Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bali Kembangkan Transportasi Terintegrasi, Koster: Harus Ada Perubahan Pengelolaan Pariwisata

Bali Tribune/Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace)
balitribune.co.id | Denpasar - Pariwisata Bali perlu pengelolaan yang terintegarsi dan tepat sasaran. Untuk mencapai hal itu perlu diadakan perubahan yang fundamental dalam mengelola dunia kepariwisataan di Pulau Dewata, kata Gubernur Bali Wayan Koster dalam acara rapat dengan pelaku pengelola pariwisata bertempat di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (24/5).
 
Dalam rapat yang juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), Gubernur Koster mengaku telah melakukan berbagai gebrakan untuk menunjang pariwisata Bali.
 
“Pariwisata yang bagus pastinya harus ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Untuk itu kami sudah membangun beberapa shortcut guna memudahkan wisatawan berwisata di Bali,” ujarnya menjelaskan.
 
Pembangunan infrastruktur tersebut, menurutnya, juga tidak hanya asal dikerjakan saja. “Kita harus bangun jalan by design, bukan by accident. Seperti contoh dulu ada APEC bangun jalan tol, ada IMF bangun underpass. Itu hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, bukan jangka panjang. Jadi sekarang kita desain infrastruktur Bali agar memadai hingga tahun-tahun berikutnya,” ujar Gubernur yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali tersebut di hadapan pelaku pariwisata seperti ASITA, PHRI, BTB serta tokoh-tokoh lainnya.
 
Ia menyebutkan, unsur penunjang lain adalah transportasi. Saat ini pemprov telah mengembangkan sistem transportasi yang terintegrasi hingga menyentuh semua wilayah, terutama daerah wisata di Bali. 
 
“Sebagai langkah awal kita kembangkan jaringan kereta api dari bandara ke beberapa daerah tujuan wisata. Ini untuk memudahkan para wisatawan, terutama bagi mereka yang terburu-buru ingin menuju ke bandara, dan sebaliknya,” kata pria kelahiran Buleleng itu.
 
Gubernur menyatakan bahwa pihaknya sangat mendukung sistem pariwisata yang sejalan dengan visi misi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, guna menjaga keseimbangan alam Bali beserta isinya. Terkait itu, Gubernur Koster mengungkapkan, pihaknya telah melakukan beberapa terobosan dalam upaya menelurkan regulasi.
 
“Saya telah buat Pergub No.79 tahun 2018 tentang Penggunaan Busana Adat Bali dan Pergub No.80 tahun 2018 tentang Penggunaan Aksara Bali. Itu semata-mata karena ingin melindungi budaya kita, dan budaya merupakan satu-satunya yang bisa kita jual untuk pariwisata kita. Jadi saya harap anda semua bisa mendukung Pergub tersebut,” ujarnya menandaskan.
 
Selain itu juga telah diterbitkan Pergub No.97 tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik serta Pergub No.99 tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali. Menurutnya, regulasi-regulasi tersebut bisa menunjang pariwisata dalam perlindungan alam Bali serta produk asli Bali.
 
Menyinggung tentang masalah kontribusi wisata yang dibayar wisatawan untuk ikut serta menunjang pariwisata dan alam Bali, Gubernur mengatakan masih harus dicarikan regulasi dan bentuknya. Dengan demikian, para wisatawan datang ke Bali nantinya juga ikut menberikan kontribusi terhadap alam dan budaya Bali, katanya, menjelaskan.
 
Mengenai sesuatu yang masih diperlukan untuk kemajuan pariwisata, Gubernur Koster mempersilahkan para pelaku pariwisata untuk mendiskusikan. “Kalau dirasa bagus dan bermanfaat untuk Bali, saya akan pikirkan segi regulasinya,” ujarnya menandaskan.
 
Sementara itu, Wagub Cok Ace menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk mendiskusikan masalah pariwisata di Bali. Ia berharap rapat seperti ini bisa berlangsung secara rutin, entah sebulan sekali atau dua bulan sekali. “Yang penting kita ngumpul dan bahas masalah krusial untuk secepatnya bisa ditindaklanjuti,” katanya.
 
Adapun beberapa poin yang akan didiskusikan dalam rapat tersebut, antara lain permasalahan toko ilegal, implementasi Pergub No.79 dan 80, festival-festival di Bali serta website pariwisata Bali yang bertujuan untuk mempromosikan Pulau Dewata.
 
“Mengenai implementasi Pergub 79 dan 80 tentang Busana Adat serta Bahasa dan Aksara Bali, saya mohon dukungan semua pelaku pariwisata. Minimal tiap hari Kamis menggunakan pakaian adat, serta gunakan aksara Bali di kantor dan semua objek wisata, termasuk di hotel-hotel dan restoran. Kita tunjukkan wajah Bali yang sesungguhnya,” ujar Wagub mengingatkan.
 
