Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kepulauan Nusa Penida Bisa Dikelola dengan Badan Pengelola

bupati
LIHAT - Bupati Suwirta di sela-sela kunjungannya di Nusa Penida menyempatkan diri melihat fasilitas pariwisata setempat.

Semarapura, Bali Tribune

Alam kepulauan Nusa Penida memang luar biasa. Kawasan yang begitu indah tersebut diharapkan mampu mengangkat perekonomian masyarakat, salah satunya dengan pembangunan kepariwisataan. Pembangunan kawasan pariwisata Nusa Penida diarahkan ke dalam tujuh Kawasan Efektif Pariwisata (KEP), yaitu KEP Lembongan, Jungutbatu, Sakti, Toyapakeh, Ped, Suana dan Ceningan.

Agar KEP Nusa Penida bisa dikelola dengan baik, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengajak Forum Perbekel se Kec. Nusa Penida yang dipimpin I Wayan Cemeng melihat beberapa obyek wisata yang dikelola oleh Badan Pengelola di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Selasa, (31/8). Dalam kunjungan tersebut Bupati Nyoman Suwirta didampingi Ny Ayu Suwirta, Camat Nusa Penida I Gusti Agung Putra Mahajaya, dan Kabag Humas Protokol I Wayan Parna.

Bupati Suwirta mengatakan Nusa Penida haruslah bisa dikelola untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat potensi yang dimilik Nusa Penidai jauh lebih baik dan lebih menarik. Dengan melihat apa yang disaksikan selama kunjungan, hikmah yang bisa diadopsi, bahwa untuk kawasan wisata Nusa Penida haruslah dikelola dengan menggunakan Badan Pengelola. Banyak manfaat yang bisa dipetik dari kawasan wisata bila dikelola oleh Badan Pengelola, diantaranya: mulai dari perencanaannya akan lebih terarah tidak seperti sekarang pembangunan kawasan Nusa Penida berkembang sendiri-sendiri, pelaksanaan atau penerapannya tidak akan ada benturan antar pelaku pariwisata hingga pengawasannya yang mudah dilakukan.

Dengan kunjungan dan melihat dari dekat, para perbekel mulai sekarang sudah bisa mengadakan persiapan dan memikirkan untuk menggali potensi yang terpendam, sebelum dikelola oleh Badan Pengelola. Mengingat kawasan Nusa Penida telah dibagi menjadi 5 KEP, apakah di masing-masing KEP dikelola sendiri-sendiri atau kelimanya dikelola secara bersamaan. "Nusa Penida haruslah dikelola oleh Badan Pengelola, bila wilayah desa dikelola ego masing-masing, yakinlah Nusa Penida tidak bisa berkembang maksimal," kata Bupati Suwirta.

Ketua Forum Perbekel Nusa Penida I Wayan Cemeng, mengatakan sangat mengapresiasi dan setuju karena dengan dikelola oleh Badan Pengelola akan terorganisir dengan baik. Itu juga untuk menghindari adanya persaingan tidak sehat di antara desa, maupun pelaku.pariwisata. "Jadi akan terjadi kompetitif dalam mengembangkan obyek wisata, untuk itu akan segera mengumpulkan forum ini untuk diajak berembug dan mengambil langkah selanjutnya," kata Wayan Cemeng.

Selain itu, kawasan non KEP yang bisa dikembangkan sebagai pendukung pariwisata adalah pertanian tanaman pangan (palawija), tanaman perkebunan/tahunan (jambu mete, kemiri, jati, jarak, dsb), peternakan, rumput laut dan perikanan tangkap serta industri kecil dan kerajinan. Selain itu, juga terdapat arahan pengembangan tentang pengelolaan kawasan berfungsi lindung.

wartawan
Ketut Sugiana
Category

Harga Ayam Potong Naik, Kini Rp45.000 per Kilogram

balitribune.co.id I Denpasar - Harga daging ayam di pasaran belakangan mengalami kenaikan hingga menyentuh Rp45.000 per kilogram. Normalnya daging ayam berada dikisaran Rp35.000 hingga Rp38.000 per kilogram. Kenaikan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari minimnya populasi ayam siap panen hingga meningkatnya permintaan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Operasi Pasien Tertunda Gara-gara Miskomunikasi, Komisi IV Soroti Layanan RSD Mangusada

balitribune.co.id I Mangupura  - Keluhan terkait pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Mangusada menjadi sorotan Komisi IV DPRD Badung. Salah satu persoalan yang dibahas yakni pasien yang harus menunda operasi akibat miskomunikasi internal terkait penerapan program Mantap Nak Badung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mediasi Perselisihan Ketenagakerjaan The Westin Berujung Deadlock, DPRD Badung Arahkan ke PHI

balitribune.co.id I Mangupura - Perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan manajemen Hotel The Westin Resort Nusa Dua belum menemukan titik temu. Upaya mediasi yang difasilitasi Komisi IV DPRD Badung dalam rapat kerja, Rabu (26/8/2026), berakhir deadlock.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.