Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Anggaran Perbaikan Belum Pasti, Rehabilitasi Tukad Bilukpoh Masih Jadi Usulan

Bali Tribune/ USULAN - Hingga kini penanganan terhadap alur sungai Tukad Bilukpoh pasca banjir bandang Desember lalu masih menjadi usulan.

Bali Tribune, Negara - Pasca banjir bandang daerah aliran sungai (DAS) Tukad Bilukpoh hingga kini masih belum ada perbaikan permanen dari pemerintah terhadap dampak kerusakan yang diakibatkan terjangan banjir akhir Desember 2018 tersebut. Apabila tidak memungkinkan dilakukan pada perubahan anggaran 2019 ini, upaya rehabilitasi terhadap dampak kerusakan banjir bandang dialur sungai yang melintasi dua desa di Kecamatan Mendoyo ini masih akan kembali menunggu anggaran tahun 2020. Selain usulan untuk normalisasi alur sungai, dalam pertemuan di Bale Tempek Banjar Penyaringan Kelod, Desa Penyaringan, Mendoyo, Senin (18/2), juga muncul usulan untuk pemasangan alat untuk peringatan dini ketika nantinya berpotensi terjadi banjir bandang kembali. Perbekel Desa Penyaringa,n Made Dresta juga berharap agar bisa dilakukan normalisasi alur sungai Tukad Biluk Poh yang melalui wilayah desanya dan Kelurahan Tegalcangkring. Bahkan saat inijalan di pinggir sungai juga saat ini masih terputus.  Kepala Satuan Kerja Pengelolan Jaringan Sumber Air (PJSA) Balai Wilayah Sungai Bali Penida, Denny Satya W menyatakan pascabanjir bandang lalu, pihaknya baru melakukan langkah awal berkoordinasi dengan pihak Bina Marga. Menurutnya upaya yang dilakukan ke depan adalah normalisasi dan perbaikian tanggul sungai. Kendati pengelolaan sungai menjadi tupoksi BWS, namun pengerjaan perbaikan tidak harus dari BWS, namun bisa provinsi, kabupaten dan pihak-pihak lain termasuk swasta. Pihaknya berharap pada anggaran perubahan 2019 usulan itu bisa disetujui. Namun apabila tidak memungkinkan dilakukan pada tahun ini, akan diusulkan kembali diawal tahun 2020.   Terkait sistem peringatan dini menurutnya memang bisa dilakukan namun tetap harus dikaji lebih lanjut. Sistem itu bekerja bila sungai diluar kondisi normal dan dapat menjadi perhatian masyarakat sekitar sebagai peringatan.  Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bali, I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi menyatakan pascabanjir yang telah mengakibatkan kerugian materi hingga Rp 2 miliar dan 54 KK terdampak ini menurutnya perlu adanya normalisasi aliran sungai karena dari pengecekan dihulu, banyaknya pohon yang tercerabut dan hanyut karena tekanan air dari sungai dan anak-anak sungai yang deras saat debit air naik, seperti pemasangan senderan batu bronjong dan normalisasi sungai. Sistem peringatan dini juga perlu dipasang di hulu sehingga nantinya bila hal serupa terjadi bisa dilakukan antisipasi di hilir.  

wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.