Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Aspednak Minta Pemerintah Buka Lalu Lintas Ternak dengan Pengecualian

Bali Tribune / PERTEMUAN - Jajaran Aspednak melakukan pertemuan dengan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, Jumat (5/8) di Renon, Denpasar.
balitribune.co.id | Denpasar - Kebijakan karantina kandang dan tertutupnya jalur distribusi ternak antar daerah/wilayah, menjadikan ketersediaan daging dan hewan ternak yang sehat terancam dan pada gilirannya menyebabkan daging dari pemotongan ternak dengan suspek Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) berpotensi terus merebak di provinsi asal, karena para peternak berusaha menyelamatkan pendapatannya.
 
“Kebijakan karantina dan pembatasan jalur distribusi daging dan hewan ternak harus dikaji ulang, tanpa mengurangi urgensi penanganan wabah PMK itu sendiri,” ucap Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, I G K Kresna Budi, saat menerima jajaran pengurus DPP Asosiasi Pengusaha Daging dan Hewan Ternak (Aspednak) yang diketuai Welly Muljono didampingi Ketua DPD Aspednak Provinsi Bali, Ray Sukarya bersama jajarannya, Jumat (5/8) di Renon, Denpasar. 
 
Selain itu ia juga berpendapat, keberadaan Aspednak bisa menjadi jembatan antara pengusaha/petani dengan pemerintah dalam mengatasi merebaknya PMK. “Dibukanya lalu lintas ternak dengan pengecualian tentu akan menyelamatkan petani dari kebangkrutan, akibat hewan ternaknya tak bisa terjual,” ujarnya. Bukan hanya daging babi, daging sapi , daging ayam serta turunannya bisa jadi penyebab inflasi, akibat terhambatnya pasokan, sambungnya. “Penting mengingatkan, PMK secara bertahap segera harus tuntas sebelum G20, karena ini bisa jadi isu jika tidak diatasi,” cetus politisi asal Buleleng ini dengan mimik serius. 
 
Sedangkan dari tempat yang sama selaku Ketua DPP Aspednak, Welly, menyambut baik apa yang disampaikan Kresna Budi, artinya sejalan dengan apa yang disuarakan Aspednak dalam mendorong pemerintah agar secara bertahap membuka pintu karantina agar arus lalu lintas hewan bisa berjalan sebagaimana biasanya. 
 
Ia berpendapat, para stake holder dalam hal ini pemerintah provinsi balai karantina, dinas peternakan dalam hal ini Dinas Peternakan serta pihak terkait lainnya harus segera mengeluarkan kebijakan yang padu, agar kepentingan dan kebutuhan semua pihak bisa diakomodir.
 
Sedangkan Ray Sukarya dari DPD Aspednak Bali, menyatakan pihaknya akan mengambil langkah nyata dengan memanfaatkan bio security, sebagai langkah antisipatif merebaknya PMK di Bali dengan melakukan penyemprotan transportasi pengangkut hewan ternak ketika masuk ke Gilimanuk. “Kita akan efektifkan bilik disinfektan di Gilimanuk sebagai langkah antisipatif merebaknya PMK di Bali. Apalagi Bali saat ini sudah masuk daerah hijau, kita harus amankan jangan sampai kecolongan,” tukasnya, seraya menambahkan, sesuai arahan Komisi II DPRD Provinsi Bali dan DPP Aspednak, dalam waktu dekat ia akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk merealisasikan hal itu. “Kita mau Bali aman dari PMK, Aspednak akan bergerak,” pungkasnya.
wartawan
ARW
Category

Antrean Panjang di Ketapang, Sopir Truk Gelar Protes di Gilimanuk

balitribune.co.id | Negara - Padatanya arus balik menuju Bali di Ketapang, Banyuwangi hingga Senin (20/3/2026), menyebabkan diberlakukan skema Tiba Bongkar Berangkat (TBB) oleh ASDP. Para sopir truk/angkutan barang yang tidak terangkut di Pelabuhan Gilimanuk pun sempat menggelar protes dengan memblokade aktivitas bongkar muatan kapal.

Baca Selengkapnya icon click

Dirjen Pajak Hapus Sanksi Keterlambatan SPT Orang Pribadi 2025 hingga 30 April 2026

balitribune.co.id | Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kebijakan relaksasi bagi wajib pajak orang pribadi terkait pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025. Melalui siaran pers yang diterbitkan pada Senin (30/3), DJP mengumumkan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi hingga 30 April 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Penerima Bantuan Pangan di Tabanan Meningkat Jadi 38 Ribu KPM

balitribune.co.id I Tabanan - Jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Tabanan di 2026 ini mengalami peningkatan dari 20.000 menjadi 38.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kenaikan jumlah penerima ini juga diikuti dengan penyaluran bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk setiap keluarga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Sedana Arta Pimpin Prosesi Nedunang Ida Bhatara Batumadeg di Pura Besakih

balitribune.co.id | Amlapura – Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, memimpin langsung prosesi Nedunang Ida Bhatara Batumadeg di Pura Besakih, Karangasem, Senin (30/3/2026). Prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian karya agung Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) yang rutin dilaksanakan di pura terbesar di Bali tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Klungkung Siap Rehab 36 Unit Rumah Tak Layak Huni

balitribune.co.id I Semarapura - Hingga saat ini masih ada ratusan warga Kabupaten Klungkung yang tinggal di rumah tidak layak huni. Ini dibuktikan dengan adanya ratusan usulan bedah dan rehab rumah yang masuk ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung. Namun, karena keterbatasan anggaran, Pemkab Klungkung baru baru dapat menganggarkan sebanyak 36 unit rehab rumah dan 28 unit bedah rumah di tahun 2026 ini. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.