BALI TRIBUNE - Himpunan Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) rencananya akan kembali menggelar sebuah event di Indonesia dalam upaya memperkenalkan produk Indonesia serta menumbuhkan kreativitas para pengrajin mebel dan kerajinan agar memiliki daya saing di pasar global. Agenda yang digelar setiap tahun ini mendapat apresiasi dari 42 anggota HIMKI di Bali.
“Event besar ini akan digelar selama lima hari dari tanggal 9 sampai 11 Maret 2018 tahun depan. Pelaku industri dari Bali diharapkan memanfaatkan peluang dalam mempromosikan produk terutama hasil kerajinan Bali,” kata Ketua HIMKI Bali, Ketut Wiranantaja, usai menggelar Roadshow IFEX 2018 di Fave Hotel, Tohpati, Denpasar, Rabu (15/11).
Menurutnya, agenda IFEX tiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Untuk tahun depan lahan yang disediakan penyelenggara seluas 60 ribu meter persegi, buyer yang akan didatangkan mencapai 11.200 ditambah 500 partisipan. “Harapan besar sudah bisa dinikmati pelaku industri dalam negeri tanpa harus pergi pameran ke luar negeri dengan biaya tinggi,” ucapnya.
Ia mengatakan, luas lahan yang disewa Bali mencapai 400 meter persegi, dan ia berharap bisa lebih dari itu. Bahkan Jawa Tengah saja sudah pesan 1000 meter persegi. Dalam meraup pasar ke depannya, menurut Wiranantaja, diperlukan kreativitas dan ikon baru dalam menembus pasar sehingga mampu bersaing dalam pasar global.
“Memang untuk menuju arah sana modal yang dibutuhkan cukup besar, tapi paling tidak kita sudah mencoba. Paling tidak kita mampu bersaing, tidak kalah dengan pameran di luar,” sebutnya. Ia juga mengungkapkan persoalan yang dihadapi pihaknya saat ini yaitu sulitnya memperoleh SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) yaitu surat legalitas terhadap produk berbahan baku kayu.
“Saya sendiri yang sudah berkecimpung pulahan tahun di industri sampai sekarang belum punya SVLK, padahal kalau mau ekspor kita perlu itu,” ujarnya. Apa yang disampaikan Wiranantaja bulan tanpa sebab, pasalnya untuk mendapatkan SVLK pelaku usaha harus merogoh kocek sekitar Rp30 juta, belum lagi setiap tahun harus diperpanjang.
Ia mempertanyakan, bagaimana kalau setahun hanya sekali ekspor? Ditambah pemerintah sendiri tidak berani mengeluarkan SVLK. “Gambaran mereka industri itu mengeluarkan asap seperti di pabrik pabrik, menggunakan mesin besar, padahal tidak seperti itu. Nah, untungnya kita terbantu dengan adanya SVLK cadangan yang dimiliki cargo, jadi kita bisa ikut di sana,” kata Wiranantaja.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali yang diwakili oleh Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, AA Ngurah Bagawinata, mengatakan, pemerintah siap membantu pelaku industri di Provinsi Bali dalam memudahkan ekspor impor. Ada beberapa kemudahan asalkan persyaratan telah dipenuhi.
Ada kriteria barang yang bisa diekspor, mana yang tidak, serta mana yang dibatasi ekspornya. Menyadari Bali tidak memiliki sumber daya alam, tapi hanya memiliki sumber daya kreatif perlu kiranya pemerintah mendorong sektor riil ini lebih maju. Ia memaparkan, pertumbuhan industri kerajinan dari tahun 2012 hingga 2018 mencapai 8,29 persen per tahun.
“Nilai investasi mencapai Rp 3,3 triliun dengan penyerapan tenaga kerja 96.462 orang. Sedangkan realisasi ekspor Bali tumbuh 4,84 persen tiap tahunnya,” sebut Bagawinata. Permasalahan yang kerap dihadapi pelaku industri ialah masalah dokumen yang tidak dipahami. “Ekspor terbesar dilakukan dari Bali melalui pelabuhan laut Tanjung Perak Surabaya sekitar 58,4 persen,” tutupnya.
