balitribune.co.id | Bangli - Anggota komisi III DPRD Bangli melakukan monitoring ruas jalan di Kecamatan Susut yang terdampak bencana dan belum mendapat tindak lanjut penanganan atau perbaikan dari pemerintah pada Kamis (15/1).
Adapun ruas jalan yang dikunjungi anggota komisi III salah satunya adalah ruas jalan penghubung antara Dusun Penatahan dengan Juuk Bali, Kecamatan Susut yang jebol beberapa pekan lalu. Dari hasil monitoring dan juga masukan dari masyarakat, maka Komisi III DPRD Bnagli mendesak pemerintah daerah sesegera mungkin melakukan penangan akses jalan yang menghubungkan beberapa desa tersebut
Ditemui usai turun ke lokasi jalan jebol, anggota komisi III DPRD Bangli, I Made Sudiasa mengatakan kondisi jalan alami kerusakan parah dan tidak bisa lagi di lewati kendaraan.
Menurut politisi dari Partai Demokrat ini amblasnya badan jalan karena terowong air yang ada di bawah badan jalan terkikis air dan akhirnya terowongan dari tanah tersebut amblas.
“Terowongan air amblas praktis badan jalan ikut juga amblas,” sebutnya.
Made Sudiasa mengatakan, akses jalan yang jebol tersebut sangat vital karena menghubungkan beberapa desa. Semisal dari Desa Selat yang ingin ke kota Bangli juga melewati jalan tersebut
“Walaupun ada jalan alternatif lainnya jarak tempuhnya lebih jauh,” kata Made Sudiasa.
Selain itu. amblasnya badan jalan tersebut sangat dirasakan masyarakat terutama masyarakat Juuk Bali sekitarnya.
“Banyak anak-anak dari Juuk Bali sekolah SD di Penatahan, untuk ke sekolah harus lewat wilayah Sala, Desa Abuan dengan jarak tempuh lebih jauh,” ungkapnya.
Menyikapi rusaknya jalan tersebut dan mendengar harapan dari masyarakat yang kita dapatkan saat turun, maka pihaknya mendesak agar pemerintah untuk secepatnya melakukan penanganan akses jalan.
”Pemerintah harus secepatnya lakukan perbaikan karena rusaknya akses jalan tersebut berdampak luas pada masyarakat,” tegas dewan yang juga tokoh masyarakat Desa Undisan,Tembuku ini.
Sebagai bentuk keseriusan, dalam waktu dekat iDPRD Bangli akan mengundang OPD terkait yakni Dinas PUPR Perkim, Bappeda dan BKPAD membahas penanganan jalan tersebut.
“Dalam waktu dekat ini kita akan lakukan rapat kerja dengan mengundang OPD terkait untuk membahas masalah ini,” ujar Made Sudiasa.
