Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Angka Kemiskinan Tinggi, Buleleng Penerima KPM-PKH Terbanyak di Bali

Bali Tribune / LABEL - Pemberian label kepada salah satu keluarga penerima KPM-PKH di Desa Patas, Gerokgak, Kamis (9/7) yang dihadiri Korwil PKH Bali Tanjung Arum Pamungkas dan Sekretaris Dinsos Buleleng I Putu Kariaman
balitribune.co.id | Singaraja - Kabupaten Buleleng menjadi kabupaten paling tinggi angka Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH) dari kementerian Sosial. Dari total 84 ribu penerima KPM-PKH seluruh Bali, jumlah penerima di Buleleng disebutkan dua kali lipat dari 9 Kabupaten lainnya. Hal itu disampaikan Korwil PKH Provinsi Bali, Tanjung Arum Pamungkas, pada acara  pemberian label kepada salah satu keluarga penerima KPM-PKH di Desa Patas, Gerokgak, Kamis (9/7).
 
"Buleleng memang menempati urutan tertinggi penerima KPM-PKH di Bali. Data itu diambil dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan data itu selalu di update untuk dimutakhirkan," kata Tanjung Arum.
 
Menurutnya, angka 84 ribu penerima KPM-PKH itu setelah di cloosing sebelumnya. Namun, secara terus menerus akan dilakukan validasi dilapangan untuk menyesuaikan dengan kriteria penerima.
 
"Memang setelah di cloosing diangka 48 ribu ada penambahan lagi sebanyak 5 ribu orang. Namun tetap dilakukan pemutakhiran data untuk memastikan penerima tepat sasaran," imbuhnya.
 
Sementara Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) I Putu Kariaman mengatakan, Disos Buleleng bersama Pendamping program keluarga harapan (PKH) terus melakukan pemutakhiran data terpadu KPM-PKH dari kementerian Sosial. Pemutakhiran data dilakukan menyusul turunnya DTKS. 
 
Menurut Kariaman, perubahan data penerima Bansos PKH sangat memungkinkan terjadi atas usulan dari kepala desa dan kelurahan terhadap warganya yang tidak mampu. 
 
"Setiap desa/kelurahan ikut terlibat dalam melakukan pemutakhiran data bersama prangkat desa dibantu oleh pendamping PKH tingkat desa," kata Kariaman didampingi Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Buleleng Gede Wiryawan.
 
Kata mantan Camat Gerokgak ini, data-data penerima program PKH di DTKS di setiap desa bisa saja berubah. Lantaran setelah dilakukan pengecekan di lapangan oleh petugas pendamping PKH dan aparat desa/keluharan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. 
 
"Dulunya penerima PKH selama 3 tahun, bisa saja direntang waktu kehidupan ekonomi, penerima berubah dan tidak lagi dalam kategori keluarga miskin. Sehingga pihak desa bisa mengusulkan untuk mengalihkan program PKH tersebut kepada warga lainnya yang lebih berhak menerima program ini," ujarnya.
 
Selain itu, Kariaman mengatakan, diantara 9 Kecamatan di Buleleng, Kecamatan Gerokgak menempati posisi penerima tertinggi dengan jumlah sebanyak 4.753 orang, menyusul Kecamatan Seririt sebanyak 3.696 penerima. Sedangkan desa di Kecamatan Gerokgak yang paling banyak menerima PKH adalah Desa Patas.
 
"Penerima PKH di Buleleng terus mengalami peningkatan ditengah pandemi Covdi-19. Bulan Maret lalu data di DTKS yang pihaknya terima ada sekitar 25.314 KPM-PKH telah mendapat program ini. Kemudian mengalami penambahan sekitar 667 penerima PKH. Sehingga menjadi 25.981 KPM-PKH. Namun data itu bersifat fluktuatif setelah dilakukan validasi," terangnya.
 
Sementara itu Perbekel Desa Patas I Kadek Sara Adnyana, mengaku  ada sebanyak 741 kepala keluarga yang menerima program PKH dari Kementerian Sosial dari total jumlah 3.609 KK di Desa Patas. Menurutnya, indikasi ini  menunjukkan angka kemiskinan di Desa Patas masih cukup tinggi.
 
Sara Adnyana menyebut faktor penyebab angka kemiskinan didesanya masih sangat tinggi diantaranya soal lapangan kerja, kondisi lingkungan dan pendidikan. 
Selain adanya Bansos PKH, kata Sara Adnyana, ia juga berupaya meminimkan jumlah kemiskinan dengan membuat inovasi bidang ekonomi desa yang sumber anggaran bisa diambil melalui dana desa.
 
"Kami juga terbantu dengan beberapa perusahaan terutama pengusaha tambak yang membuka usaha di Desa Patas," tandas Sara.
 
wartawan
Khairil Anwar
Category

Seluruh Fraksi Setujui KUA-PPAS 2026, Wawali Arya Wibawa: Wujud Sinergitas Pembangunan

balitribune.co.id | Denpasar - Seluruh Fraksi DPRD Kota Denpasar menyetujui penetapan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan Denpasar Soroti Kemacetan Akibat Mal Baru di Serangan

balitribune.co.id I Denpasar - Keberadaan pusat perbelanjaan baru di kawasan KEK Kura-Kura Bali, Serangan, mendapat sorotan DPRD Kota Denpasar. Meningkatnya volume kendaraan sejak dibukanya pusat perbelanjaan tersebut dinilai turut memperparah kepadatan lalu lintas di kawasan Serangan dan sepanjang Bypass Ngurah Rai.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gegara Puntung Rokok, Dua Hektare Kawasan Hutan Gunung Batur Terbakar

balitribune.co.id I Bangli - Kebakaran melanda kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Batur Blok Seked, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Bangli, Selasa (11/8/2026) sore. Setidaknya  dua hektare kawasan hutan hangus terbakar. Kuat dugaan kebakaran dipicu puntung rokok yang masih menyala dibuang sembarangan. 

Baca Selengkapnya icon click

87 Warga Binaan Rutan Bangli Terima Remisi, Warga Uzbekistan Langsung Bebas

balitribune.co.id I Bangli - Sebanyak 87 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Bangli menerima remisi umum 17 Agustus bertepatan dengan HUT RI ke-81. 

Dari total jumlah WBP yang menerima remisi, sebanyak 4 WBP langsung bebas termasuk diantaranya 1 WBP warga negara Uzbekistan yang tersandung kasus pencurian.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pengacara Yuli Utomo Kembali Raih Penghargaan Internasional "The Best Presentation" di Konferensi Disabilitas dan Rehabilitasi Dunia

balitribune.co.id | Denpasar - Pengacara sekaligus mahasiswa doktor hukum Yuli Utomo, S.H., M.H., C.Med kembali meraih penghargaan internasional. Ia dinobatkan sebagai Best Presentation pada World Disability and Rehabilitation Conference (WDRC 2026) ke - 11 yang diselenggarakan di Bali, 10–11 Agustus 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Kosan di Denpasar Isi 10 Kamar ke Atas Akan Dikenakan Pajak

balitribune.co.id I Denpasar - Wacana pemerintah memperluas penerimaan pajak terhadap sektor persewaan properti, termasuk rumah, kontrakan, dan kos-kosan pada 2027 mendatang, mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Denpasar. Pemkot Denpasar menegaskan, pengenaan pajak terhadap usaha kos-kosan telah diatur dalam regulasi daerah, khususnya bagi usaha yang memiliki 10 kamar atau lebih.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.