Mengenai akan digelarnya beberapa festival, Wagub Cok Ace minta agar persiapan lebih diintensifkan lagi. “Seperti Festival Balingkang, persiapannya harus lebih matang untuk dapat menggaet turis Tiongkok pada imlek tahun depan, Tolong persiapan dikebut dan dimatangkan, biar Juli sudah siap kita jual,” ucapnya menekankan.
 
Begitu juga dengan Festival Suksma Bali, Wagub meminta persiapannya dapat dikebut, sehingga pelaksanaannya tahun depan bisa maksimal. “Jadi para wisatawan kita ajak berpartisipasi dalam festival tersebut,” ujarnya. 
 
Untuk masalah website pariwisata Bali, menurut Wagub sangat diperlukan, selain untuk mempromosikan Bali juga memudahkan wisatawan menjangku tempat wisata, hotel dan restoran. Sekarang zaman digital, jadi semua informasi harus bisa diakses melalui telepon 'pintar'. 
 
Website tersebut nantinya juga bisa berupa keterangan ataupun pemberitahuan tentang keadaan terkini di Indonesia khususnya Bali. “Seperti kejadian baru-baru ini demonstrasi di Jakarta ataupun jika Gunung Agung meletus. Dalam website tersebut akan ada keterangan resmi dan informasi valid, sehingga wisatawan tidak mendapatkan informasi yang simpang siur,” ujar Wagub menjelaskan. ksm/uni
wartawan
habit
Category

Libur Nataru Berakhir, Ribuan Kendaraan Padati Pelabuhan Padang Bai

balitribune.co.id | Amlapura - Arus penyeberangan di Pelabuhan Padang Bai Karangasem pada puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru berlangsung padat. Pihak ASDP Pelabuhan Padang Bai, Karangasem, mencatat adanya peningkatan arus kendaraan dan penumpang sejak tiga hari jelang puncak arus balik.

Baca Selengkapnya icon click

Relokasi PKL Dauhwaru, Upaya Bupati Jembrana Ciptakan Ketertiban Tanpa Matikan Ekonomi Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Ruas jalan Ngurah Rai di selatan lapangan Dauhwaru, Jembrana yang selama ini kerap dikeluhkan pengguna jalan maupun pejalan kaki akan ditertibkan. Pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di bahu jalan dan di atas trotoar di kawasan tersebut akan direlokasi. Relokasi ini pun mendapat respon dari para PKL

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Selesaikan Polemik Tata Ruang Jatiluwih, Sanjaya Beri Sinyal Moratorium Bangunan di Sawah

balitribune.co.id | Tabanan – Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, memberikan sinyal terkait rencana penerapan moratorium pembangunan di areal persawahan Jatiluwih.

Langkah ini diambil sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan polemik tata ruang sekaligus menyelamatkan ekonomi warga yang anjlok drastis akibat penyegelan sejumlah tempat usaha.

Baca Selengkapnya icon click

PHDI Kota Denpasar Tolak Wacana Nyepi Pada Tilem Kesanga

balitribune.co.id | Denpasar - Menyikapi wacana yang beredar luas tentang pemindahan Hari Suci Nyepi yang akan dirayakan pada Tilem Kesanga Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Denpasar menolak keras wacana tersebut. Penolakan tertuang dalam Surat Pernyataan Parisada Hindu  Dharma Indonesia Kota Denpasar tanggal 1 Januari 2026 dengan Nomor : 12/S.P/A/PHDI.DPS/I/2026 Tentang Isu Pergantian Hari Suci Nyepi Pada Tilem ke Sanga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Resahkan Warga, ODGJ Lempar Tanah Kering ke Pemangku Dievakuasi ke RSJ Bangli

balitribune.co.id | Gianyar - Ulah seorang warga Banjar Taman, Desa Bedulu,  Blahbatuh, terhadap seorang pemangku meresahkan warga. Kejadiannya, Sabtu (3/1) pagi lalu,  saat itu Jero Mangku Marsa (70) jadi korban pelemparan menggunakan tanah kering saat berbelanja di sebuah warung. Pelakunya diketahui INS (55) warga setempat yang diketahui penderita kelaianan kejiwaan.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Desa Dipangkas Besar-besaran, Hasil Musdes Bakal Macet

balitribune.co.id | Singaraja - Sejumlah kepala desa mengeluhkan pemangkasan Dana Desa (DD) secara besar-besaran oleh pemerintah pusat. Mereka khawatir kebijakan itu akan berdampak serius pada pembangunan di desa, terelebih yang sudah dirancang melalui forum Musyawarah Desa (Musdes). Beberapa usulan masyarakat melalui musdes dipastikan sulit bisa diwujudkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.