Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Wabup Suiasa Terima Kunker Komisi IX DPR RI

Bali Tribune / KUNJUNGAN - Wabup Suiasa saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik rombongan Komisi IX DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan di Puspem Badung, Jumat (26/3).
balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menerima Kunjungan Kerja Spesifik rombongan Komisi IX DPR RI dan  Kementerian Ketenagakerjaan RI terkait dampak Covid-19 dan Efektivitas Program Jaminan Sosial Pemerintah Pusat terhadap pekerja khususnya sektor pariwisata bertempat di Ruang Rapat Kriya Gosana Puspem Badung, Jumat (26/3).
 
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan melalui kunjungan ini diharapkan mendapatkan masukan untuk pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan program pemerintah yang dilaksanakan. “Dalam pengawasan program tersebut dan seberapa efektif jaminan sosial terhadap tenaga kerja yang diberikan pemerintah khususnya dibidang pariwisata sehingga program ini bermanfaat di masa yang akan datang,” ujaranya.
 
Dikatakan program ini merupakan fokusnya dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi saat pandemi Covid-19. Hal ini yang tentunya kami berkewajiban melindungi dan mempertahankan dan menguatkan kemampuan ekonomi dalam masa pandemi ini melalui pemberian stimulus. “Sebagaimana Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.14 tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi gaji maupun upah, terdapat subsidi gaji terhadap yang memenuhi persyaratan. Dalam pemulihan ekonomi juga melakukan program kartu  Pra-Kerja guna meningkatkan dan menahan daya beli penerima yang memenuhi kebutuhan pokok masyarakat terutama bagi penerima yang terkena PHK/ dirumahkan,” katanya.
 
Lebih lanjut menurut anggota DPR RI dari dapil Sulut ini secara langsung penurunan kunjungan wisatawan, menyebabkan usaha dan hotel mengalami penurunan dan pertumbuhan negatif akibat mewabahnya Covid-19. “Atas dasar itu kami melakukan pengawasan terhadap dampak Covid-19 dan efektivitas jaminan sosial pusat terhadap pekerja dengan tujuan untuk melakukan evaluasi yang dilaksanakan pemerintah. Untuk memperoleh informasi  pelaksanaan dan untuk mengetahui capaian program dalam rangka pemulihan ekonomi,  menyusun rekomendasi agar dapat dilakukan baik dan lancar, mengukur seberapa efektif program terhadap pekerja di sektor pariwisata,” katanya seraya berharap mendapat masukan yang mendukung kinerjanya dan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu pertemuan ini.
 
Sementara itu Wabup Suiasa mengatakan bahwa akibat Covid-19 sektor pariwisata di Badung mengalami kelesuan dan berdampak pada penurunan pendapatan daerah. “Pendapatan kami sangat turun sekali, karena 80% PAD kami berasal dari pajak hotel dan restaurant,” ujarnya.
 
Untuk itu diharapkan pemerintah pusat mempercepat dalam membantu pemulihan ekonomi di Kabupaten Badung. Dari kebijakan pemerintah pusat berkenaan bantuan tenaga kerja pihaknya sudah mengajukan permohonan namun berapa yang disetujui oleh pusat belum diketahui karena realisasinya langsung kepada penerima. “Kami berharap agar terjadi sinkronisasi terhadap program untuk mewujudkan good government yang semua berbasis data. Tentu kami juga membuat kebijakan-kebijakan yang tidak ada keraguan- keraguan. Kami juga memberi bantuan terhadap tenaga kerja kami yang di PHK atau dirumahkan,” pungkasnya.
 
Acara ini juga dihadiri Plt. Dirjen PHI JAMSOS Kementerian Ketenagakerjaan RI Nurul Indahyati, Dewas BP Jamsostek H. Yayat, Dir. Investasi BP Jamsostek Edwin Michael, Plt. Kadis Pariwisata Badung Cok Raka Darmawan, Kepala Disperinaker Ida Bagus Oka Dirga, Kabag Pemerintahan Dewa Sudirawan dan seluruh anggota Komisi IX DPR RI. 
wartawan
I Made Darna
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.