Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bantah OTT, Polres Badung Sebut Pemeriksaan Administrasi

Bali Tribune / Kasi Humas Polres Badung IPTU Ketut Sudana
balitribune.co.id | MangupuraPolres Badung membantah adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Unit Pelayanan SIM Sat Lantas Polres Badung, Senin (20/6) lalu yang terkait dugaan adanya pungutan liar dalam pembuatan SIM. Kasi Humas Polres Badung Iptu Ketut Sudana mengatakan, kedatangan Mabes Polri ke Polres Badung disebut bukanlah OTT Pungli. Anggota Divisi Propam Polri itu melakukan pemeriksaan karena permasalahan berkas administrasi dalam pelayanan SIM yang kurang lengkap. Sehingga Kanit SIM bersama Kasatlantas Polres Badung Iptu Ni Putu Meipin Ekayanti dimintai keterangan di Propam Polda Bali untuk menjelaskan perihal terkait proses pembuatan SIM.
 
 
"Tidak ada OTT karena tidak ada uang yang diamankan sebagai barang bukti. Ini tidak seperti OTT petugas langsung menangkap oknum saat menerima uang dalam pengurusan SIM. Paminal dari Mabes datang untuk memeriksa administrasi yang kurang lengkap," ungkap Sudana kepada Bali Tribune, Senin (4/7).
 
Dikatakan Sudana, Propam Polda Bali telah menangani permasalahan tersebut. Oknum personil yang diduga tidak melengkapi berkas administrasi itu juga telah dimintai keterangan. Jika ada anggota yang melakukan pelanggaran terkait dugaan adanya pungli, maka akan diberikan tindakan sesuai aturan yang berlaku.
 
"Pak Kapolres juga tidak mau yang beginian (Pungli - red). Pak Kapolres pasti akan melakukan tindakan tegas, jika ada personil yang melakukan pelanggaran," ujarnya. 
wartawan
RAY
Category

Sinergi OJK, BPS, dan LPS Siapkan SNLIK 2026, Petakan Literasi Keuangan Hingga Pelosok

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mematangkan persiapan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 dengan cakupan wilayah yang diperluas hingga seluruh kabupaten/kota di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.