BALI TRIBUNE - ANCAMAN Erupsi Gunung Agung mulai membuat was-was kalangan DPRD Badung. Pasalnya, bila ancaman itu terjadi maka akan berdampak pada Penapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung. Mengingat hampir 80 persen pendapatan Badung bergantung pada sektor pariwisata.
“Kita sih berharap itu (Gunung Agung meletus, red) tidak terjadi. Tapi, kalau toh terjadi kita harus siap,” kata Ketua Badan Kehormatan DPRD Badung I Nyoman Sentana ditemui di kantor DPRD Badung, Selasa (10/10).
Ia pun berharap eksekutif Badung mencari terobosan lain untuk menunjang pendapatan diluar sektor pariwisata. Sebab, bagaimana pun juga gumi keris tidak bisa semata-mata hidup hanya dari satu sektor.
“Kita berharap pemerintah membuat invovasi baru bagaimana meningkatkan PAD diluar pariwisata. Misalnya, bagaimana mencari celah agar investor-investor bodong yang ada di Badung bayar pajak,” ujarnya.
Sementara dari segi penggunaan anggaran, politisi Partai Gerindra ini mengaku akan berupaya berhemat. Caranya yakni dengan menyarankan eksekutif melakukan evaluasi terhadap pos belanja pada APBD. "Kami akan bahas kemungkinan terburuk yang terjadi. Tapi kalau terjadi (erupsi Gunung Agung -red), kita sarankan evaluasi pos belanja yang tidak penting. Istilahnya ijak rem," tegas Sentana.
Seperti diketahui, dampak status awas Gunung Agung telah membuat sejumlah wisman membatalkan kunjungannya ke Badung. Pun demikian, pihak Dinas Pariwisata Badung mengklaim meski ada sejumlah pembatalan kunjungan namun jumlah kunjungan Wisman cenderung stabil. Periode Januari- September 2017 jumlah kunjungan mencapai 4.456.437 orang. Angka tersebut menunjukkan terjadi pertumbuhan 23.18 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2016. Target di kunjungan wisman di Badung tahun 2017 itu banyak 5.850.000 orang. Sementara target PAD Badung dalam anggaran perubahan 2017 sebesar Rp 5,2 triliun. Sementara pada KUA-PPAS 2017 PAD ditarget Rp 5,7 triliun dan APBD Rp 6,2 triliun.
