Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Antisipasi Baby Boom, BKKBN Bali Minta PUS Tunda Kehamilan

Bali Tribune/ Antisipasi Baby Boom, BKKBN Bali Minta PUS Tunda Kehamilan

Balitribune.co.id | Denpasar - Mengantisipasi terjadinya Baby Boom, Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) provinsi Bali terus mengkampanyekan agar Pasangan Usia Subur (PUS) menunda kehamilan selama pandemi Covid-19 ini. Dalam kegiatan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana bersama mitra kerja pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 di kantor Camat Busungbiu, Jumat (29/5) BKKBN Bali kembali menggaungkan tunda kehamilan selama pandemi Covid 19.
 
DPR RI, Ketut Kariasa Adnyana dan Camat Busungbiu, Gede 
Kepala perwakilan BKKBN provinsi Bali, Agus Proklamasi mengatakan, kampanye menunda kehamilan di tengah pandemi  Untuk itu, ia berharap khususnya para PUS melakukan hubungan suami istri hendaknya memakai alat kontrasepsi, seperti kondom dan pil KB. Sehingga dapat menghindari terjadinya Baby Boom. "Kelahiran di massa Covid ini akan sulit. Tenaga medis fokus tangani Covid, kemudian ada kelahiran begitu banyak. Jadi inilah salah satu alasan kami. Makanya petugas penyuluh KB di lapangan selalu ditekankan untuk terus memantau dan mensosialisasikan hal ini kepada PUS di desa binaannya," ungkapnya.
 
Di Bali saat ini, ada sekitar 13 ribu PUS  sudah hamil. Jika diambil angka terkecil, yakni 130 yang melahirkan dalam bulan September, Oktober dan November, maka akan ada 500 kelahiran terjadi pada bulan-bulan tersebut. "Ini akan mengganggu penanganan Covid. Jumlah kelahiran hampir sama dengan kondisi penanganan Covid. Ini harus dipahami secara bersama-sama," imbuhnya.
 
Anggota Komisi IX DPR RI, Kariasa Adnyana mengaku sependapat dengan Agus Proklamasi. Kariasa Adnyana mendukung program tersebut dengan terus melakukan sosialisasi. Hanya saja pria asal Buleleng ini berharap pada pemerintah pusat, agar PKB/PLKB non ASN yang bertugas untuk melakukan sosialisasi di Desa binaan bisa diangkat menjadi ASN. "Kami sudah beberapa kali rapatkan hal ini agar dibantu. Ya, setidaknya di tengah pandemi ini mereka tetap kerja di lapangan dengan gaji kecil, agar bisa dibantu tunjangan dan sudah disetujui kepala BKKBN pusat, nanti disalurkan lewat DAK. Begitu juga supaya non ASN bisa diangkat jadi ASN," harapnya.
 
Pada kesempatan tersebut, diserahkan bantuan berupa Alat Pelindung Diri (APD) kepada para tenaga medis, khususnya bidan dan pengelola program atau petugas pendistribusi. Selain itu juga diberikan bantuan paket sembako kepada sejumlah warga terdampak Covid-19 yang diwakili oleh 5 Perbekel Desa di Kecamatan Busungbiu dan bantuan sembako kepada PUS calon akseptor peserta KB. Kariasa Adnyana, berharap agar bantuan yang diberikan BKKBN Bali ini dapat bermanfaat bagi penerima. "PKB atau PLKB harus bergerak di masing-masing Desa untuk membantu memutus mata rantai penyebaran Covid," ujarnya. ray
wartawan
Bernard MB
Category

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click

Gubernur Koster Minta Pansus TRAP DPRD Bali Awasi Ketat Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta DPRD Provinsi Bali, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP), untuk terus mengawasi alih fungsi lahan produktif yang semakin masif di Pulau Dewata.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Arus Balik Lebaran, Kendaraan Roda Dua Mulai Padati Pelabuhan Gilimanuk

balitribune.co.id I Negara - Hingga kini arus balik masih terus mengalir di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk. Tidak hanya pengguna jasa penyeberangan yang masuk Bali yang mengalami peningkatan, menjelang berakhirnya Libur dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri, arus keluar Bali juga mengalami peningkatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.