Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bantuan Rp2 Juta Per KK Rawan Penyimpangan, DPRD Badung Minta Pemerintah Pertegas Batasan Calon Penerima Bantuan

Bali Tribune / Ponda Wirawan

balitribune.co.id | MangupuraBantuan hari raya keagamaan sebesar Rp2 juta per kepala keluarga (KK) yang menjadi program unggulan calon Bupati Badung terpilih I Wayan Adi Arnawa dan Wakil Bupati I Bagus Alit Sucipta telah masuk pada APBD tahun 2025. Hanya saja, program ini bila tidak diatur dengan jelas sangat rawan terjadi penyimpangan. Selain itu bantuan  ini juga bisa memicu perpindahan penduduk besar-besaran ke Badung. Oleh karena itu, kalangan DPRD Badung mendesak agar Pemkab Badung segera membuat batasan-batasan dalam pemberian bantuan Rp2 juta per KK ini. Dewan juga minta agar warga Badung yang berhak atas bantuan ini diatur secara jelas.

"Sesuai kesepakatan eksekutif dengan DPRD Badung bantuan hari raya keagamaan masuk dalam APBD tahun 2025," ujar Ketua Komisi III DPRD Badung Made Ponda Wirawan, Rabu (4/12).

Nah, karena sudah masuk APBD politisi asal Mambal ini meminta pemerinyah segera membuatkan regulasinya.
Dalam regulasi yang dimaksud ia minta pemerintah memberikan batasan-batasan, agar bantuan yang diberikan kepada seluruh umat beragama ini, benar-benar tepat sasaran.

"Kami harap bantuan ini benar-benar tepat sasaran," ujarnya.

Pemerintah lanjut dia juga perlu mengantisipasi terjadinya perpindahan penduduk secara besar-besaran ke Badung karena adanya bantuan ini.

“Yang rawan itu terjadi perpindahan domisili besar-besaran ke Badung, karena mengetahui ada bantuan hari raya Rp 2 juta per KK" tegasnya.

Ponda juga mengaku sepakat batasan berdomisili aktif di Badung, minimal 5 tahun secara berturut-turut. Aturan ini kata dia, akan mencegah terjadinya perpindahan domisili. “Kalau tidak ada batasan, saya yakin akan terjadi perpindahanan penduduk secara besar-besaran ke Badung,” ujarnya. 

Selain itu pihaknya juga setuju bantuan ini diberikan kepada keluarga  yang tidak memiliki penghasilan tetap. " Kami sepakat bantuan ini diberikan kepada warga Badung yang bergaji dibawah Rp 5 juta dalam sebulan," tukasnya.  

Diketahui bantuan Rp 2 juta per KK untuk bantuan hari raya keagamaan ini merupakan salah satu janji kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa - Bagus Alit Sucipta (Adicipta). Setelah dipastikan menang dalam Pilkada 27 November lalu, anggaran bantuan ini sudah masuk APBD 2025.

Pemerintah pun telah membuat skema calon penerima bantuan. Seperti memiliki penghasilan (take home pay) dibawah Rp 5 juta se bulan. Non ASN maupun TNI Polri, serta ber KTP Badung dan berdomisili selama 5 tahun, dengan surat keterangan dari Kepala Lingkungan. 

wartawan
ANA

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dokumen Calon Pekerja Migran Ditahan LPK, Disnaker Buleleng Turun Tangan

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah dokumen pribadi milik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Analisa Bali College, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Adanya penahanan dokumen tersebut langsung disikapi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng. 

Baca Selengkapnya icon click

Gunakan Regulasi Baru, Perbekel 2 Periode Bisa Dicalonkan Lagi di Pilkel Serentak

balitribune.co.id I Gianyar - Pelaksanaan Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026 di Kabupaten Gianyar memasuki tahapan pendaftaran bakal calon yang berlangsung pada 10–18 Juli 2026. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, Pilkel tahun ini menggunakan regulasi baru yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.