Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Berbagai Dampak Pariwisata Massal, GIPI Bali Ajak Distribusikan Wisman ke Zonasi

Bali Tribune / RAMAI - Pada kenyataannya kunjungan wisatawan sebelum adanya wabah global atau Covid-19 pada awal tahun ini, pariwisata Bali memang tampak ramai.

balitribune.co.id | Denpasar – Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali, Ida Bagus Agung Partha Adnyana mengajak semua pihak terkait baik pemerintah dan pelaku usaha pariwisata untuk tetap konsen pada grand design Bali dan mendistribusikan wisatawan mancanegara sesuai zonasi masing-masing. 

Dia mencontohkan, zonasi untuk alam dan konservasi ditetapkan di Bali Utara. Kemudian untuk destinasi budaya dan spiritual ke Karangasem. "Badung dengan akomodasi, lalu kami juga menargetkan destinasi kreatif pada 2025 nanti," ucapnya di Denpasar, Senin (9/3).

Dilanjutkan pria yang akrab disapa Gus Agung ini, sekarang pemerintah sedang memfokuskan pada devisa bukan kuantitas kunjungan. Dalam hal ini perlu untuk mengevaluasi dampak dari pariwisata massal di Bali. 

"Berbagai dampak, baik sosial budaya, lingkungan, hingga ekonomi. Semisal dampak sampah plastik, kemudian banyaknya budaya yang dikomersilkan dan terjadi kebocoran ekonomi," bebernya. 

Menurut dia, pada kenyataannya kunjungan wisatawan sebelum adanya wabah global atau Covid-19 pada awal tahun ini, pariwisata Bali memang tampak ramai. Namun tidak sebanding dengan devisa yang diperoleh, justru terjadi impor barang besar-besaran. 

Pariwisata massal ini juga berdampak pada kelangkaan air bersih juga telah dibahas dengan pemerintah. "Air di Bali cukup, namun sumber serapan untuk menangkap air ini yang kurang," kata Gus Agung. 

Selain itu Covid-19 yang mengguncang masyarakat global akhir-akhir ini ramai diperbincangkan karena telah menggoyang perekonomian dan pariwisata Bali hingga sejumlah negara. Pihaknya pun mengaku 

lelah membahas kasus tersebut yang muncul dalam beberapa waktu ini. 

"Memang dampak merebaknya virus ini, cukup memukul pariwisata Bali. Namun  insan pariwisata dan pelaku serta stakeholder harus move on mencari strategi solusi mengatasi hal ini," imbuhnya. 

Kata dia dengan demikian perlu membahas sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan dan pariwisata berkualitas. "Saya juga capek bahas Corona. Mari kita membahas bagaimana pariwisata Bali yang berkualitas," cetusnya.

wartawan
Ayu Eka Agustini

Dirjen Pajak Hapus Sanksi Keterlambatan SPT Orang Pribadi 2025 hingga 30 April 2026

balitribune.co.id | Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kebijakan relaksasi bagi wajib pajak orang pribadi terkait pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025. Melalui siaran pers yang diterbitkan pada Senin (30/3), DJP mengumumkan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi hingga 30 April 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Penerima Bantuan Pangan di Tabanan Meningkat Jadi 38 Ribu KPM

balitribune.co.id I Tabanan - Jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Tabanan di 2026 ini mengalami peningkatan dari 20.000 menjadi 38.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kenaikan jumlah penerima ini juga diikuti dengan penyaluran bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk setiap keluarga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Sedana Arta Pimpin Prosesi Nedunang Ida Bhatara Batumadeg di Pura Besakih

balitribune.co.id | Amlapura – Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, memimpin langsung prosesi Nedunang Ida Bhatara Batumadeg di Pura Besakih, Karangasem, Senin (30/3/2026). Prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian karya agung Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) yang rutin dilaksanakan di pura terbesar di Bali tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Klungkung Siap Rehab 36 Unit Rumah Tak Layak Huni

balitribune.co.id I Semarapura - Hingga saat ini masih ada ratusan warga Kabupaten Klungkung yang tinggal di rumah tidak layak huni. Ini dibuktikan dengan adanya ratusan usulan bedah dan rehab rumah yang masuk ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung. Namun, karena keterbatasan anggaran, Pemkab Klungkung baru baru dapat menganggarkan sebanyak 36 unit rehab rumah dan 28 unit bedah rumah di tahun 2026 ini. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.