Diposting : 6 May 2020 02:55
Agung Samudra - Bali Tribune
Balitribune.co.id | Bangli - Rapat rencana pemotogan alokasi dana desa (ADD) yang peruntukanya untuk penangan Covid-19 digelar di Kantor DPRD Bangli, Selasa (5/5).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bangli I Wayan Diar dihadiri oleh iBupati Bangli I Made Gianyar, pimpinan Fraksi DPRD Bangli, serta perwakilan perbekel.
Rapat yang diwarnai adu argumen tersebut, akhirnya mengahsilkan keputusan kalau ADD tetap dipotong, namun skema pemotongan masih dirancang. Perlu diketahui memang sebelumnya ada rencananya pemotongan ADD sebesar 20 persen untuk penangan Covid-19. Karena masih kekurangan dana maka direncanakan peminjaman ADD lagi sebesar 20 persen, sehingga totalnya menjadi 40 persen. Adanya pemangkasan anggaran sampai 40 persen ini memicu gejolak kalangan perbekel
Dalam rapat tersebut terungkap bahwasanya untuk pencairan termin pertama ADD sebesar 60 persen dan sisanya pencairan termin kedua sebesar 40 persen. Jika dilakukan pemotongan otomatis 40 persen sisa ADD tidak masuk desa. Tentu perangkat desa terancam tidak mendapat gaji dalam kurun waktu 5- 6 bulan. Sementara itu dalam pembahasan tersebut sejumlah anggota DPRD Bangli seperti Ketut Suastika, I Made Sudiasa mengusulkan agar refocusing anggaran tidak menyentuh ADD namun bisa mencari sumber lain seperti post anggaran untuk program Gerbang Gita Santi (GGS). Dinilai akan sulit melaksanan program GGS ditengah pandemic Covid-19. “Ditengah penerapan social dan physical distancing tidak memungkinkan kegiatan fisik begitupula untuk kegiatan upacara yang bersumber dari GGS dapat berjalan,” sebutnya.
Ketua Fraksi Golkar I Nengah Darsana justru mendukung kebijakan bupati dalam kaitanya penangan Covid-19. “Sejak awal sudah disepakati, untuk recofusing anggran untuk penanganan Covid 19 diserahkan kepada bupati,” sebutnya.
Setelah melalui proses yang cukup alot diputuskan untuk ADD tetap dipotong hanya saja skema pemotongan masih dirancang. Menurut Ketua DPRD Bangli I Wayan Diar terkait pemotongan ADD akan disesuai. Seperti yang dikhawatirkan ketika dipotong 40 persen. Dalam hal ini Bupati memastikan gaji perangkat desa aman. “Prinsipnya ada pemotongan, namun tidak dipersentasekan. Bagaimana skemanya masih akan dirancang. Yang dikhawatirkan perangkat desa tidak dapat gaji, namun Bupati siap mengamankan itu. Jadi kita tinggal menunggu karena sedang diproses,” sebut Wayan Diar.
Bupati Bangli I Made Gianyar menyampaikan jika awalnya tidak ingin ADD ataupun TPP dipotong untuk penangan Covid-19. “Saya tahu kebijakan memotong ADD dan TPP tidak populis,namun melihat kondisi APBD Bangli, yang mana pendapatan juga menurun hingga Rp 248 Miliar, sehingga pemotongan menyentuh ADD dan juga TPP,” jelas Made Gianyar seraya menambahkan pemotongan anggaran dilakukan secara merata.
Dikatakan pula, jika ada sumber dana lain tentu pihaknya akan memanfaatkan dana tersebut agar tidak yang berkaitan dengan isi perut tersentuh. ”Kami meminta masukan dari bapak- bapak didewan dan bila perlu mencarikan pos anggran yang bisa refocusing,” tantang Made Gianyar.
Ketua Forum Perbekel Bangli I Made Diksa mengatakan beberapa hari kedepan akan ada pembicaraan terkait pomotongan ADD. “Kami belum bisa berkomentar banyak, ini masih dalam proses. Dua hari lagi kami diundang Dinas PMD,” sebut Made Diksa.
