BALI TRIBUNE - Hingga saat ini angka kemiskinan di Bali masih cukup tinggi. Atas dasar itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika bersama para bupati dan wali kota se-Bali, diminta untuk bahu-membahu mengurai kemiskinan di Pulau Dewata.
Demikian permintaan Faksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Bali dalam Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD 2017 dan Ranperda Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali, Jumat (11/8).
Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Bali berpandangan, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membedah kemiskinan ini. Di antaranya adalah dengan sejumlah program yang telah dijalankan Pemprov Bali selama ini melalui Program Bali Mandara.
Hanya saja, program-program tersebut masih perlu diperkuat dengan program kreatif lainnya. Ini penting, mengingat memasuki usia 72 tahun Kemerdekaan Indonesia, namun justru masih banyak masyakarat Bali yang terjerat masalah kemiskinan.
"Ini gerakan 72 tahun Indonesia merdeka. Sebab ternyata masih ada genarasi Bali yang tidak kerja dan miskin. Merayakan 72 tahun Indonesia merdeka, saatnya kita berdayakan mereka. Beri mereka kesempatan bekerja," ujar anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Bali I Nengah Tamba, saat dikonfirmasi usai rapat paripurna tersebut.
Ia pun meminta gubernur dan bupati/wali kota se-Bali, agar mencoba mengurai kemiskinan misalnya dalam perekrutan pegawai kontrak atau calon PNS/ASN, memberikan prioritas kepada masyarakat dari kantong-kantong kemiskinan. Soal ini, Tamba bahkan menyontoh perekrutan siswa SMA/SMK Bali Mandara.
Bakal Calon Anggota DPR RI itu berkeyakinan, jika masyarakat tidak mampu ini diberikan kesempatan yang sama dengan mereka yang berasal dari masyarakat ekonomi kelas menengah ke atas, maka kinerja mereka tidak mengecewakan.
"Angkatan kerja dari keluarga miskin perlu diprioritaskan untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau sekolah (SMA/SMK) Bali Mandara punya metode rekrut murid anak miskin, kita sarankan agar tampung dan rekrutlah angkatan kerja dari keluarga miskin. Jadikan mereka PNS, pegawai kontrak, jadi polisi, tentara," tutur Tamba.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali ini juga mengimbau pihak swasta untuk ikut mengambil peran dalam program mengentaskan kemiskinan melalui perekrutan karyawan dari masyarakat kurang mampu. Dengan begitu, diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih maksimal, dan program pengentasan kemiskinan akan lebih cepat dituntaskan.
"Jadi, pemerintah dan swasta hendaknya menjadikan perayaan 72 tahun Indonesia merdeka ini menjadi momentum memberi penghargaan anak miskin berkiprah di Republik ini," pungkas Tamba.
