balitribune.co.id | Mangupura - Sebagai daerah terkaya di Bali, ternyata Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung sampai saat ini tidak memiliki rumah singgah. Makanya pejabat Badung selalu kelimpungan setiap menangani warganya yang mengalami masalah sosial. 

Sebab, mereka harus meniitipkan anak-anak atau pun orang yang mengalami masalah sosial pada yayasan swasta yang menyediakan fasilitas rumah singgah secara gratis.

Ketiadaan rumah singgah ini bahkan dibenarkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Badung, dr. I Nyoman Gunarta.

dr. Gunarta saat rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Badung belum lama ini mengatakan bahwa kurangnya rumah singgah di wilayah Badung menjadi kendala dalam menangani kasus-kasus sosial. 

Rumah singgah ini diperlukan terutama untuk menampung anak-anak yang berhadapan dengan masalah hukum maupun yang mengalami konflik dalam rumah tangga.

“Rumah singgah sangat kami butuhkan, terutama dalam menangani kasus anak-anak yang terlibat masalah hukum atau mengalami masalah di lingkungan keluarga," ujarnya.

Selama ini, kata mantan Kadis Kesehatan Badung ini, setiap ada warga yang mengalami masalah sosial pihaknya selalu meminta bantuan pihak swasta.

"Setiap kali ada masalah, kami di dinas selalu bingung mencari tempat untuk menampung mereka,” kata dr. Gunarta.

Keberadaan rumah singgah, menurut dr. Gunarta, tidak hanya akan membantu Dinas P2KBP3A dalam menangani kasus anak bermasalah, tetapi juga akan mendukung Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dalam menyediakan layanan yang lebih. Selama ini Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan juga sering menangani kasus orang terlantar atau mereka yang memerlukan tempat tinggal sementara. Selama ini setiap menangani masalah seperti ini Pemkab Badung selalu minta bantuan swasta.

“Kami kebingungan menempatkannya di mana, beruntung ada yayasan yang mau bekerja sama dengan kami secara cuma-cuma," jelasnya. 

Pihaknya berharap kedepan Pemkab Badung segera bisa menganggarkan pembangunan rumah singgah ini. Sehingga pihaknya tidak lagi ketergantungan dengan bantuan swasta.

"Kerjasama ini sifatnya sementara, jadi tidak bisa diandalkan dalam jangka panjang. Makanya kalau ada rumah singgah yang dikelola langsung oleh pemerintah, kami bersama Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan bisa memberikan penanganan lebih cepat dan efektif bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal sementara,” pungkasnya.