balitribune.co.id | Mangupura - Angka kemiskinan di Kabupaten Badung terus meningkat. Peningkatan paling tinggi terjadi sejak 2019 hingga 2022.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung, jumlah penduduk miskin pada 2019 mencapai 11,89 ribu Jiwa. Angka ini meningkat di 2020 menjadi 13,75 ribu jiwa. Sedangkan, di 2021 mencapai angka 18,52 ribu jiwa.

Jika dilihat dari persentase penduduk miskin di Gumi Keris sejak Covid-19 melanda hingga 2021 mencapai 2,62 persen dari 2,02 persen di 2020 dan 1,78 persen di 2019. 

Menanggapi hal ini, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta usai Sidang Paripurna di Gedung Dewan Badung, Selasa (5/7), menyatakan bahwa meningkatnya angka kemiskinan ini disebabkan oleh dampak Pandemi Covid-19. Menurutnya dampak pandemi ini dirasakan di seluruh dunia, termasuk Badung yang begitu terpukul dengan anjloknya dunia pariwisata sebagai sektor unggulan Badung.

“Meningkatkan kemiskinan di Kabupaten Badung itu saya sudah pastikan akibat pandemi Covid-19. Dengan terkontraksinya ekonomi mendunia ini dampaknya sangat luar biasa. Hal yang paling fatal itu adalah di Kabupaten Badung,” ujarnya.

Dikatakan bahwa pendapatan asli daerah PAD) Badung sebagian besar berasal dari sektor pariwiata, yakni dari hasil pajak hotel dan restoran (PHR). Namun meskipun sektor pariwisata jeblok, Giri Prasta memastikan ekonomi Badung tidak sampai kolaps.

“Pajak hotel dan restoran dari sektor pariwisata ini adalah sektor unggulan. Semua ini sudah disadari (oleh masyarakat Badung, red), tetapi tidak kolaps dong,” kata Giri Prasta.

Saat ini, ia memastikan roda perekonomian masyarakat Badung sudah semakin membaik seiring bangkitnya sektor pariwisata. Dan ia pun optimis secepatnya perekonomian Badung akan pulih. “Saya yakin dan percaya kita akan pulih cepat, dan sekarang sudah mulai pulih,” tegasnya.

Disinggung soal program-program untuk menekan kemiskinan ini, Bupati dua periode asal Pelaga, Petang ini, menyebut sebenarnya sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung melalui Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB). Dimana pada poin pertama dari lima bidang prioritas Kabupaten Badung, masalah pangan, sandang dan papan sudah terpenuhi.

“Coba deh liat poin pertama dari lima bidang itu. Pangan sandang dan papan jelas sekali jadi prioritas. Saya yakin sekali pemulihan ini akan cepat sekali,” tukasnya.

Untuk diketahui, melambungnya angka kemiskinan ini juga sempat dibahas oleh Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) Badung.

Suiasa kala itu berharap ada semacam skema kebijakan untuk menurunkan angka kemiskinan di Badung. Skema kebijakan ini harus bisa dijadikan pedoman secara vertikal dan horizontal sehingga angka kemiskinan masyarakat bisa ditekan secara progresif. 

"Kebijakan yang dibuat juga harus didasarkan atas pemahaman, kesepakatan dan kesiapan bersama karena kita pemerintah daerah tidak bisa sendiri dalam menurunkan angka kemiskinan, harus ada sinergi dengan kecamatan, desa/kelurahan dan swasta, untuk mewujudkannya," kata Suiasa.