balitribune.co.id | Bangli - Bank Indonesia secara berkelanjutan menyampaikan pada sejumlah kabupaten/kota di Bali terkait pentingnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan. Musababnya keberadaan BUMD Pangan ini dianggap ampuh untuk menampung hasil panen/produksi para petani pasca panen. Disamping itu keberadaan BUMD Pangan bisa memperpendek rantai distribusi yang berakibat harga komoditas terjaga yang berujung pada terkendalinya inflasi.
Bukan hanya BUMD Pangan saja yang diperlukan kabupaten/kota tapi juga infrastruktur pendukung lainnya seperti “Cold Storage” yang bisa digunakan menampung hasil produksi/panen petani pasca panen. Baik BUMD Pangan ataupun Cool storage memiliki kepentingan yang sama, dimana tujuan akhirnya yaitu harga komoditas pertanian saat musim panen tidak anjlok dan konsumen tidak harus membeli dengan harga mahal ketika produk tersebut tidak pada musimnya.
Tentu saja hal itu kembali disampaikan Kepala KPw BI Provinsi Bali Trisno Nugroho saat menghadiri High Level Meeting (HLM) tingkat Kabupaten di Bangli, Rabu (30/10/2019)
“Kami mendorong pemerintah kabupaten/kota di Pulau Dewata untuk membentuk BUMD Pangan sebagai salah satu instrumen dalam referensi harga dan menjaga stabilitas pasokan komoditas hasil pertanian,” sebutnya di hadapan Bupati Bangli, Made Gianyar beserta jajarannya.
Ia berasumsi, kalau memang harga di pasaran terlalu tinggi, BUMD Pangan dapat mengintervensi karena memang telah memiliki stok. Jadi disinilah kehadiran pemerintah bisa mengambil peran dalam mengendalikan harga dan pasokan.
“Beberapa provinsi di Indonesia, telah memiliki BUMD Pangan seperti halnya di DKI Jakarta, yang di antaranya mengatur pasokan dan harga cabai merah, cabai keriting, beras, dan sebagainya,” sebut Trisno.
Lantas ia juga mengungkapkan jika Pemerintah Kabupaten Badung menyatakan sudah siap untuk membentuk BUMD Pangan. Apalagi Badung juga sudah memiliki Controlled Atmosphere Storages (CAS) di daerah Petang. Badung punya 'resources' dan Bapak Wakil Bupati juga sudah siap untuk membentuk BUMD Pangan itu," ucapnya.
Trisno berharap hal serupa juga dapat dilakukan pemerintah kabupaten lainnya di Bali. Dengan adanya BUMD Pangan itu, sekaligus PD Pasar di masing-masing daerah dapat menjadi "pemain" atau pelaku yang bisa mempengaruhi harga pasar.
"Jadi PD Pasar tidak hanya punya slot-slot untuk disewakan, tetapi menjadi pelaku dalam referensi harga. Meskipun perusahaan daerah mencari untung, tentunya tidak akan banyak karena tujuan utamanya untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.
Sedangkan dari sisi lain, Bupati Bangli, Made Gianyar sangat menyambut baik apa yang disampaikan Kepala KPw BI Bali dengan mengatakan, pihaknya minta dorongan Bank Indonesia untuk bisa segera merealisasikan apa yang dipaparkan yaitu BUMD Pangan dan pengadaan cool storage.
“Beberapa komoditas seperti bawang merah, bawang putih ada di Bangli, belum lagi yang lain. Jadi untuk realisasi cool storage dan BUMD Pangan kita minta dukungan dari BI. Apalagi kita sudah lama bekerjasama dalam mengembangkan cluster yang ada di Bangli, khususnya daerah Kintamani,” sebut Bupati Gianyar.
Bahkan dalam kesempatan ini secara serius Bupati Gianyar mengajak Bank Indonesia untuk melakukan studi banding ke Jakarta untuk melihat langsung bagaimana Jakarta yang tidak memiliki lahan pertanian tapi bisa mengendalikan inflasi melalui BUMD Pangan dan keberadaan cool storage yang dimaksud.
