Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ayah Meninggal, Ibu Menikah Lagi, Kakak Beradik di Mengwitani Berjibaku Bekerja Sambil Sekolah

Bali Tribune/ PRIHATIN - Made Widiantara dan adiknya Komang Sukma Dewi didampingi Kelian Dinas Banjar Pupuan, Mengwitani, I Made Sunarta saat ditemui di rumahnya, Selasa (30/6/2020). Kakak adik yang menjalani hidup prihatin sejak ditinggal ibunya menikah.
Balitribune.co.id | Mangupura - Made Widiantara (19) dan Ni Komang Sukma Dewi (11) harus berjuang mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sepasang kakak adik ini berasal dari Banjar Dinas Pupuan, Banjar Panca Dharma, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi. Keduanya tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana.
 
Di usianya yang belia mereka terpaksa banting tulang bekerja lantaran ayahnya I Putu Sudiana sudah meninggal dunia, sementara Ibunya Ni Wayan Diana memilih menikah lagi dan hidup bersama keluarga barunya.
 
Sang ayah meninggal dunia sekitar tahun 2013, kemudian ibunya menikah lagi beberapa tahun kemudian. Ironisnya lagi, kakak beradik ini sebenarnya memiliki seorang kakak lagi. Namun, kakak tertuanya mengalami gangguan jiwa sehingga harus dirawat di RSJ Bangli.
 
Praktis selama ini Made Widiantara dan Ni Komang Sukma Dewi, hanya tinggal berdua di rumah sederhana peninggalan ayahnya.
 
“Saat ini mereka hanya tinggal berdua. Sebenarnya punya kakak tapi mengalami gangguan jiwa,” ungkap Kelian Dinas Pupuan I Made Sunarta, Selasa (30/6/2020).
 
Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Made Widiantara harus bekerja paruh waktu. Pasalnya, Widiantara yang masih bertatus pelajar kelas XII ini paginya harus sekolah di SMA Widia Brata Mengwi.
 
Setelah pulang sekolah ia baru bekerja dengan membersihkan warung. “Dia kerjanya dari sore setelah pulang sekolah. Penghasilannya tak menentu, kadang sebulan Rp 500 ribu,” kata Made Sunarta.
 
Tak hanya sang kakak yang bekerja, adiknya Ni Komang Sukma Dewi juga ikut bekerja sepulang dari sekolah. Komang Sukma Dewi yang duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) bekerja di tetangganya membuat canang untuk dijual. Setiap membantu membuat canang dia diberi upah Rp 10 ribu. 
 
“Kalau untuk makan dan biaya kebutuhan sehari-hari mungkin cukup dari hasil mereka bekerja,” jelas Sunarta sembari mereka juga mendapat bantuan dari desa dan para kerabat serta saudarannya.
 
Namun, yang menjadi masalah sekarang adalah biaya sekolah untuk kedua anak ini. Pasalnya, Made Widiantara sudah nunggak biaya sekolah sekitar dua tahun. Dimana biaya sekolah yang ditunggak diperkirakan hampir Rp 10 juta. Per bulan ia mestinya bayar sekolah Rp 400 ribu.
 
“Nah, untuk masalah biaya sekolah inilah yang belum ada solusi. Karena sebetulnya sudah diberikan dispensasi oleh pihak sekolah nunggak selama dua tahun, tapi kan harus dibayar,” papar Sunarta.
 
Pihaknya pun berharap ada bantuan dari pihak terkait, baik dari pemerintah maupun swasta untuk biaya sekolah anak ini. “Kami harap ada yang membantu untuk biaya sekolah ini. Kasian kalau sekolahnya sampai putus,” tegasnya.
 
Sementara Made Widiantara dan Komang Sukma Dewi saat ditemui di rumahnya mengakui mereka kesulitan untuk melunasi biaya sekolah selama dua tahun. Penghasilannya bekerja di salah satu warung tidak menentu dan paling banyak hanya Rp 500 ribu per bulan. 
 
“Saya tak sanggup bayar (biaya sekolah), tapi kalau untuk makan saja masih bisa,” kata Made Widiantara. 
wartawan
I Made Darna
Category

Dewan Bangli Soroti Jalan Rusak di Desa Kintamani

balitribune.co.id | Bangli - Kondisi beberapa ruas jalan kabupaten di Kecamatan Kintamani khususnya di Desa Kintamani dalam kondisi rusak parah. Kerusakan infrastruktur jalan tersebut sudah berlangsung sejak empat tahun terakhir. Sejauh ini belum ada langkah konkrit pemerintah daerah dalam upaya melakukan perbaikan.  Hal tersebut diungkapkan anggota DPRD Bangli, I Wayan Sutama kepada media, Senin (21/7).

Baca Selengkapnya icon click

APBD Perubahan Bangli 2025 Dirancang Naik Rp 46 Miliar

balitribune.co.id | Bangli - Rapat Paripurna DPRD Bangli dengan agenda Penyampaian APBD Perubahan 2025, digelar pada Senin (21/7) Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD, I Ketut Suastika dan dihadiri Wakil Bupati Bangli, anggota DPRD Kabupaten Bangli, PLT Sekwan, pimpinan OPD di lingkungan Kabupaten Bangli, dan pimpinan BUMD Kabupaten Bangli.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Target PAD Bangli Alami Penurunan, Fraksi Golkar Desak Pemkab Gali Potensi

balitribune.co.id | Bangli - Pascarancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disampaikan eksekutif, kalangan DPRD Bangli justru menemukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli mengalami penurunan dari Rp 307,4 miliar menjadi Rp303,4 miliar. Temuan tersebut disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi DPRD Bangli saat Rapat Paripurna DPRD Bangli, Senin (21/7).

Baca Selengkapnya icon click

Wawali Arya Wibawa Resmikan Kopdes Tegal Harum, Selaras Program Nasional 80.000 Kopdes Merah Putih

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar turut ambil bagian dalam peresmian serentak Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bertepatan dengan Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78, Senin (21/7), yang berlangsung secara hybrid dari Bentangan, Klaten, Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gandeng BPD Bali, Pemkab Badung Sosialisasikan Pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah

balitribune.co.id | Mangupura - Sekretaris Daerah Kabupaten Badung lB. Surya Suamba membuka kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Kerta Gosana Puspem Badung, Senin (21/7) dihadiri oleh PA/KPA (pemegang KKPD), PPK-SKPD, PPTK, Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu masing-masing OPD di Lingkup Pemkab Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Tolak Penggusuran, Warga Pantai Bingin: Kami Minta Waktu, Bukan Konflik

balitribune.co.id | Mangupura - Puluhan pemilik warung dan restoran di kawasan pesisir Pantai Bingin, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, menolak penggusuran bangunan usaha mereka. Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Badung memberikan waktu minimal lima hingga sepuluh tahun untuk tetap mengelola kawasan tersebut secara resmi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.