Diposting : 19 July 2023 13:24
YUE - Bali Tribune
Denpasar - Pandangan umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali dan Raperda Provinsi Bali tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali disampaikan saat Rapat Paripurna ke-30 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023 yang berlangsung Selasa (18/7) di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali.
Pada Rapat Paripurna tersebut, pandangan umum gabungan Fraksi PDI Perjuangan, Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PSI dan Hanura DPRD Provinsi Bali terhadap dua Raperda dibacakan Dewa Made Mahayadnya yang dihadiri Wakil Gubernur Bali, Prof. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace). "Mengenai penyampaian penjelasan Gubernur Bali terhadap dua Raperda Provinsi Bali yang disampaikan pada Senin, Soma Wage Julungwangi, 17 Juli 2023, kemarin dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023, kami gabungan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, telah mencermati dan menyambut baik serta memberikan apresiasi yang tinggi dan dukungan terhadap inisiatif penyusunan dua Raperda Provinsi Bali yang disebutkan di atas, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah," jelasnya.
Penambahan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali, dan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali, menjadi arah kebijakan pembangunan Bali sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana yaitu membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya Branding Bali untuk memperkuat perekonomian Krama/warga Bali. Hal ini, sesuai yang digariskan pada Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru Tahun 2025 - 2125 berdasarkan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.
Visi tersebut diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang seimbang, selaras, harmonis dan berkelanjutan dengan tiga dimensi utama yakni menjaga kesucian alam Bali, memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan Krama Bali, serta memelihara dan melestarikan kebudayaan Bali, yang berlandaskan pada falsafah Sad Kertih sebagai nilai-nilai kearifan lokal Bali.
Adapun pandangan dari gabungan Fraksi DPRD Provinsi Bali terkait Raperda Provinsi Bali tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali. Dewan Bali memberikan apresiasi yang tinggi dan mendukung terhadap hasil kajian analisis investasi pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali dari Tim Penasehat Investasi, bahwa penambahan penyertaan modal berupa aset non tunai telah memenuhi prinsip legalitas yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Dewan mendukung dan mendorong terhadap kondisi kesehatan keuangan pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali, yang telah diukur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan diperiksa oleh auditor independen memperoleh kategori “Sangat Sehat” yang mencerminkan penempatan investasi pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali tergolong aman. "Kami (Dewan Bali) mendukung dan sepakat penambahan penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi kedalam modal saham Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali sebesar Rp17.846.200.000 berupa tanah dan bangunan atau inbreng atas Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi
Bali," katanya.
Selanjutnya disampaikan pandangan Dewan Bali terkait Raperda Provinsi Bali tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali. Dalam hal ini, Dewan menyepakati sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa paling sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Bertujuan untuk mempercepat kerja operasional Perseroda Pusat Kebudayaan Bali, perlu penyertaan modal daerah kepada Perseroda Pusat Kebudayaan Bali melalui inbreng atas Barang Milik Daerah berupa aset tanah dan sarana pendukung hasil penataan kawasan Perseroda Pusat Kebudayaan Bali.
"Demikian pandangan umum gabungan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Bali ini, dapat kami sampaikan sesuai kesepakatan 5 fraksi untuk penyempurnaan penyusunan Raperda tersebut, yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat - rapat Pansus melalui hearing, konsultasi serta harmonisasi dengan parapengambil kebijakan lainnya. Dan kemudian sampai pada tahap akhir adalah penetapan kedua Raperda tersebut menjadi Perda, yang diharapkan bersifat responsif, progresif, dan implementatif di masyarakat," imbuhnya.
