. Syukur saya masih ada beberapa saudara yang kerap membantu,” sesalnya.  
 
Tidak hanya Ni Wayan S, KK lainnya juga masih banyak yang senasib di beberapa desa lainnya.  Bahkan di sejumlah desa bantuan tersebut masih menjadi polemik. Kondisi itu, disebut-sebut disebabkan oleh oknum petugas yang mendata penerima bantuan, lebih mengutamakan orang dekat sebagai penerima bantuan. Akibat penilaian Subjektif  oknum  aparatur desa dalam melakukan pendataan, mengakibatkan masih terdapat masyarakat tercecer.
 
Bupati Gianyar Made Mahayastra dikonfirmasi mengakui sudah menerima informasi terkait masih ada KK yang tercecer. Menyikapi kondisi ini, pihaknya meminta masyarakat yang tidak mendapatkan sembako tahap II, supaya bersabar. Karena pihaknya akan kembali memberikan bantuan susulan, paling lambat dua minggu ini. “Ya, saya sudah dengar informasi seperti itu. Nanti saya akan bagikan pada semua yang tidak dapat. Paling lambat dalam waktu dua minggu ini saya akan kasi,” ujar Mahayastra.
 
Dalam mengantisipasi oknum-oknum petugas nakal, Mahayastra memiliki cara lain agar bantuan susulan ini tidak ada kesan dipermainkan lagi, maka yang sebelumnya tidak dapat ini akan disuruh mendaftar langsung ke kantor desa/kelurahan. Di kantor desa tersebut, kata dia, harus benar adil dalam memberikan bantuan. “KK yang belum dapat akan saya minta daftar lagsung ke kantor desa. Namun yang diterima ini, harus yang benar-benar tidak pernah mendapat bantuan apapun, baik BLT, dana stimulus, bantuan sembako dari kabupaten, termasuk masyarakat yang sudah mapan dan bukan anggota TNI, Polri, PNS dan pensiunan,” tandasnya.
 
Pihaknya memastikan tidak ada pembantasan sembako untuk batuan susulan tersebut. “Berapapun jumlahnya nanti, pemerintah akan berikan  bantuan susulan,” tegasnya. 
wartawan
Husaen
Category

Akselerasi Keuangan Syariah: Strategi Jitu Menggali Potensi Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun Syariah

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah khususnya sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Syariah melalui pendekatan kultural dan keagamaan dengan meluncurkan Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP.

Baca Selengkapnya icon click

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.