Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dewan Dukung Rencana Pemekaran Kecamatan Kintamani

Bali Tribune / Anggota DPRD Bangli I Made Joko Arnawa

balitribune.co.id | Bangli - Wacana pemekaran Kecamatan Kintamani sudah sejak lama bergulir. Pemekaran Kecamatan Kintamani dipandang perlu dilakukan untuk mempermudah pelayanan kepada publik. Hal tersebut diutarakan Anggota DPRD Bangli I Made Joko Arnawa pada Kamis (30/3). 

Mantan komisioner KPU Bangli ini mengatakan, keinginan dilakukan pemekaran wilayah ini khususnya datang dari masyarakat Kintamani. Hanya saja kemampuan untuk menggerakan belum optimal sehingga perlu dimotori oleh para tokoh masyarakat. “Sama halnya dengan pemekaran desa yang dimulai dari masyarakat. Tentu untuk terjadi pemekaran ada proses yang harus dilalui. Keinginan dari masyarakat bisa disampaikan melalui kita di Dewan,” sebutnya.

Jika berkaca dari topografi wilayah Kecamatan Kintamani yang  terdiri  dari 48 desa dengan lokasi yang berjauhan, sehingga pemerintahan di kecamatan lebih besar dibandingkan dengan Kecamatan lainnya yang memiliki 6-9 desa. Dari total penduduk di Bangli sekitar 42 persen ada di Kecamatan Kintamani. 

Pihaknya menilai jika dilakukan pemekaran Kecamatan, Kintamani bisa menjadi tiga wilayah. Seperti dengan pelaksanaan pemilu, Kecamatan Kintamani terbagi dalam dua dapil yakni Kintamani Timur dan Kintamani Barat. Kemudian bisa terjadi pemekaran untuk Kintamani Barat dibagi dua. Kalau Dapil Kintamani Timur saat ini terdiri dari 16 desa. Masih ada 32 Desa lagi nanti bisa dibagi kewilayahannya," ujar  politisi asal Desa Songan, Kecamatan Kintamani ini. 

Menurut Joko Arnawa, untuk pusat Kecamatan bisa dibuat di Desa Manikliyu untuk wilayah Kintamani ke selatan, sedang untuk bagian utara bisa di pusatkan di Desa Catur. Serta bagian timur tetap di pusat kecamatan saat ini. "Tentu dengan dilakukan pemekaran akses masyakarat untuk mendapat pelayanan administrasi bisa lebih mudah," ungkapnya.

Namun demikian, pihaknya menegaskan tujuan pemekaran yang utama yakni untuk mempermudah akses masyarakat mendapatkan pelayanan. Pihaknya mengharapkan pemekaran bisa dilaksanakan. "Ketika ada pemekaran maka roda pemerintahan semakin cepat," sambungnya. 

Disisi lain, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta mengatakan, memang sempat beberapa kali muncul aspirasi untuk pemekaran Kecamatan Kintamani. 

Bupati Sedana Arta menilai dengan 48 Desa tentu berbagai layanan dasar belum cukup optimal. "Saya sendiri melihat dengan dilakukan pemekaran maka pelayanan lebih optimal.  Mungkin Kecamatan Kintamani bisa menjadi 2-3 kecamatan," kata Bupati asal Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Bangli ini. 

Pihaknya pun mengaku akan menggali kembali aspirasi terkait isu pemekaran baik itu dari tokoh masyarakat maupun politisi agar wacana pemekaran bisa segera  ditindaklanjuti.

wartawan
SAM
Category

Musrenbang RKPD 2027, Bupati Sanjaya Dorong Hilirisasi dan Ekosistem Produk Unggulan

balitribune.co.id | Tabanan – Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (RKPD SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2027.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pertamina Bantah Isu Kenaikan BBM Non-Subsidi

balitribune.co.id I Denpasar - Informasi grafis mengenai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang disebut-sebut berlaku mulai 1 April 2026, ramai beredar di media sosial. Menanggapi hal tersebut, PT Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa kabar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Selengkapnya icon click

Karya Ngusaba Kedasa Pura Ulun Danu Batur, Polres Bangli Siapkan 21 Pos Pengamanan

balitribune.co.id I Bangli - Sebanyak 21 pos pengamanan disiagakan untuk kelancaran rangkaian Karya Pujawali Ngusabha Kedasa di Pura Ulun Danu Batur, Kintamani, Bangli. Rekayasa arus lain juga akan diterapkan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Komisi IV DPRD Tabanan Tekankan Pemerataan Guru di Tiap Wilayah

balitribune.co.id I Tabanan - Komisi IV DPRD Tabanan menekankan soal pemerataan guru di masing-masing wilayah. Ini menjadi catatan penting Komisi IV untuk menghindari kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah di Tabanan. Komisi IV menekankan hal tersebut dalam rapat kerja membahas Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2025 pada Selasa (31/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.