BAI TRIBUNE - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Denpasar melakukan kegiatan rutin evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran untuk triwulan II tahun 2018 di Denpasar, Rabu (25/7). Kepala KPPN Wilayah Provinsi Bali, Dedi Sopandi mengatakan evaluasi tersebut merupakan hal penting dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran atau pengelolaan kinerja anggaran di satuan kerja, mitra kerja KPPN Denpasar khususnya dan di Provinsi Bali pada umumnya. Dia menyebutkan, saat ini ada 12 indikator untuk menunjukkan dan menentukan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran tersebut. "Dari 12 indikator tersebut ada satuan kerja yang memperoleh nilai tinggi. Dalam kesempatan ini diberikan penghargaan atau apresiasi kepada satuan kerja yang berdasarkan indikator-indikator tersebut," terang Sopandi disela-sela evaluasi kinerja dan pemberian penghargaan satuan kerja (satker) berkinerja terbaik triwulan II tahun 2018. Menurutnya, semakin tinggi nilai yang diperoleh satuan kerja, hal ini menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang dilakukan sudah baik. "Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan hari ini tanggal 25 Juli 2018 untuk wilayah Bali dan KPPN Denpasar, walaupun ini cuma salah satu saja dari 12 indikator penyerapan anggaran ini porsentasenya cuma 20 persen dari keseluruhan kinerja pelaksanaan anggarannya," bebernya. Namun Sopandi mengingatkan kepada mitra kerja satuan kerja yang penyerapannya masih rendah ini agar dipercepat. "Sekarang ini waktu sudah bulan Juli pun hampir selesai, mohon di cek masing-masing kalau penyerapan anggarannya masih perlu dipercepat," tegas Sopandi. Hingga saat ini untuk Provinsi Bali dari pagu Rp 11,37 triliun yang sudah terserap/terealisasi sebesar 44,42 persen atau 5,051 triliun diantaranya untuk pegawai, belanja barang 38,42 persen dan belanja modal 23,14 persen. "Yang masih rendah belanja modal baru 23,14 persennya," sebutnya. Sedangkan lanjut dia menyebutkan, untuk untuk KPPN Denpasar dari pagu Rp 9,055 triliun yang sudah terserap Rp 3,857 triliun atau 42,60 persen. Serapan yang terendah masih pada belanja modal yakni baru mencapai 24,28 persen. Namun untuk belanja barang sudah mencapai 37,83 persen. "Saya mengimbau kepada satuan kerja yang penyerapan anggarannya yang sudah penyelesaian tagihan bisa disampaikan ke provinsi," imbaunya. Sebab kata dia sesuai dengan ketentuan, selama 17 hari sejak timbulnya hak tagih itu harus sudah disampaikan ke KPPN. Hal tersebut juga menjadi salah satu indikator pelaksanaan anggaran semakin baik. "Mengeksekusi akan mendapatkan nilai yang baik juga," cetus Sopandi. Realisasi penyerapan anggaran untuk semester I tahun ini di Provinsi Bali sudah diatas target nasional yakni 44,42 persen. "Target nasional untuk semester I yaitu 40 persen. Kita di Bali sekarang 44,42 persen," imbuhnya. Sementara itu, Kepala KPPN Denpasar, Teddy menjelaskan 12 indikator penilaian kinerja pelaksanaan anggaran tersebut bobotnya rata-rata 5 persen. Namun salah satu dari 12 indikator tersebut yakni penyelesaian tagihan memiliki penilaian yang lebih tinggi dari bobot rata-rata. "Yang dominan itu penyelesaian tagihan, bobotnya 20 persen. Penyelesaian tagihan itu artinya ketika suatu kegiatan sudah selesai dilaksanakan dan diserah terimakan itu ketentuannya paling lambat 17 hari kerja. Setelah serah terima pekerjaan itu harus sudah dibayarkan dari kas negara kepada yang berhak," jelasnya.