BALI TRIBUNE - Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cendekia Praja Bhakti menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2017, Minggu (4/2) di Warung Kalistu Ayu, Jalan Gunung Catur, Denpasar.
Ketua KSP Cendekia Praja Bhakti, Putu Gde Narendra Yana, dalam laporannya menyampaikan, anggota koperasi yang baru terbentuk dua tahun ini di tahun 2017 telah berjumlah 284 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan 31 orang dibandingkan tahun 2016. “Tentu kami targetkan jumlah anggota terus meningkat. Tahun 2018, kami targetkan jumlah anggota mencapai 320 orang,” ujarnya.
Simpanan saham (simpanan pokok dan simpanan wajib) di tahun 2017 Rp488.717.829,65, meningkat dari tahun sebelumnya Rp446.320.000. Tabungan koperasi (Sibuhar) tahun 2017 mencapai Rp339.956.625,62 meningkat dibandingkan 2016, Rp215.366.729. Simpanan Sukarela Berjangka (Sisuka dan produk berjangka lainnya: Simestra dan Siraya) tahun 2017 Rp382.233.100. Jumlah ini juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya Rp208.711.000.
Kemudian, pinjaman yang diberikan di tahun 2017 sebesar Rp887.188.518, meningkat dari tahun 2016 yakni Rp669.165.484. Adapun Sisa Hasil Usaha (SHU) KSP Cendekia Praja Bhakti di tahun 2017 sebesar Rp4.726.382, meningkat dari SHU tahun 2016 yang sebesar Rp2.057.830.
Lanjuta Narendra Yana, walaupun angkanya belum maksimal, namun dari data di atas dapat melihat adanya kemajuan dan perkembangan walau tidak di semua sektor. “Namun demikian masih ada beberapa program yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RAPB tahun 2017,” ucapnya.
Sementara itu, Dewan Pengawas KSP Cendekia Praja Bhakti yang diketuai I Nyoman Taewan menyimpulkan, berdasarkan penilaian kesehatan koperasi, Cendekia Praja Bhakti mendapatkan nilai Cukup Sehat dengan skor 67,00. Dalam hal likuiditas, agar diusahakan terjaga tidak kurang atau lebih dari rasio 10-20 persen dari total aset.
Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, I Gede Indra mengatakan, KSP Cendekia Praja Bhakti adalah satu dari 167 koperasi binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali. Kata dia sebelumnya sejumlah koperasi telah dibubarkan karena tidak menggelar RAT. “Dengan menggelar RAT, berarti pengurus berani dikritik dan diperiksa oleh seluruh anggota sebagai pemilik koperasi,”Singkatnya.
