balitribune.co.id | Negara - Kondisi wilayah pesisir Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru Kecamatan Negara semakin memprihatinkan. Dampak abrasi kian parah. Warga terdampak pun terus menagih janji untuk penanganan abrasi. Adanya protes warga yang menyatakan menolak adanya TPS (Tempat Pemungutan Suara) Pemilu 2024 membuat pemerintah angkat bicara.
Kondisi pasang air laut dipesisir selatan Jembrana terbilang tinggi. Kondisi ini menyebabkan dampak abrasi semakin mengganas. Daratan terus tergerus. Selain memporak-porandakan infrastruktur baik fasilitas umum maupun perumahan warga, kini permukiman warga berhadapan langsung dengan ombak. Setiap pasang, ombak menghantam permukiman warga dan menggerus daratan. Warga yang telah kehilangan huniannya berharap adanya upaya penanganan abrasi secara permanen.
Namun upaya penanganan abrasi yang intensif hingga saat ini belum tampak terealisasi. Warga terdampak abrasi pun menuntut janji-janji politisi terkait penanganan abrasi di wilayah yang dulunya menjadi sentra kuliner seafood Jembrana. Berbagai upaya protes dilakukan warga hingga mencuat ke media sosial. Seperti yang dilakukan warga Selasa (28/3) untuk menyampaikan aspirasi menangih janji pemerintah membangun senderan pantai. Warga membentangkan sejumlah spanduk.
Spanduk yang dibentangkan warga berisi kalimat desakan dan protes kepada pemerintah.
Seperti salah satu tulisan yang berbunyi "No Senderan 2023, No Pemilu 2024, and No TPS di Pebuahan". Tulisan yang terpasang di pagar kayu pinggir pantai yang tergerus abrasi menjadi sorotan dan keperihatinan publik. Pemerintah daerah pun buka suara terkait adanya protes warga tersebut. Bupati Jembrana, I Nengah Tamba menyatakan penyampaian aspirasi masyarakat adalah hal yang wajar.
Namun menurutnya masyarakat menyampaikan secara yang benar, santun dan beretika. "Aspirasi, saran dan kritik yang disampaikan konstruktif, membangun ke arah yang lebih baik. Terlebih saat ini kita masuk bulan suci ramadan, " tegasnya. Ia juga menyayangkan sikap sebagian warga yang mengancam memboikot pelaksanaan Pemilu 2024. Padahal disisi lain, dikatakannya pemerintah tengah gencar melaksanakan sosialisasi di masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
“Untuk ranah ini kami serahkan kepada KPU. Kita juga telah berkordinasi dengan pihak kepolisian dan Bawaslu melalui Kesbangpol Jembrana,” ungkapnya. Dikatakannya kewenangan penanganan abrasi sepenuhnya pada pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Jembrana menurutnya sudah mengusulkan ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum yang menangani. "Proposal sudah maju. Pembangunan senderan memerlukan biaya tinggi, panjang sekali (abrasi pantai, red)," ujarnya.
"Setiap bertemu Menteri dan dari Kementerian selalu saya komunikasikan. Saya tidak diam. Saya berusaha semaksimal mungkin mengawal usulan penanganan abrasi agar terealisasi," imbuhnya. Diakuinya Jembrana sudah mendapat tiga titik proyek pembangunan senderan untuk penanganan abrasi yakni di Gilimanuk , Candikusuma dan Delodberawah. Sedangkan di Pebuahan menurutnya karena lebih panjang dan besar, anggaran akan diprioritaskan oleh pemerintah pusat pada tahun 2024.
Pihaknya berharap masih ada peluang alokasi anggaran untuk penanganan abrasi pantai tahun 2023 ini, khususnya Pantai Pebuahan yang tedampak abrasi. Menurut politisi asal Banjar Peh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara ini, pihaknya masih melakukan upaya komunikasi dengan kementerian agar harapan warga dan harapan Bupati terwujud. "Tetap kami perjuangkan usulan. Mudah mudahan (terealisasi). Kita juga berdoa, kita juga selalu bicara seperti itu kepada masyarakat," tandasnya.
wartawan
PAM
Category
