Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

APTRINDO: 90 % Distribusi Logistik Didominasi Angkutan Darat

Bali Tribune / (KI-KA) Wakil Ketua Umum DPP Aptrindo Dr. Nofrisel, SE, MM, CSLP, ESLOG, Ketua DPD APTRINDO Provinsi Bali Ir. I Ketut Anom Putra Darsana, ST., Ketua Umum DPP Aptrindo Drs. Gemilang Tarigan, MBA dan Ketua Dewan Pertimbangan DPD APTRINDO Bali Ir. Rudy Siregar.

balitribune.co.id | BadungSejumlah tantangan dihadapi Bali dalam pengendalian inflasi seperti terhambatnya distribusi karena faktor transportasi. Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) disebutkan 90 % distribusi logistik/barang masih didominasi angkutan darat. Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP Aptrindo Drs. Gemilang Tarigan, MBA., usai melantik Pengurus DPD Aptrindo Provinsi Bali dengan Ketuanya Ir. I Ketut Anom Putra Darsana, ST., Masa Bakti 2020 - 2025, Rabu (17/1) di Seminyak, Badung.

Gemilang Tarigan menyambut gembira lantaran pelantikan kali ini bisa terwujud meskipun sempat tertunda. Selain itu Gemilang juga menyampaikan kondisi angkutan saat ini, mengusulkan kepada pemerintah setempat supaya semakin baik dari sisi jalurnya, armadanya, dan pengemudi. Tujuannya tak lain agar semua bisa bekerja dengan tenang, baik pengemudi ataupun pengusahanya.

"Apa jadinya jika semua itu ndak beres, tentu akan menimbulkan masalah dalam alur distribusi barang," tandas Ketum Gemilang, seraya mengatakan saat ini Aptrindo ada di 24 provinsi dengan jumlah DPC 35 di seluruh Indonesia.

Menurut Ketum Gemilang perlu adanya sinergitas antara asosiasi dengan pemerintah agar tidak timbul masalah apalagi yang terkait dengan distribusi barang/logistik.  Apalagi ditegaskan hampir semua angkutan logistik di Indonesia, baik itu yang melalui laut, darat dan udara semua pasti menggunakan truk.

"Jadi tidak ada yang tidak menggunakan truk. Jadi mau itu kebutuhan pokok, industri dan lainnya semua pasti menggunakan truk," tukasnya. Kalau ini tidak diangkut dengan baik tentu akan jadi perhatian semua pihak, termasuk dunia internasional. Saat ini Indonesia di level 62 kategori angkutan internasional, sambungnya.

"Distribusi logistik yang baik, menjadi penentu daya saing dalam perekonomian," katanya.  

Sedangkan Kebijakan yang bisa didorong dari pusat kepada daerah menurut Ketum Gemilang yakni aturan yang spesial. Mengapa? Karena  menurutnya Bali itu spesial jadi aturannya juga harus spesial apalagi jika menyangkut dengan "Green Transportation".

Tidak hanya berhenti sampai disana, Ketum Gemilang menjelaskan saat ini pemerintah telah menerapkan "Logistic Ecosystem" di era yang serba digital dan ini yang diikuti oleh asosiasi, seperti hanya pemasangan GPS, pembelian BBM melalui aplikasi dan sebagainya termasuk kompetensi.

"Ini semua tentu bagian dari sistem yang terintegrasi, atau masuk dalam big data," ungkapnya.

Sementara itu Ketua DPD APTRINDO Provinsi Bali Ir. I Ketut Anom Putra Darsana, ST., dalam kesempatan ini menyampaikan, apa yang telah disampaikan Ketum Gemilang tentu akan menjadi acuan DPD Bali dalam bergerak.

"Tentunya nanti akan kita godok lagi apa-apa yang sesuai dengan kearifan lokal Bali," katanya, seraya berujar, Bali yang menjadi destinasi pariwisata dunia tentu tak lepas dari perhatian dunia, jadi jangan sampai persoalan logistik jadi sorotan dunia.

Seperti diketahui pelantikan DPP Aptrindo Provinsi Bali dibarengi dengan berbagai kegiatan seperti acara talk show yang mengusung tema "Peran Aktif Aptrindo Menjamin Kelancaran Arus Barang & Logistik Untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi", dengan menghadirkan beberapa narasumber, Presentasi Koperasi Aptrindo serta kunker ke Pelindo Benoa.

wartawan
ARW
Category

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click

Yayasan AHM Kembangkan Desa Sejahtera Astra Honda di Ciamis

balitribune.co.id | Jakarta – Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) menghadirkan Program Desa Sejahtera Astra Honda Jalatrang di Ciamis yang memiliki potensi terhadap wisata berkelanjutan di wilayah Jawa Barat (10/12). Pengembangan desa binaan ini diharapkan mampu menguatkan berbagai potensi daerah melalui kolaboraksi aktif masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.