Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bali Diminta Pertahankan Penduduk Tumbuh Seimbang

Kesehatan
Para peserta saat mengikuti Rapat Koordinasi Daerah program KKBPK.

BALI TRIBUNE - Provinsi Bali diminta untuk dapat mempertahankan capaian penduduk tumbuh seimbang. Permintaan ini disampaikan oleh Direktur Permantauan dan Pengendalian Kependudukan BKKBN  RI, Humphery Apon pada Rapat Kordinasi Daerah Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 2018 di Denpasar, Senin (26/3) kemarin.  Dari hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017, Bali dan Jawa timur dinyatakan telah mampu menciptakan penduduk tumbuh seimbang dengan TFR rata - rata  tingkat kelahiran 2,1 per wanita usia subur. Pencapaian prestesius yang dicapai Bali  melambungi capaian TFR secara nasional 2,6 diharapkan dapat dijaga atau dimaintenance dengan baik karena  bila TFR naik, ongkosnya sangat mahal untuk diturunkan. "Program ini harus menjadi program prioritas. Kalau tidak, kami khawatir justru akan mempengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia,” ungkapnya. Sementara asisten II Setda Pemprov Bali, Dewa Sunarta yang mewakili Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan, turunnya TFR Bali tidak diimbangi dengan turunnya Laju Pertumbuhan Penduduk  (LPP) di Bali. Sehingga keadaan tersebut tetap saja akan memberikan dampak sosial yang besar terhadap Bali. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, berada pada kisaran 2,15 yang jauh berada diatas rata - rata nasional. LPP Bali tersebut dominan dipengarahui oleh migrasi dan urbanisasi, sehingga  dikhawatirkan akan memunculkan kemiskinan, degradasi lingkungan dan kelangkaan tenaga kerja pada sektor pertanian dan perkebunan di pedesaan.  Tingginya LPP Bali juga  akan memicu tingginya alih fungsi lahan dan ketersediaan  air bersih. "Ini angka terbaik. Tetapi masalahnya sekarang bagaimana ini bisa dipelihara dengan baik sehingga tantangan terkait dengan perkembangan global bisa disiasati,” ujarnya. Berdasarkan hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017,  tingkat TFR mencapai 2,1 mengalami penurunan signifikan dari SDKI tahun 2010 sebesar 2,3, suatu angka prestesius yang hanya dapat dicapai oleh Jawa Timur dan  Bali. Sedangkan TFR Nasional 2,6. "Capaian TFR ini semestinya dibarengi dengan pengendalian LPP sehingga  makin mempercepat proses pencapaian Keluarga Sejahtera di Bali," pungkasnya.

wartawan
Redaksi
Category

Pansus II Tekankan Data Presisi Sebagai Landasan Pembangunan Daerah

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia khusus atau Pansus II DPRD Tabanan meminta keberadaan Data Presisi menjadi salah satu landasan utama penyelenggaraan pembangunan daerah yang akan dirangkum ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tabanan 2025-2029.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Jembrana di Ambang Krisis Guru, Beban Guru Aktif Bertambah

balitribune.co.id | Negara - Dunia pendidikan di Kabupaten Jembrana tengah dihadapkan pada tantangan serius. Hingga kini tercatat terjadi kekurangan 200 lebih guru pengajar. Kondisi ini diperparah dengan bertambahnya guru yang pensiun setiap tahun. Tahun 2025 saja, sebanyak 119 guru akan memasuki masa pensiun.

Baca Selengkapnya icon click

Industri Keuangan Bali Tetap Tangguh, Kredit UMKM dan Investasi Tumbuh Positif di April 2025

balitribune.co.id | Denpasar - Sektor Jasa Keuangan di Provinsi Bali menunjukkan performa stabil dan tumbuh positif hingga April 2025. Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat bahwa permodalan yang kuat, likuiditas yang cukup, serta risiko yang terjaga menjadi kunci ketangguhan sektor ini. Hal ini diungkapkan Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Rabu (2/7).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Penertiban Bangunan di Pantai Bingin Dinilai Tergesa-gesa, DPRD Didorong Buka Dialog

balitribune.co.id | Denpasar - Rencana pembongkaran bangunan ilegal di kawasan wisata Pantai Bingin, Pecatu, Kabupaten Badung, kembali memantik kontroversi. Kuasa hukum Morbito Art Cliff, Ussyana Dethan, SH.,  menilai langkah Pemerintah Kabupaten Badung dan DPRD Bali dalam menyikapi persoalan ini terkesan tergesa-gesa dan kurang mengedepankan dialog dengan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.