Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tingkatkan Literasi dan Inklusi Pasar Modal, OJK dan BEI Gelar Sosialisasi bersama Desa Adat dan Pecalang

Bali Tribune / KIKA - Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Supranoto Prajogo, Direktur Utama PT BRI Danareksa Sekuritas Laksono Widodo, Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Iding Pardi, Bendesa Agung MDA Bali Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, Gubernur Provinsi Bali Wayan Koster, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Inarno Djajadi, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Iman Rachman, Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Giri Tribroto, dan Kepala Kantor Perwakilan BEI Bali I Gusti Agus Andiyasa

balitribune.co.id | DenpasarBerdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022, indeks literasi keuangan di Provinsi Bali tahun 2022 sebesar 57,66% sedangkan secara nasional sebesar 49,68% sementara indeks inklusi keuangan di Provinsi Bali sebesar 92,21% sedangkan secara nasional sebesar 85,10%. Tingkat literasi keuangan mencerminkan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), keyakinan (confidence) yang mempengaruhi sikap (attitude), dan perilaku keuangan (behavior) seseorang terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan di Lembaga Keuangan formal. Sementara tingkat inklusi keuangan mencerminkan ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan di Lembaga Keuangan formal. Khusus untuk tingkat literasi dan inklusi keuangan di Pasar Modal masih terbilang rendah dibandingkan sektor jasa keuangan lainnya yakni secara nasional indeks literasi keuangan sebesar 4,11% dan inklusi keuangan sebesar 5,19%.

Dalam rangka mendorong kegiatan edukasi pasar modal kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Provinsi Bali, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Bali serta bekerja sama dengan PT BRI Danareksa Sekuritas melaksanakan Pencanangan Literasi dan Inklusi Pasar Modal kepada Desa Adat dan 1.000 Pecalang di Bali, Jumat (27/1). Acara tersebut dilaksanakan di Majelis Desa Adat yang dihadiri oleh Gubernur Provinsi Bali Wayan Koster, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Bapak Inarno Djajadi, Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet,  Direktur Utama PT BEI Iman Rachman Direktur Utama PT KPEI Iding Pardi, Direktur PT KSEI Supranoto Prajogo, Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Giri Tribroto, Kepala Kantor Perwakilan BEI Bali I Gusti Agus Andiyasa, Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas, Laksono Widodo, serta bendesa adat dan pecalang.

Bandesa Agung Majelis Desa Adat (MDA) Bali Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet berpesan melalui kegiatan ini Desa Adat dan Pecalang di Bali, pada saat OJK dan BEI melakukan edukasi ke desa-desa adat agar dapat mendukung program dengan serius sehingga masyarakat di Bali terhindar dari investasi bodong. Iman Rachman selaku Direktur Utama BEI menyampaikan jumlah investor pasar modal di Indonesia sepanjang tahun 2022 telah mencapai angka 10.311.152  single investor identification (SID) dan jumlah investor saham sebesar 4.439.933 SID. Khusus wilayah Provinsi Bali sendiri pada tahun 2022 jumlah investor pasar modal sebanyak 191.979 SID atau mengalami peningkatan sebesar 29% dari tahun sebelumnya dan jumlah investor saham sebanyak 94.751 SID atau meningkat 25% dari tahun sebelumnya. Kerjasama dan sinergi yang baik antara BEI dan OJK serta para stakeholders sebagai ujung tombak juga memegang peran yang penting untuk penambahan investor di Indonesia termasuk di wilayah provinsi Bali.

Sejalan dengan hal tersebut, Inarno Djajadi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK mengungkapkan potensi peningkatan wisatawan pasca dicabutnya kebijakan PPKM oleh Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022 akan mendorong geliat usaha masyarakat Bali, yang pada akhirnya dapat mendorong kebutuhan pendanaan bagi para pemilik usaha wisata, termasuk bagi masyarakat Desa Adat di Bali. Sehubungan dengan hal tersebut, adanya kegiatan literasi ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat, agar terhindar dari tawaran-tawaran investasi bodong, sehingga masyarakat semakin aman dan nyaman berinvestasi di Pasar Modal.

Turut menyaksikan dan menandatangani Pencanangan Literasi dan Inklusi Pasar Modal kepada Desa Adat dan 1.000 Pecalang di Bali, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan, saat ini Bali sedang berupaya dalam transformasi perekonomian dengan Ekonomi Kerthi Bali yang sudah dilaunching oleh Presiden pada tanggal 3 Desember 2021 dan menyambut baik kegiatan peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Pasar Modal melalui Majelis Desa Adat.

Kegiatan dilanjutkan dengan talkshow pengenalan investasi di Pasar Modal dari PT Bursa Efek Indonesia dan PT BRI Danareksa Sekuritas. Harapannya masyarakat di Bali dapat terhindar dari investasi bodong dengan menerapkan prinsip 2L (Legal dan Logis) serta semakin bijak berinvestasi di Pasar Modal dengan 3P (Paham, Punya dan Pantau). arw

wartawan
ARW
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.