Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Anak-anak Sesak Nafas oleh Debu Galian C, Warga Batudawa Kelod Mengadu ke Dewan

DATANGI DEWAN - Perwakilan warga Banjar Dinas Batudawa Kelod yang mendatangi DPRD Karangasem kemarin, terkait galian C di daerahnya yang mengganggu.

 BALI TRIBUNE - Sejumlah perwakilan warga Banjar Dinas Batudawa Kelod, Desa Tulamben, Karangasem, Senin (5/11) mengadukan aktivitas galian C di wilayah mereka ke DPRD Karangasem. Perwakilan warga Banjar Dinas Patudawa Kelod ini diterima langsung oleh Ketua  DPRD Karangasem, I Nengah Sumardi, untuk berdialog di ruang transit Ketua DPRD. Kepada Ketua Dewan, Klian Banjar Adat Batudawa Kelod, I Nyoman Darma, menyampaikan keluhan warganya yang selama hampir tiga tahun ini terganggu dengan aktivitas galian C di wilayah mereka. “Suara alat berat sangat mengganggu karena sangat keras, tidak hanya itu setiap hari warga kami harus mandi debu! Tidak hanya itu, debu juga mencemari makanan dan ruang tidur kami,” ungkapnya diamini enam orang perwakilan lainnya. Tidak hanya itu, tanaman perkebunan milik warga juga pertumbuhannya kurang bagus akibat bagian daun dan batang pohon dilapisi debu galian C. “Banyak warga kami utamanya anak-anak mengalami sesak nafas, batuk akibat menghirup debu dari aktivitas galian C termasuk mobil truk dari dan menuju galian C yang lalu lalang,” ucapnya dan menambahkan, beberapa tempat penampungan air milik warga juga tercemar oleh debu galian C. Dikatakan pula, aktivitas penambangan pasir dan batu di dua perusahaan galian C, masing-masing PT Abu Pasir Indah dan PT Suas Karya tersebut full setiap harinya yakni mulai dari pukul 08.00 Wita sampai pukul 17.00 Wita. Yang sangat disayangkan warga setempat yakni keberadaan galian C di wilayah mereka, yang tanpa pemberitahuan sama sekali sebelumnya. “Saat membuat galian C itu, yang tahu hanya bendesa adatnya saja, sedangkan masyarakat di lingkungan kami sama sekali tidak diberitahu atau tidak ada sosialisasi,” bebernya. Pun demikian, kata mereka, saat perusahaan yang bersangkutan memperpanjang izinnya, pihak perusahaan sama sekali tidak meminta izin atau pemberitahuan apapun kepada warga setempat sebagai penyanding. “Sudah sering kali ada permasalahan antara pengusaha bersangkutan dengan warga kami. Sudah beberapa kali ditegur tetapi jawaban dari pengusaha tidak jelas. Karena itu demi kesehatan 99 Kepala Keluarga yang ada di lingkungan kami, kami memohon kepada pemerintah agar usaha galian C itu ditutup atau tidak diperpanjang izinnya. Dan tidak boleh ada lagi galian C di wilayah kami,” pintanya. Sementara itu, Ketua DPRD Karangasem, I Nengah Sumardi mengaku pihaknya sudah menerima dan menidaklanjuti keluhan dari masyarakat Banjar Dinas Batudawa Kelod, yang terkena dampak negatif dari usaha galian C milik dua perusahaan yang beroperasi di wilayah itu. “Warga di sana mengeluhkan dampak dari keberadaan galian C, dimana dari sisi kesehatan banyak anak-anak yang mengalami sesak nafas, dan batuk akibat paparan debu. Termasuk tempat penampungan air warga juga tercemar  oleh debu,” tegas Sumardi. Disebutkannya bahwa izin dua uusaha galian C diwilayah itu akan berakhir pada Desember 2018 ini. Dan pihaknya di lembaga dewan akan berkoordinasi dengan Dinas terkakit seperti Sat Pol PP, BLH dan Dinas Perizinan, karena ada keluhan dari masyarakat nantinya jika perusahaana bersangkutan akan memperpanjang izin akan terus dipantau. Artinya jika tidak mendapatkan izin dari penyanding dalam hal ini masyarakat setempat, maka proses izin itu sendiri tidak bisa dilanjutkan.

wartawan
Redaksi
Category

Bank BPD Bali Naik Kelas ke KBMI 2, Perkuat Pembiayaan UMKM dan Transformasi Digital

balitribune.co.id | Denpasar -  PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali mencatat tonggak penting pada Triwulan II 2026 dengan resmi masuk dalam Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2. Status baru tersebut diraih setelah modal inti perseroan menembus Rp6,064 triliun, melampaui batas minimum yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca Selengkapnya icon click

BI Bali Apresiasi Rakor Pembangunan, Dorong Program Berlanjut hingga Tahap Realisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Bali, Achris Sarwani, mengapresiasi pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (20/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Simpan 280 Gram Sabu Siap Edar, Polisi Tangkap Oknum PPPK Dishub Tabanan

balitribune.co.id I Tabanan – Tim Satresnarkoba Polres Tabanan menangkap seorang oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu Dinas Perhubungan (Dishub) Tabanan berinisial IGBBY (32).

Pria asal Karangasem ini diringkus di kamar kosnya karena kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat ratusan gram siap edar.

Baca Selengkapnya icon click

Rencana 'Regrouping' Dua SD, Disdik Tabanan Tunggu SK Bupati

balitribune.co.id I Tabanan - Dinas Pendidikan (Disdik) Tabanan memastikan rencana penggabungan atau regrouping dua sekolah dasar (SD) di tahun ini dilakukan setelah ada dasar hukumnya.

Saat ini Disdik Tabanan masih menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati. Selama payung hukum itu belum turun, para murid di dua SD yang hendak digabung itu belajar seperti biasa.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tolak Pemindahan Penyeberangan ke Pelabuhan Celukan Bawang, Puluhan Sopir Logistik Geruduk Kantor Dewan

balitribune.co.id I Negara - Puluhan sopir logistik lintas Jawa-Bali mendatangi gedung DPRD Kabupaten Jembrana, Senin (20/7/2026). Mereka mengeruduk kantor dewan lantaran merasa resah atas persoalan kemacetan hingga antrean panjang yang kerap terjadi baik di Pelabuhan Gilimanuk maupun Ketapang. Mereka juga menyampaikan penolakan terhadap pemindahan penyeberangan angkutan logistik ke Pelabuhan Celukan Bawang, Buleleng.

Baca Selengkapnya icon click

Tiga Bulan Gaji Belum Dibayar, 32 Pekerja TPS3R Bumi Resik Asri Mogok Kerja

balitribune.co.id I Mangupura - Sebanyak 32 pekerja TPS3R Bumi Resik Asri di Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, Badung, melakukan aksi mogok kerja setelah gaji mereka selama tiga bulan, yakni Mei hingga Juli 2026, belum dibayarkan. Aksi tersebut menyebabkan pelayanan pengangkutan sampah di wilayah Sempidi terganggu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.