Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bali Diminta Pertahankan Penduduk Tumbuh Seimbang

Kesehatan
Para peserta saat mengikuti Rapat Koordinasi Daerah program KKBPK.

BALI TRIBUNE - Provinsi Bali diminta untuk dapat mempertahankan capaian penduduk tumbuh seimbang. Permintaan ini disampaikan oleh Direktur Permantauan dan Pengendalian Kependudukan BKKBN  RI, Humphery Apon pada Rapat Kordinasi Daerah Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 2018 di Denpasar, Senin (26/3) kemarin.  Dari hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017, Bali dan Jawa timur dinyatakan telah mampu menciptakan penduduk tumbuh seimbang dengan TFR rata - rata  tingkat kelahiran 2,1 per wanita usia subur. Pencapaian prestesius yang dicapai Bali  melambungi capaian TFR secara nasional 2,6 diharapkan dapat dijaga atau dimaintenance dengan baik karena  bila TFR naik, ongkosnya sangat mahal untuk diturunkan. "Program ini harus menjadi program prioritas. Kalau tidak, kami khawatir justru akan mempengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia,” ungkapnya. Sementara asisten II Setda Pemprov Bali, Dewa Sunarta yang mewakili Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan, turunnya TFR Bali tidak diimbangi dengan turunnya Laju Pertumbuhan Penduduk  (LPP) di Bali. Sehingga keadaan tersebut tetap saja akan memberikan dampak sosial yang besar terhadap Bali. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, berada pada kisaran 2,15 yang jauh berada diatas rata - rata nasional. LPP Bali tersebut dominan dipengarahui oleh migrasi dan urbanisasi, sehingga  dikhawatirkan akan memunculkan kemiskinan, degradasi lingkungan dan kelangkaan tenaga kerja pada sektor pertanian dan perkebunan di pedesaan.  Tingginya LPP Bali juga  akan memicu tingginya alih fungsi lahan dan ketersediaan  air bersih. "Ini angka terbaik. Tetapi masalahnya sekarang bagaimana ini bisa dipelihara dengan baik sehingga tantangan terkait dengan perkembangan global bisa disiasati,” ujarnya. Berdasarkan hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017,  tingkat TFR mencapai 2,1 mengalami penurunan signifikan dari SDKI tahun 2010 sebesar 2,3, suatu angka prestesius yang hanya dapat dicapai oleh Jawa Timur dan  Bali. Sedangkan TFR Nasional 2,6. "Capaian TFR ini semestinya dibarengi dengan pengendalian LPP sehingga  makin mempercepat proses pencapaian Keluarga Sejahtera di Bali," pungkasnya.

wartawan
Redaksi
Category

Proyek SJUT Sanur Rampung 100%, Pemkot Denpasar Beri Waktu 3 Bulan Bagi Provider untuk Pindah Jalur

balitribune.co.id | Denpasar - Pekerjaan konstruksi proyek Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Infrastruktur Pasif Telekomunikasi (SJUT-IPT) di kawasan Sanur resmi tuntas 100%. PT Sarana Utilitas Optimal (SUO) selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) telah menyerahkan hasil pembangunan tersebut kepada Perumda Bhukti Praja Sewakadarma (BPS) Kota Denpasar melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST), Rabu (13/5/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Indonesia Rugi Rp9 Triliun Akibat Penipuan Online, ASEAN Memperkuat Upaya Penanggulangan

balitribune.co.id | Denpasar - Di Indonesia sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 411.000 laporan kasus penipuan online dengan estimasi kerugian finansial mencapai sekitar USD 550 juta atau setara Rp9 triliun, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bukan Ribet Malah Cuan, Ibu Rumah Tangga di Tabanan Raup Tabungan dari Bank Sampah

Gerakan Pilah dan Kelola Sampah dari Rumah mendapat respons positif dari masyarakat. Salah satunya datang dari Ni Made Serly Liana Dewi, warga Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan, yang menilai kebijakan pembatasan sampah ke TPA menjadi dorongan bagi masyarakat untuk mulai berubah dan lebih bertanggung jawab dalam mengelola sampah dari rumah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

OJK: Keputusan Bisnis Bankir Dilindungi Hukum Sepanjang Beritikad Baik

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa upaya mendorong pertumbuhan kredit yang sehat dan berkelanjutan perlu disertai dengan kepastian hukum bagi pelaku industri perbankan. Untuk itu, OJK memandang penting adanya pemahaman yang sama di antara seluruh pemangku kepentingan mengenai penerapan konsep business judgement rule dalam penanganan perkara pidana di sektor perbankan. 

Baca Selengkapnya icon click

HUT Bangli ke-822: Pemkab dan FPRB Tanam 150 Pohon di Kawasan Rawan Bencana

balitribune.co.id | Bangli - Merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Bangli ke-822, Pemerintah Kabupaten Bangli bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) menggelar aksi penanaman 150 pohon di kawasan Pura Dalem Buungan, Kecamatan Susut, Rabu (13/5/2026).

Aksi ini merupakan langkah preventif untuk memperkuat struktur tanah dan menjaga ekosistem di wilayah yang dikenal memiliki banyak aliran sungai serta titik rawan longsor.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.