balitribune.co.id | Mangupura - Perjuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung merebut tambahan dana alokasi umum (DAU) untuk menutup kekurangan gaji pegawainya sepertinya belum berhasil. Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa bahkan mengaku khawatir DAU Badung pada tahun 2022 justru malah turun. Lho kok?
Permasalahan DAU itu disampaikan Sekda Adi Arnawa di hadapan wartawan usai menghadiri rapat Banggar di DPRD Badung, Senin (4/10/2021). Menurutnya, usulan tambahan DAU ke pusat belum ada kepastian. Pihaknya justru mendapat informasi kalau DAU Badung masih jauh dari harapan yakni antara Rp 600-700 miliar.
“Saya melihat dari Informasi. Dari informasi nih ya, saya kaget juga ternyata malahan DAU kita tidak seperti yang menjadi harapan kita,” ungkapnya.
Namun, untuk kepastian berapa DAU untuk Badung pihaknya masih melakukan penelusuran. Yang jelas, kata dia, informasi awal memang pemerintah pusat belum memberi tambahan DAU untuk Badung.
“Saya tidak tahu kenapa pertimbangan seperti itu. Saya belum dapat informasi dari kemarin saya belum dapat suratnya,” kata Adi Arnawa.
Pihaknya pun menduga pusat belum mengabulkan usulan Badung lantaran secara nasional keuangan pemerintah juga sedang sulit akibat Pandemi Covid-19.
“Apakah mungkin karena kondisi keuangan secara nasional juga cukup berat ya. Ternyata DAU kita tidak seperti yang kita harapkan. Malah Rp 330 miliar, kalau dibanding tahun kemarin turun lagi apa gimana, ini masih akan saya cek lagi biar tidak salah. Tapi, kelihatannya tidak seperti harapan kita,” kata Adi Arnawa.
Sejauh ini, pihaknya sudah mengusulkan ke pusat agar celah fiskal Badung diubah dari positif ke negatif agar untuk urusan gaji sepenuhnya ditanggung oleh pusat. Pasalnya, selama ini sebagian gaji PNS diambil dari PAD, padahal itu semestinya dibayar oleh pusat lewat DAU.
“Saya sudah bicara bahwa logikanya 2022 nanti itu adalah celah fiskal kita tidak positif lagi, tapi negatif. Jadi kalau tetap dipakai formula yang kemarin logikanya pasti ada penambahan,” jelasnya.
Selama ini, imbuh dia, kondisi di Badung ini sangat berbeda dengan delapan kabupaten/kota lainnya yang ada di Bali. Menurut Adi Arnawa, delapan kabupaten/kota ini murni membayar gaji pegawai mereka menggunakan DAU. Bahkan, karena kelebihan ada daerah yang sampai memberikan TPP menggunakan DAU. Sementara pihaknya di Badung DAU justru sangat kecil, sehingga lebih banyak ditalangi dengan menggunakan PAD.
“Kita di Badung untuk belanja pegawai saja masih kurang, apalagi tambahan TPP. Jadi semua ditutupi dengan PAD. Dalam kondisi sekarang ini sangat berbanding terbalik, di satu sisi PAD dari sektor pariwisata sangat turun kemudian diminta mensuport kekurangan ini kan tidak mungkin. Inilah tantangan terberat kita pada tahun 2022 ini, kalau benar formula yang saya dapatkan itu hanya Rp 300 sekian miliar,” beber Adi Arnawa.
Badung dengan jumlah pegawai saat ini, tambah pejabat asal Pecatu ini, paling tidak dapat Rp 600-700 miliar DAU dari pusat.
“Estimasi saya kita dapat Rp 600-700 miliar DAU, tapi kenyataan Rp 330 berarti kan tidak beda dengan yang kemarin. Kalau ini benar, berarti perlu kita evaluasi untuk dana belanja,” pungkasnya.
