Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

10 Kegiatan Dinas PUPR Perkim Ditunda Pembayaran Hingga 2024

Bali Tribune / Kepala Dinas PUPR Perkim Bangli, Dewa Ngakan Widnyana Maya.



balitribune.co.id | Bangli - Dari total 15 kegiatan fisik di Dinas PUPR Perkim Bangli didanai dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi. Ternyata sebanyak 10 kegiatan anggaranya tidak bisa dibayarkan tahun ini. Kepala Dinas PUPR Perkim Bangli, Dewa Ngakan Widnyana Maya saat dikonfirmasi tidak menampik kondisi tersebut.

Menurutnya sesuai dengan perencanaan ada 15 kegiatan yang akan didanai dari BKK Provinsi.  Salah satu kegiatan rehabilitasi saluran drainase di ruas jalan kabupaten. Saat ini sedang dilakukan rehabilitasi drainase di ruas jalan Provinsi maka kegiatan rehabilitasi drainase di ruas jalan kabupaten tetap dilakukan meski tanpa dana BKK. "Penataan agar terkoneksi maka rehabilitasi drainase di ruas jalan kabupaten tetap dilaksanakan. Bapak bupati mengalokasikan anggaran Rp 3 miliar pada APBD Perubahan," ungkapnya, Rabu (25/10/2023).

Selain itu untuk kegiatan lainnya juga tetap berjalan meski belum dapat dibayarkan tahun ini. Atas realita yang terjadi pihaknya telah berkomunikasi dengan para pihak pengambil kegiatan/kontraktor terkait kondisi ini. "Kami sudah komunikasikan, kegiatan akan dibayarkan tahun depan," ungkap Dewa Maya didampingi Sekretaris Dinas PUPR Perkim Bangli, Putu Dedy Upariawan.

Putu Dedy menambahkan, kegiatan yang memanfaatkan dana BKK Provinsi ada 15 kegiatan, yang nilai Rp 73 miliar. Namun 1 kegiatan berubah penganggaran yakni didanai dari APBD. Sehingga ada 14 kegiatan yang didanai dari BKK Provinsi. Kegiatan fisik tersebut berupa rekontruksi jalan, jalan rabat beton, pengerasan bahu jalan, pemeliharaan jalan, pembangunan fasilitas di drag race, pedestrian di Kintamani, fasilitas olahraga di Kecamatan Susut dan kegiatan lainnya.

Diakui jika seluruh kegiatan sudah berjalan dan ada beberapa yang sudah rampung. Dari 14 kegiatan tersebut empat diantaranya sudah terbayarkan. "Beberapa sudah terbayarkan 100 persen, ada juga yang belum sama sekali. Yang sudah terbayarkan ini kegiatan rampung sebelum turun surat dari Provinsi terkait dana BKK tersebut," ungkapnya

Sementara itu empat kegiatan yang belum terbayarkan sama sekali yakni pengerasan bahu jalan di lingkungan LC Aya Bangli, fasilitas olahraga di kecamatan susut, balai desa Belantih dan Balai Desa Selulung. Dalam waktu dekat kami  akan mengundang kembali pihak kontraktor yang belum terbayarkan kegiatannya tahun ini," ujarnya.

wartawan
SAM
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.