Diposting : 5 November 2020 05:49
Valdi S Ginta - Bali Tribune
Balitribune.co.id | Denpasar - Ni Ketut Reji tak pernah menyangka harus menghadapi proses hukum pada usia senja. Nenek 75 tahun ini yang seharusnya lebih banyak beristirahat di rumah, terpaksa bolak-balik mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Denpasar untuk menghadapi proses persidangan. Nenek Reji yang buta huruf ini bersama anaknya I Wayan Karma (54), didakwa menggunakan surat palsu.
Sidang terhadap nenek Reji dan anaknya ini baru memasuki agenda pembacaan eksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sidang tersebut berlangsung secara tatap muka, pada Selasa (3/11), di ruang sidang Candra, dengan majelis hakim diketuai I Wayan Gede Rumega yang juga merupakan wakil ketua PN Denpasar.
Dalam nota eksepsinya, tim penasihat hukum terdakwa yang dikomandoi I Made Suardana, lebih menekankan latar belakang nenek Reji yang tidak pernah duduk di bangku sekolah tetapi didakwa melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu oleh Jaksa I Made Lovi Pusnawan.
"Terdakwa Ni Ketut Reji adalah wanita yang telah berusia tua. Dengan umur yang setua itu, Terdakwa yang buta huruf (tidak bisa membaca dan menulis) tentunya memiliki pengetahuan yang awam tentang hukum. Sehingga ketika foto copy keterangan silsilah tertanggal 8 Juni 1981 ditemukan Terdakwa Ni Ketut Reji tidaklah mengerti dan mengetahui apa isinya," kata Suardana.
Lantaran buta huruf, kata Suardana, nenek Reji baru bisa mengerti dan mengetahui isi dari foto copy keterangan silsilah tertanggal 8 Juni 1981 tersebut setelah mendengar penjelasan dari keluarganya. Lalu, pihak keluarga nenek Reji juga yang menunjuk I Ketut Nurasa sebagai kuasa hukum untuk mempertahankan hak-hak nenek Reji bersama anaknya Karma atas warisan Ni Pitik dan Ni Sorti.
"Sehingga dalam perkara ini terdakwa NI Ketut Reji dan I Wayan Karma hanya menyerahkan foto copy keterangan silsilah tertanggal 8 Juni 1981 kepada I Ketut Nurasa, SH., MH untuk mempertahankan hak-haknya tanpa mengetahui proses, teknik menulis somasi, teknik pendataan, mengisi surat-surat, maupun menilai keaslian suatu surat," lanjut Suardana.
Suardana menilai kasus ini menyangkut warisan dan silsilah sehingga masuk di ranah hukum perdata bukan pidana. Bahkan, kata Suardana, dakwaan JPU cacat hukum karena tempus delicti (waktu tindak pidana dilakukan) tidak sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya.
"Oleh karena dakwaan JPU cacat yuridis formal, tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga menyesatkan (misleading), membingungkan (confuse) sehingga dikualifikasikan sebagai dakwaan kabur maka kuasa hukum terdakwa meminta kepada majelis hakim untuk menerima eksepsi para terdakwa dan menyatakan dakwaan JPU batal demi hukum," kata Suardana.
Sementara dalam dakwaan JPU sebelumnya, Nenek Reji bersama anaknya Karma didakwa melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Disebutkan JPU, berawal ketika para terdakwa melalui kuasa hukumnya mengirim somasi Nomor: 11/11/KHWB/2020 tanggal 5 Februari 2020 dengan melampiri foto copy keterangan silsilah tertanggal 8 Juni 1981 kepada saksi I Ketut Sutarja dan I Wayan Sumerta dengan tembusan dikirim ke Kepala BPN Badung, Camat Kuta Selatan, Kepala Desa Jimbaran, dan Kelian Adat Desa Jimbaran.
Surat somasi itu pada pokoknya menerangkan bahwa ayah kandung dari saksi Sutarja yakni I Wayan Kawit bersama dengan pejabat Desa Jimbaran telah melakukan perbuatan melawan hukum atas terbitnya Silsilah tertanggal 26 November 2009. Sedangkan foto copy keterangan silsilah tertanggal 8 Juni 1981 yang dibuat oleh Ni Sorti (Alm) tercatat bahwa kedua terdakwa memiliki ahli waris dari Ni Pitik (Alm).
Namun, masih dakwaan JPU, keterangan silsilah yang dibuat Ni Sorti hanya dalam bentuk foto copy dan tidak tercatat dalam daftar administrasi kantor kelurahan Jimbaran. Selain itu, kedua terdakwa juga sudah mengetahui putusan Mahkamah Agung No.reg:3805 K/Pdt/1987 tertanggal 30 Agustus 1987 telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan penggugat I Jegeg yang merupakan kakek dari saksi I Ketut Sutarja sebagai ahli waris dari Ni Pitik.
Setelah menerima surat somasi dari kedua terdakwa, saksi Sutarja merasa dirugikan karena nama baik keluarga tercemar dianggap telah memalsukan surat keterangan silsilah dan saksi tidak dapat menggunakan hak-haknya sebagai ahli waris Ni Pitik. Saksi Sutarja kemudian melaporkan kedua terdakwa ke pihak kepolisian hingga kasus ini sampai ke meja hijau.
