BALI TRIBUNE - Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel merupakan tujuan dari pengelolaan keuangan yang baik guna menunjang program pembangunan daerah. Laporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar yang meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Indeks Keuangan Terbaik, mengantarkan Pemkot Denpasar kembali meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan RI.
Dari 17 Kabupaten dan 10 Kota di seluruh Indonesia Pemerintah Kota Denpasar satu-satunya pemerintah daerah di Bali yang meraih penghargaan dan diundang langsung untuk menghadiri Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Kamis (14/9). Rapat kerja nasional dan penerima penghargaan tersebut dihadiri langsung Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra didampingi Plt Kepala BPKAD Kota Denpasar, I Made Widra serta Kabid Anggara, I Wayan Putra Sarjana.
Rakernas yang mengambil tema 'Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera'. Dibuka Langsung Presiden Joko Widodo di Istana Negara.
Saat memberikan sambutan, Jokowi kembali mengingatkan, agar Kementerian lembaga dan Kepala Daerah tidak memandang bahwa pengelolaan keuangan negara hanya sebagai urusan teknis atau urusan prosedural saja namun pengelolaan keuangan negara harus mengarah kepada hasil. "Akutansi kita mestinya kita arahkan tidak kepada prosedur tapi harus diubah pada orientasi hasil. Hasil pun harus yang berkualitas, arahnya mesti ke sana semuanya," ucap Jokowi.
Jokowi menyampaikan selama ini Kementerian dan Lembaga maupun Kepala Daerah kerap membuat aturan terlalu banyak. Misalnya setiap kegiatan harus disampaikan melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ). SPJ tersebut sebetulnya tidak memberikan dampak signifikan pada keuangan negara. "Yang lalu-lalu kita terlalu banyak membuat aturan, pagarnya dibuat tinggi tetapi yang lompat masih banyak sekali. Buat apa pagar tinggi kalau masih bisa dilompati," tegasnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyelenggaraan Rakernas ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen Menteri atau Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati, Wali Kota dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, membangun kesadaran bahwa tujuan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel adalah mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan.
Lebih lanjut, tujuan Rakernas ini untuk meningkatkan pemanfaatan informasi yang tersaji pada laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan manfaat bagi masyarakat. Memastikan sinergi penerapan akuntansi berbasis aktual dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah serta memberikan apresiasi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang laporan keuangannya memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Sementara Walikota Denpasar Rai Mantra usai acara menyampaikan, WTP yang diraih Kota Denpasar berturut-turut lima kali tidak terlepas dari komitmen bersama dan kerja keras dari seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Denpasar. Kedepannya Pemkot Denpasar akan terus berupaya meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, dan setiap pelaksanaan program bersandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rai Mantra juga menambahkan penghargaan yang diraih bukan merupakan suatu tujuan melainkan menjadi ukuran dan mendorong komitmen kita dalam mengelola pengeluaran Negara yang bermanfaat guna mencapai kesejahteraan masyarakatnya dengan mewujudkan infrastruktur yang baik dan bisa dimanfaatkan seluas-luasnya untuk Bali dan masyarakat kota Denpasar.
