Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Anggaran Perbaikan Belum Pasti, Rehabilitasi Tukad Bilukpoh Masih Jadi Usulan

Bali Tribune/ USULAN - Hingga kini penanganan terhadap alur sungai Tukad Bilukpoh pasca banjir bandang Desember lalu masih menjadi usulan.

Bali Tribune, Negara - Pasca banjir bandang daerah aliran sungai (DAS) Tukad Bilukpoh hingga kini masih belum ada perbaikan permanen dari pemerintah terhadap dampak kerusakan yang diakibatkan terjangan banjir akhir Desember 2018 tersebut. Apabila tidak memungkinkan dilakukan pada perubahan anggaran 2019 ini, upaya rehabilitasi terhadap dampak kerusakan banjir bandang dialur sungai yang melintasi dua desa di Kecamatan Mendoyo ini masih akan kembali menunggu anggaran tahun 2020. Selain usulan untuk normalisasi alur sungai, dalam pertemuan di Bale Tempek Banjar Penyaringan Kelod, Desa Penyaringan, Mendoyo, Senin (18/2), juga muncul usulan untuk pemasangan alat untuk peringatan dini ketika nantinya berpotensi terjadi banjir bandang kembali. Perbekel Desa Penyaringa,n Made Dresta juga berharap agar bisa dilakukan normalisasi alur sungai Tukad Biluk Poh yang melalui wilayah desanya dan Kelurahan Tegalcangkring. Bahkan saat inijalan di pinggir sungai juga saat ini masih terputus.  Kepala Satuan Kerja Pengelolan Jaringan Sumber Air (PJSA) Balai Wilayah Sungai Bali Penida, Denny Satya W menyatakan pascabanjir bandang lalu, pihaknya baru melakukan langkah awal berkoordinasi dengan pihak Bina Marga. Menurutnya upaya yang dilakukan ke depan adalah normalisasi dan perbaikian tanggul sungai. Kendati pengelolaan sungai menjadi tupoksi BWS, namun pengerjaan perbaikan tidak harus dari BWS, namun bisa provinsi, kabupaten dan pihak-pihak lain termasuk swasta. Pihaknya berharap pada anggaran perubahan 2019 usulan itu bisa disetujui. Namun apabila tidak memungkinkan dilakukan pada tahun ini, akan diusulkan kembali diawal tahun 2020.   Terkait sistem peringatan dini menurutnya memang bisa dilakukan namun tetap harus dikaji lebih lanjut. Sistem itu bekerja bila sungai diluar kondisi normal dan dapat menjadi perhatian masyarakat sekitar sebagai peringatan.  Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bali, I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi menyatakan pascabanjir yang telah mengakibatkan kerugian materi hingga Rp 2 miliar dan 54 KK terdampak ini menurutnya perlu adanya normalisasi aliran sungai karena dari pengecekan dihulu, banyaknya pohon yang tercerabut dan hanyut karena tekanan air dari sungai dan anak-anak sungai yang deras saat debit air naik, seperti pemasangan senderan batu bronjong dan normalisasi sungai. Sistem peringatan dini juga perlu dipasang di hulu sehingga nantinya bila hal serupa terjadi bisa dilakukan antisipasi di hilir.  

wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Tim Opsnal Polsek Tembuku Ringkus Pencuri Bokor Slaka

balitribune.co.id I Bangli- Tidak butuh waktu yang lama, Tim Opsnal Polsek Tembuku dibawah pimpinan Kanit Reskrim Ipda I Nengah Kariawan berhasil menangkap pelaku pencurian bokor slaka milik I Komang Atis (45) warga Banjar Metra Kaja  Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku. 

Pelaku  I Putu JA (26) ditangkap di rumahnya di Banjar Belok, Desa Yangapi, Tembuku pada  Senin (8/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Tertutup Eceng Gondok dan Gulma, TNI Normalisasi Danau Buyan

balitribune.co.id I Singaraja - Hamparan eceng gondok dan gulma yang menutupi sekitar 8 hektare kawasan Danau Buyan di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, mulai ditangani melalui kegiatan pembersihan dan normalisasi yang melibatkan TNI, pemerintah daerah, serta berbagai instansi terkait, Selasa (9/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Adi Arnawa Kaji Peluang Pendirian Sekolah Rakyat di Badung

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung mulai mengkaji wacana pendirian Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan pihaknya akan mempelajari konsep dan kebutuhan program tersebut sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

Baca Selengkapnya icon click

Perda Administrasi Kependudukan Badung Segera Dicabut, DPRD Nilai Aturan Lama Tak Lagi Sesuai Regulasi Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - DPRD Kabupaten Badung mulai menggodok pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan beserta perubahan melalui Perda Nomor 9 Tahun 2016. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Badung Hadiri Rakor Percepatan Penanganan Sampah, Dorong Peran Aktif Sektor Horeka

baliutribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanganan Sampah di Provinsi Bali yang digelar di Hotel The Meru, Sanur, Denpasar, Selasa (9/6/2026). Rakor ini difokuskan pada optimalisasi peran sektor perhotelan, restoran, dan kafe (Horeka) dalam pemilahan dan pengelolaan sampah, khususnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Badung Siap Suntik Modal Rp250 Miliar ke PT Jamkrida Bali Mandara

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung berencana menambah penyertaan modal daerah kepada PT Jamkrida Bali Mandara hingga Rp250 miliar. Rencana penambahan modal tersebut kini tengah dibahas DPRD Badung melalui Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk untuk mengkaji Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.