Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Badung Salurkan Dana Stimulan Bencana Rp 5,3 M di Tahun 2022

Bali Tribune / BANTUAN - Bupati Badung Nyoman Giri Prasta saat menyerahkan bantuan dana kepada masyarakat yang menjadi korban bencana di Kabupaten Badung Tahun 2022, bertempat di ruang Kriya Gosana Puspem Badung, Selasa (27/12).

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menyampaikan penyerahan bantuan dana stimulan kepada masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Badung, merupakan wujud dari kebijakan politik anggaran yang pihaknya tetapkan selaku Kepala Daerah. 

“Bantuan stimulan dari belanja tidak terduga yang kita berikan hari ini kepada masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Badung merupakan murni wujud kebijakan politik anggaran yang kami tetapkan selaku Bupati. Yang semestinya tidak dapat menjadi dapat. Biar sesuai dengan slogan Bupati Bares Pak Giri Oke,” ujar Bupati Giri Prasta saat menyerahkan bantuan dana kepada masyarakat yang menjadi korban bencana di Kabupaten Badung Tahun 2022, bertempat di ruang Kriya Gosana Puspem Badung, Selasa (27/12).

Turut hadir Ketua Komisi II DPRD Badung Gusti Lanang Umbara, jajaran Forkopimda Kabupaten Badung, Kepala OPD terkait, para Camat, Lurah dan Perbekel yang warganya terdampak bencana, para warga terdampak bencana calon penerima bantuan korban bencana Kabupaten Badung tahun 2022.

Lebih lanjut Bupati Giri Prasta menjelaskan, pemberian bantuan stimulan yang tidak dapat diprediksi kepada masyarakat terdampak bencana telah diatur melalui peraturan Bupati Badung No. 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Yang Tidak Dapat Diprediksi Sebelumnya Untuk Korban Bencana. Disebutkan pula bahwa sesuai ketentuan yang mengatur, bantuan ini dapat diberikan kepada penerima manfaat dalam hal ini korban bencana yang terpapar baik kepada individu,kelompok masyarakat dan atau kesatuan masyarakat adat yang terkena dampak bencana, dengan mengajukan proposal permohonan bantuan kepada Pemkab Badung.

“Badung ini harus menjadi role model di tingkat nasional dalam hal penanganan bencana. Untuk itu Badung ini harus bersih, Badung harus cerdas dan Badung harus melayani sehingga masyarakat Bahagia. Sehingga kita bisa bangkit cepat dan tumbuh kuat,” jelasnya.

Bupati Giri Prasta juga berharap bantuan dana stimulan yang diberikan Pemkab Badung bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana, untuk itu pihaknya meminta masyarakat penerima bantuan untuk memanfaatkan dan mempertanggung jawabkan dana yang diberikan pemerintah sesuai dengan aturan/regulasi yang ada. “Sebagai wujud transparansi maka saya harapkan kepada bapak/ibu sekalian untuk tertib administrasi, karena dana stimulan yang bapak/ibu terima harus dipertanggung jawabkan pemanfaatannya,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Badung Wayan Darma melaporkan Pemkab Badung saat itu menyerahkan bantuan dana stimulan kepada 46 korban bencana sebagai dampak akibat cuaca ekstrim, banjir, tanah longsor, angin kencang dan kebakaran adalah sejumlah Rp.3,8 miliardl an Desa Adat Pecatu untuk perbaikan dan mitigasi bencana Pura Uluwatu adalah sejumlah Rp. 457 juta.

“Jadi total bantuan untuk korban bencana yang diberikan pada hari ini adalah sejumlah Rp 4.345.000.000 sebagaimana kita ketahui bahwa Bapak Bupati telah memberikan bantuan akibat kebakaran pasar Desa Adat Mengwi pada beberapa waktu lalu dengan total besaran bantuan adalah Rp 970.754.000 dengan peruntukan pemulihan ekonomi dan perbaikan fisik akibat kebakaran. Dengan demikian total besaran bantuan yang sudah diberikan untuk korban bencana pada tahun 2022 ini adalah sebesar Rp 5.315.754.000,” terangnya.

wartawan
ANA
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.