balitribune.co.id | Singaraja - Utusan dari 14 negara hadir dalam acara bertajuk Asia Learning Exchange (ALE) yang digagas Koalisi NGO untuk Keadilan Tenurial bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Bali, Tenur Facility, The Samadhana Institute dan Internation Land Coalition Asia. Para peserta berjumlah 200 orang itu berasal dari berbagai kalangan diantaranya gerakan petani, masyarakat adat, nelayan dan aktivis perempuan dari berbagai negara yakni Asia, Swiss, Swedia, Amerika Serikat, Italia dan Inggris.
Mereka berbagi pengalaman terkait upaya penguatan hak atas tanah dan lingkungan hidup dinegaranya masing-masing untuk melakukan Pertukaran Pembelajaran Perjuangan Keadilan Tenurial di Regional Asia. Selama 3 hari berada di lokasi konflik tenurial lokasi yang dikunjungi diantaranya Desa Pemuteran, Desa Sumberklampok, Gerokgak serta Kawasan Dalem Tamblingan, Sukasada.
Hari pertama kegiatan berlangsung pada Minggu (28/5) di Sekretariat Serikat Petani Suka Makmur, Sendang Pasir, Desa Pemuteran, Gerokgak. Sementara pada hari kedua Senin (29/5) para peserta akan melakukan kegiatan di lokasi Eks Pengungsi Timor Timur (Timtim) Banjar Dinas Bukit Sari,Desa Sumberklampok.
Ditempat Sendang Pasir para peserta berbaur dengan warga dan petani yang tengah memperjuangkan hak kepemilikan atas lahan pertanian yang telah berlangsung puluhan tahun. Pada sesi perkenalan, bersama Koordinator KPA Wilayah Bali Ni Made Indrawati hadir Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Buleleng I Putu Karuna serta Kapolsek Gerokgak Kompol I Gusti Nyoman Sudarsana dan Danramil 1609-08 Gerokgak Kapten Inf Made Subur, perwakilan petani lokal, Ketua Tim Pekerja Pengungsi Eks Timtim Nengah Kisid serta utusan perwakilan dari 14 negara.
Dalam pernyataannya Ni Made Indrawati mengatakan, kegiatan yang untuk pertama dilakukan di Bali itu merupakan pertukaran pembelajaran soal penyeleasian konflik agraria. Selain itu bertukar informasi melakukan akses reform dibeberapa negara.
“Peserta dari luar negeri bertujuan untuk belajar dari perjuangan eks pengungsi Timim dalam upaya melakukan pembelaan atas tanah dan mendayagunakan tanahnya,” jelas Ni Made Indrawati.
Disamping itu, para pengungsi Timtim maupun petani di HGU No 1 Desa Pemuteran menerima masukan dan pengalaman soal metodologi perjuangan hak atas tanah. Ada juga sesi diskusi lebih berfokus pada perdagangan termasuk mengatasi jika terjadi over produksi hasil pertanian.
”Saat over produksi kita belajar metodologi yang mereka terapkan termasuk peran dan dukungan pemerintah daerah terhadap penyelesaian konflik agraria baik di Provinsi Bali maupun di Buleleng,” tambah Indrawati.
Selain diskusi dalam dimensi konflik agraria, menurut Indrawati, akan dilakukan pertukaran budaya serta mengunjungi sejumlah objek wisata seperti melihat panorama Pulau Menjangan. Pasalnya, tidak hanya memiliki potensi darat tetapi juga memiliki potensi bawah laut.
Sementara itu, Ketua Serikat Petani Suka Makmur Rasyid mengatakan, sejumlah peserta dari 14 negara tersebut selain belajar soal sistim pertanian di lokasi konflik agraria Dusun Sendang Pasir terutama soal tanam sorgoum dan tanaman lain mereka juga akan menggali informasi terkait penyelesaian konflik pertanahan.
“Kami dilokasi pertanian memiliki beragam jenis pertanian dan ternak. Melalui Program Desa Maju Agraria (Damara) yakni konsep yang memadukan profesi sebagai petani, ternak, nelayan dan sektor pariwisata. Nah itu yang dipejari termasuk kami juga akan belajar cara mereka mengelola dan menyelesaikan konflik pertanahan di negara mereka,” kata pria yang akrab disapa Rasik ini.
Sedangkan Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Buleleng I Putu Karuna mengaku respect atas acara tersebut sembari mengatakan panasnya cuaca di Buleleng tidak mengurangi keramah tamahan masyarakatnya. Untuk itu ia berharap, acara yang digagas oleh Koalisi NGO untuk Keadilan Tenurial bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Bali, Tenur Facility, The Samadhana Institute dan Internation Land Coalition Asia dapat terjalin komunikasi timbal balik dalam kerangka penyelesaian sengketa pertanahan.
“Masyarakat kami selama beberapa tahun telah berjuang untuk mendapatkan hak atas tanahnya untuk kesejahteraan. Namun kami memiliki aturan yang harus dipatuhi. Dan yang jelas seorang pimpinan tidak akan mungkin membuat sengsara rakyatnya,” kata Karuna.
Dengan adanya tukar menukar informasi antar warga berbeda negara itu, Karuna berharap bisa memberikan masukan kepada pemerintah untuk mengupayakan agar penyelesaian reforma agraria dapat berjalan dengan baik.
”Mungkin dengan melakukan revisi atas sejumlah aturan yang selama ini menghambat keinginan masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu salah satu peserta dari CDA Bangladesh Jannatul Qaishari utusan Community Development Association Bangladesh mengatakan, kehadiran dirinya bersama utusan dari sejumlah negara memberikan pengalaman yang belum pernah dirasakan sebelumnya dan beruntung bersama organisasi yang tergabung dalam acara ALE menjalani acara tersebut. Ia mengatakan, acara ALE tersebut sangat spektakuler kendati sebelumnya ia mengaku tidak banyak tahu tentang negara Indonesia.
“Dibandingkan negara saya adalah orang desa disana sangatlah miskin, keadaan ekonomi dan pendidikannya juga tidak baik. Begitu juga kebanyakan produk-produk yang dijual dinegara kami sangat mahal, kondisi ini lah yang sering kami alami dan warga pedesaan di sana,” ungkapnya.
Jannatul Qaishari yang tergabung dalam organisasi Community Development Association Bangladesh ini mengaku bersama kaum muda dinegaranya membantu petani yang tidak memiliki lahan untuk mendapatkan hak-haknya.
”Kami dari kaum muda memang penggiat membantu memperjuangkan hak-hak masyarakat yang tidak memiliki lahan, ini sama halnya juga memperjuangkan hak asasi manusia dinegara kami,” tandasnya.
wartawan
CHA
Category
