Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bea Cukai Buka Loket di MPP

Bali Tribune / GATHERING - Sekda Wayan Adi Arnawa menghadiri acara Gathering Meeting dan Penandatanganan Rekomitmen dan Nota Kesepakatan Rencana Kerja di Mal Pelayanan Publik DPMPTSP Kabupaten Badung, Selasa (20/9).

balitribune.co.id | MangupuraKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) A Denpasar secara resmi membuka loket pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung.

Peresmian loket dilakukan oleh Sekda Badung Wayan Adi Arnawa, Selasa (20/9) yang dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada instansi yang telah bergabung di MPP Badung.

Hadir Anggota DPRD Badung I Made Ponda Wirawan, Kepala DPMPTSP I Made Agus Aryawan, Instansi Kementerian/Lembaga Layanan Publik yang terdiri dari BUMN dan BUMD, OPD di lingkup Pemkab Badung, serta instansi swasta yang tergabung di Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Badung.

Seusai melakukan penandatanganan dan penyerahan piagam, Sekda Badung Adi Arnawa mengatakan, sebagai bentuk komitmen awal berdirinya Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung, yang merupakan salah satu Implementasi Reformasi Birokrasi (RB), sebagai wujud pembangunan Mal Pelayanan Publik di seluruh Indonesia.

"Mal Pelayanan Publik ini sangat memudahkan masyarakat, karena semua urusan bisa ditangani di sini," ujarnya.

Terkait persoalan data sudah ada perangkat teknis yang menangani untuk keamanan data, maupun kejadian yang tak terduga yang disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab/hacker.

“Untuk itu perlu adanya antisipasi terkait dengan keamanan data. Kepada dinas terkait agar segera melakukan tindakan dari segi transformasi digital, dalam rangka meningkatkan, mengantisipasi keamanan dari segi para hacker terkait dengan data. Kelihatan dari keamanan data di DPMPTSP sangat aman dari para hacker,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala DPMPTSP Badung I Made Agus Aryawan mengatakan, penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung yang memasuki tahun ke-4 sejak diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI pada tanggal 17 September 2018. 

Adapun jumlah instansi yang menyelenggarakan pelayanan bersama pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung sebanyak 29 instansi, mengingat dari awal pembentukan sebanyak 24 instansi yang terdiri dari Kementerian/Lembaga Layanan Publik, BUMN/BUMD, perangkat daerah di Pemkab Badung, beserta instansi swasta.

Jenis-jenis layanan dari semua instansi pada Mal Pelayanan Publik Badung mengingat dari 121 layanan menjadi 256 layanan, yang terus meningkat. Dimana layanan yang diselenggarakan di masing-masing kantor induk dapat dilayani di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung. Jumlah pengguna layanan sejak berdirinya MPP Badung mencapai 43.768 orang, rata-rata perbulan mencapai 3.649 orang, per hari mencapai 152 orang. 

"Untuk jumlah penghargaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Lembaga Penilaian Independen dalam kurun waktu 4 tahun sebanyak 17 penghargaan,“ jelasnya.

wartawan
ANA
Category

Akselerasi Keuangan Syariah: Strategi Jitu Menggali Potensi Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun Syariah

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah khususnya sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Syariah melalui pendekatan kultural dan keagamaan dengan meluncurkan Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP.

Baca Selengkapnya icon click

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.