Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

APVA Bali Keluhkan Keberadaan Money Changer Ilegal

Ayu Dhama

BALI TRIBUNE - Money changer (MC) tak berizin masih menjadi sorotan dari Asosiasi Pedagang Valuta Asing (APVA) Bali. Keberadaan MC illegal yang marak beroperasi di kawasan pariwisata tampaknya masih sulit diberantas habis. Kondisi ini jelas akan menjadi preseden buruk bagi pariwisata Bali.

Hal tersebut diungkapkan Ketua APVA Bali, Ayu Dhama, di sela perayaan HUT ke-35 organisasi tersebut di kawasan Renon, Denpasar, pada Sabtu (22/12/2018). Terhadap keberadaan usaha Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) tak berizin tersebut, Ayu berhadap pemerintah bertindak tegas.

“Kami harapkan peran pemerintah daerah khususnya Wakil Gubenur Bali, Cok Ace, yang juga Ketua PHRI untuk membantu dengan menerbitkan Peraturan Gubenur untuk memberantas KUPVA ilegal,” kata Ayu. Dia mengaku sudah bersurat kepada Wakil Gubernur untuk menyuarakan aspirasi tersebut.

Ayu menegaskan, keberadaan MC illegal jelas merusak citra Bali sebagai daerah wisata kesohor karena menimbulkan ketidaknyamanan wisatawan yang akibatnya berimbas pada masa tinggal wisatawan tersebut di Bali. KUPVA yang menjalankan usahanya dengan mematuhi aturan pun tercoreng.

Selain citra yang tercoreng, keberadaan MC ilegal yang kerap menawarkan kurs menggiurkan membuat MC yang berusaha dengan benar kalah bersaing. “Salah satu modusnya mereka (MC ilegal) memasang kurs yang menggiurkan bagi wisatawan asing. Itu salah satu modus untuk mencari mangsa,” ungkapnya.

Ayu menyebutkan, dari seluruh MC yang beoperasi di Bali hampir setengahnya tidak mengantongi izin. Dan, sebagian besar MC ilegal itu beroperasi di kawasan Badung tepatnya di berbagai tempat-tempat wisata yang ada di kabupaten tersebut. Dan ketika masa liburan, jumlahnya bisa makin meningkat.

Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Bali, Teguh Setiadi, yang hadir dalam HUT ke-35 APVA itu mengatakan hal senada mengenai keberadaan MC ilegal. “Sudah pasti merugikan banyak pihak, utamanya konsumen secara langsung dan pariwisata Bali sendiri,” paparnya.

Menurutnya, BI hanya bisa mengimbau kepada wisatawan untuk melakukan penukaran uang sebaikanya ke MC resmi dan berlisensi. Teguh menyebutkan, jumlah jaringan kantor KUPVA berizin di Bali pada triwulan III 2018 mencapai 632 kantor yang terdiri dari 121 kantor pusat dan 511 kantor cabang. 

wartawan
Arief Wibisono
Category

Pemkab Genjot Animo Warga Ubud untuk Bertransmigrasi

balitribune.co.id I Gianyar - Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar melaksanakan kegiatan sosialisasi program transmigrasi yang berlangsung di Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Senin (13/4/2026). Kegiatan dihadiri oleh berbagai narasumber dari tingkat kabupaten, hingga provinsi, serta melibatkan unsur masyarakat desa setempat.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Klungkung Sampaikan Pemandangan Umum terhadap Tiga Ranperda Inisiatif DPRD

balitribune.co.id I Semarapura - Bupati Klungkung, I Made Satria, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Klungkung dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Bupati terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Klungkung, bertempat di Ruang Rapat Sabha Nawa Natya, Kantor DPRD Klungkung, Senin (12/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Barungan Agung Kolaborasi Empat Sekaa Hipnotis Penonton

balitribune.co.id I Gianyar - Open Stage Balai Budaya Gianyar, Senin (13/4/2026) malam terasa berbeda. Riuh tepuk tangan dan decak kagum ribuan penonton yang memadati Alun-alun Gianyar pecah sejak Sekaa Gong Kebyar Anak-anak Sanggar Cudamani memasuki panggung. Open Stage Balai Budaya Gianyar mendadak panas oleh energi muda saat pementasan Gong Kebyar Barungan Agung serangkaian  Pekan Budaya Gianyar.

Baca Selengkapnya icon click

Satpol PP Denpasar Bersihkan Ratusan Atribut Ilegal

balitribune.co.id I Denpasar - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar melakukan penertiban besar-besaran terhadap media promosi ilegal yang melanggar estetika kota, Selasa (14/4/2026). Langkah ini diambil menyusul banyaknya pengaduan masyarakat terkait maraknya baliho, spanduk, hingga pamflet yang terpasang serampangan di fasilitas umum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Badung Bagi Wilayah Pengolahan Sampah, Kuta ke TPST Padang Sumbu dan Mengwi ke Mengwitani

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung membagi pengelolaan sampah berdasarkan wilayah untuk mengantisipasi penutupan permanen TPA Suwung mulai 1 Agustus 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Badung I Made Agus Aryawan, mengatakan saat ini pengelolaan sampah di Badung dilakukan melalui dua skema utama.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.