Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Angka Kemiskinan Klungkung Terendah Di Bali

Klungkung
Suasana simakrama Bupati Suwirta dengan warga Desa Nyalian Klungkung.

BALI TRIBUNE - Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Klungkung menurun. Dan sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Klungkung paling sedikit dibanding kota/kabupaten lainnya di Bali yakni, 11.147 orang atau 6,29 persen dari jumlah penduduk di wilayah itu.


Sesuai potret yang dilakukan mulai bulan Maret 2015 sampai 2017, Kabupaten Klungkung berhasil menurunkan kedalaman kemiskinan (P1), dari sebelumnya 0,78 menjadi 0,33.


Sementara keparahan kemiskinan (P2) di Kabupetan Klungkung berhasil turun dari sebelumnya 0,13 dengan garis kemiskinan (GK) Rp 284.789/kapita/bulan menjadi 0,04 dengan GK Rp 299.664/kapita/bulan.


Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung, I Gede Putu Winastra, success story menurunkan angka kemiskinan yakni, persentase penduduk bekerja dengan jam kerja rendah relatif sedikit dimana penduduk Klungkung yang bekerja dibawah atau kurang dari 35 jam perminggu semakin sedikit atau sebesar 28,90 persen.


“Itu artinya penduduk Klungkung yang bekerja diatas 35 jam perminggu semakin meningkat,” ujar Sekda Winastra usai mengikuti Rapat Kerja Evaluasi Program Pembangunan Semester II Tahun 2017 di Kantor Gubernur Bali, Selasa (23/1) lalu.


Menurunnya, angka kemiskinan ini tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung, berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang berimbas pada peningkatan pendapatan perkapita.


Lanjut disampaikan Sekda Winastra, hal ini juga tidak terlepas dari kebijakan pembangunan, khusunya dari APBD Kabupaten Klungkung. Dimana dalam struktur APBD, proporsi belanja pegawai lebih sedikit dibandingkan proporsi belanja publik.


Meningkatnya proporsi belanja publik ini ungkap Sekda Winastra meliputi perbaikan disektor pertanian, perbaikan dan pembangunan pasar desa, perbaikan infrastruktur yang berpengaruh terhadap perekonomian dan lainnya.


 “Kalau pertumbuhan ekonomi meningkat, pendapatan masyarakat meningkat menjadi pendapatan diatas kebutuhan. Dengan kedalaman dan keparahan yang turun, berarti pemerataannya bagus,” ujar Birokrat asal Tabanan ini seraya menyebut  Gini Ratio (pengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh) Kabupaten Klungkung juga berada tidak jauh dari Provinsi Bali, yakni sebesar 0,3601.


Sementara Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menyampaikan kondisi dan apresiasi ini tidaklah turun begitu saja, melainkan berkat kerja keras dan kerjasama antara Pemerintah dengan instansi terkait, desa dan masyarakat melalui berbagai kegiatan.
Ia menyebutkan diantaranya melalui program bedah desa, bedah rumah dan program aksi inovatif, Gema Santi.


“Mari bersama bekerja membantu dan mengentaskan kemiskinan Klungkung dan Bali umumnya,” ujarnya.

wartawan
Ketut Sugiana
Category

Serap Aspirasi, Pansus DPRD Badung Matangkan Ranperda Inisiatif Perlindungan dan Penertiban HPR

balitribune.co.id | Mangupura - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Badung terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif tentang Perlindungan dan Penertiban Hewan Penular Rabies (HPR). Untuk menyempurnakan rancangan, Pansus menggelar rapat serap aspirasi di Ruang Madya Gosana, Gedung DPRD Badung, Selasa (16/9).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Telkomsel Salurkan Bantuan CSR untuk Korban Banjir di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Telkomsel menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat yang terdampak musibah banjir di Pulau Bali. Bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen Telkomsel dalam mendampingi masyarakat yang sedang menghadapi situasi darurat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan Sampaikan Tanggapan Terkait Pendapat Gubernur Terhadap Dua Raperda Inisiatif DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke- 4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda Tanggapan Dewan terkait Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Bali tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata Berbasis Aplikasi di Provinsi Bali dan Raperda tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsu

Baca Selengkapnya icon click

Setop Lahan Produktif untuk Komersial, Gubernur Koster Moratorium Izin Alih Fungsi Lahan di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan kebijakan moratorium alih fungsi lahan produktif untuk fasilitas komersial sebagai langkah strategis pascabanjir besar baru-baru ini yang menewaskan 17 orang di Pulau Dewata.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.