Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bahas Keamanan Ketertiban Jelang Pemilu, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Gelar Rakor

Bali Tribune/ Rakor Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial membahas keamanan dan ketertiban menjelang Pemilu 2019.

Bali Tribune, Negara - Menjelang pemilihan umum (Pemilu) Legislatif maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, antisipasi kerawanan gangguan keamanan ketertiban masyarakat terus dimatangkan. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Jembrana kamis(31/1)menggelar rapat kordinasi,. Topik utama yang dibahas adalah persiapan pelaksanaan pemilu 2019 serta langkah langkah menjaga kondusifitas di Jembrana. Pelaksanaan rakor juga untuk menerima masukan serta laporan dari seluruh anggota tim terkait kondisi wilayah Jembrana menjelang pemilu. Rakor yang dipimpin oleh Bupati Jembrana, I Putu Artha dihadiri oleh Kapolres Jembrana, AKBP Budi S Saragih, Sekda Jembrana I Made Sudiada, Ketua KPU Kabupaten Jembrana , I Ketut Gede Tangkas Sudiantara,Ketua Bawaslu Kabupaten Jembrana Pande Made Ady Mulyawan, bersama unsur dari Kodim 1617/Jembrana serta anggota tim dari instansi terkait lainnya. Bupati Artha menekankan pentingnya menjaga situasi keamanan ketertiban agar tetap kondusif menjelang Pileg dan Pilpres khsusunya di Kabupaten Jembrana.   "Jelang pileg dan pilpres, saya harap seluruh tim terpadu serta KPU dan Bawaslu, selalu berkoordinasi untuk menjaga keamanan,ketertiban maupun proses pengawasan sampai saat pelaksanaan pemilu nanti” ujar Bupati Artha. Pihaknya juga berharap kesuksesan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali tahun 2017 lalu bisa dipertahankan. Saat perhelatan Pilgub Bali tersebut menurutnya Kabupaten Jembrana telah mendapat apresiasi karena tidak ada gejolak dimasyarakat serta sukses penyelenggaraan.  "Tinggal bagaimana kita mengawasi agar apa yg menjadi kesrpakatan bersama bisa terus ditegakkan.contohnya terkait pemasangan alat peraga kampanye.Mana yang boleh dan tidak harus dipatuhi.sosialisasinya juga terus dijalankan," ungkap Bupati Artha. Menurutnya juga, selain menjelang pemilu di Bali akan dihadapkan suasana perayaan Nyepi, diharapkannya akan lepas dari unsur politis jelang Pemilu tersebut.  Untuk itu diharapkan adanya pengamanan dari pihak keamanan serta pengawasan dari Bawaslu.  “Perlu disampaikan kepada masyarakat agar pelaksanaan Nyepi nantinya bisa terhindar dari unsur - unsur politis yang tentunya akan merugikan masyarakat terutama dalam pembuatan ogoh-ogoh agar tidak adanya unsur politis dalam pembuatannya," tandas Bupati Artha. Sementara Kapolres Jembrana Budi P Saragih menyambut baik himbauan Bupati Artha dalam upaya pengamanan menjelang Pemilu ini. Pihaknya pun mengaku akan berkordinasi dengan pihak-pihak terkait “Kami akan selalu menjaga keamanan menjelang pemilu di Jembrana, tentu akan terus berkoordinasi dengan bawaslu maupun pemerintah” kata Budi Saragih. Dalam mewujudkan pemilu damai dan situasi yang kondusif, Kapolres Jembrana juga menekankan perlunya sosialisasi yang terus menerus,dalam hal ini Bawaslu dan KPU terkait sosialisasi yang dilakukan caleg, parpol maupun pemasangan APK seperti tempat yang diperboleh dan yang dilarang sehingga tidak terjadi benturan dibawah. "Jangan sampai situasi yang sudah kondusif dimanfaatkan oknum tertentu dengan membesar besaarkan masalah ,membuat gaduh sehingga menjadi  viral dan berdampak merusak keamanan ketertiban," tandas Kapolres Budi P. Saragih. Sementara itu Ketua Bawaslu Kabupaten Jembrana,Pande Made Ady Mulyawan menyatakan terkait menjaga kondusifitas jelang pemilu 2019, pihaknya akan selalu berupaya melakukan pengawasan seteiap tahapan pemilu untuk mencegah adanya kecurangan sehingga berdampak pada situasi keamanan dan ketertiban diwilayah Jembrana. “Bawaslu terus berupaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pileg dan pilpres di Jembrana agar tidak terjadi kecurangan ataupun hal - hal yang tidak diinginkan nantinya” tandasnya. 

wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Happy 22nd Anniversary, Bali Tribune!

balitribune.co.id | Merayakan hari jadi yang ke-22 pada Senin, 9 Februari 2026, surat kabar Harian Bali Tribune berdiri di sebuah persimpangan zaman yang krusial. Dua puluh dua tahun bukanlah waktu yang singkat bagi sebuah institusi pers untuk tetap konsisten terbit dan mewartakan dinamika Pulau Dewata sejak awal tahun 2004. Namun, di balik perayaan ini, terbentang tantangan besar yang memaksa industri media untuk terus berevolusi.

Baca Selengkapnya icon click

Gubernur Koster Minta Etalase Khusus Arak Bali di Bandara I Gusti Ngurah Rai

balitribune.co.id | Mangupura - Gubernur Bali Wayan Koster meninjau Area Duty Free dan outlet-outlet UMKM di terminal Keberangkatan dan Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Minggu (8/2). Koster memastikan bahwa produk UMKM Bali termasuk Arak Bali mendapatkan tempat pada outlet-outlet yang dikelola oleh Angkasa Pura Indonesia di Bandara I Gusti Ngurah Rai. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ngayah Tanpa Pamrih, 503 Pecalang di Buleleng Terima Seragam Baru dari Gubernur Koster

balitribune.co.id | Singaraja - Bertepatan dengan perayaan Tumpek Uye, Sabtu (7/2/2026), Gubernur Bali Wayan Koster bertatap muka dengan pecalang di Desa Adat Buleleng. Dalam pertemuan yang berlangsung di Setra Desa Adat Buleleng itu, Gubernur Koster menyerahkan bantuan seragam kepada para 503 pecalang dari 14 Banjar Adat di Desa Adat Buleleng.

Baca Selengkapnya icon click

Nelayan Asal Bunutan Hilang Saat Melaut, Tim SAR Gabungan Lakukan Penyisiran

balitribune.co.id | Amlapura - Hingga saat ini Tim SAR Gabungan masih terus melakukan upaya pencarian terhadap korban I Nengah Sarem (68), nelayan asal Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Karangasem, yang dinyatkan hilang saat melaut di perairan Bunutan sabtu (7/2) lalu. Saat itu korban bersama nelayan lainnya berangkat melaut pada sekitar pukul 14.30 Wita, namu  hingga malam hari korban tidak kunjung kembali dari melaut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Arnawa Desak Pemkab Tabanan Perjuangkan PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu

balitribune.co.id | Tabanan - Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa mendesak eksekutif atau pemerintah kabupaten (pemkab) setempat segera melakukan terobosan agar status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu ditingkatkan menjadi penuh waktu. Seperti diberitakan sebelumnya, 2.923 pegawai non-ASN di Pemkab Tabanan resmi dilantik sebagai PPPK Paruh Waktu pada akhir Desember 2025 dan mulai efektif bertugas pada Januari 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.