Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Baliho Rusak Bikin Suasana Kumuh

TURUNKAN - Petugas Pol PP turunkan baliho rusak yang terpasang di pertigaan menuju desa Demulih,Susut, Senin (16/7)

BALI TRIBUNE - Keberadaan baliho yang sudah rusak dan masih tetap bertengger, selain merusak pemandangan juga membuat kumuh lingkungan. Seperti keberadaan baliho rusak di pertigaan menuju Desa Demulih,Susut Bangli. Baliho yang kebanyakan milik sekolah-sekolah pariwisata tersebut, justru dibiarkan meski kondisinya sudah rusak.”Sudah sejak lama baliho dipasang, ketika rusak tidak ada yang memindahkan,” ujar warga, I Wayan Darmawan, Senin (16/7). Dikhawatirkan jika baliho ukuran jumbo itu samapi roboh dan menimpa pengguna jalan. Untuk itu dia mendesak instasi terkait mencabut saja baliho yang sudah rusak. Menurunya, kawasan tersebut cukup trategis untuk memasang bahilo atau pun spanduk. Meski demikian agar pihak terkait juga memperhatikan lingkungan sekitar, agar tidak kawasan tersebut terkesan kotor dan kumuh. “Kalau sudah tidak dibutuhkan sebaiknya dirapikan saja, jangan dibiarkan rusak dan terbengkalai,” imbuhnya. Sekretaris Satpol PP dan Damkar Bangli Dewa Agung Suryadharma menyampaikan memang baliho di seputaran pertigaan Demulih kebanyakan sekolah swasta, dan mereka sudah membayar pajak. “Sebetulnya sudah habis waktu pemasangnnya, namun belum lama ini kembali dilakukan perpanjangan sehingga baliho tidak diturunkan. Dari sekian baliho baru satu pemasang yang menyampaikan pemberitahuan pada kami. Untuk baliho yang sudah diperpanjang dan ada kerusakan menjadi tanggung jawab pemasang,” ungkapnya. Disampaikan, bahwa pihaknya tidak bisa langsung menurunkan baliho, lantaran pihaknya tidak memagang data, baliho mana saja yang sudah habis waktu pemasangan. “Pajak dibayarkan langsung di Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD), dan kami tidak mendapat tembusan yang mana saja baliho sudah membayar pajak, kemudian batas waktu pemasangan. Ini yang menjadi kendala kami di lapangan,” sebutnya.  

wartawan
Agung Samudra
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.