balitribune.co.id | Denpasar - Guna meningkatkan kinerja instansi pemerintah khususnya BI dalam menyusun regulasi terkait pengendalian laju inflasi tingkat daerah, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) berkolaborasi jalin kerjasama.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Trisno Nugroho menyebutkan informasi terkait perkiraan cuaca yang dikelola oleh BMKG dinilai dapat menjadi masukan bagi Bank Indonesia dalam rangka menyusun langkah kebijakan dalam upaya pengendalian inflasi di Provinsi Bali.
"Buat kami informasi dari BMKG untuk antisipasi agar fase kekeringan, pangan terstok. Beras ataupun yang lainnya," ujar Trisno Nugroho pada saat pembukaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah III dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, Rabu (15/01) malam di Hotel Mercure, Jalan By Pass Ngurah Rai no. 88.
Sebelumnya, cuaca yang berubah-ubah membawa dampak yang sangat signifikan bagi petani. Cuaca ekstrim kemudian dapat menyebabkan gagal panen yang berdampak pada pasokan bahan pangan pokok dan dapat berimbas kepada harga di pasaran, yang kemudian mempengaruhi gerak inflasi, dan penurunan produksi baik pertanian, perkebunan, ataupun perikanan.
Informasi yang diberikan oleh BMKG sangat penting kaitannya dengan sektor pertanian di Provinsi Bali. Adanya perkiraan cuaca tersebut dapat menjadi masukan kepada petani untuk menentukan pasa tanam dan masa panen.
"Siklus tanaman harus kita pahami, yang dimana kita nanti ada informasi dari BKMG, kemudian kita ajarkan ke petani, kapan tanamnya, agar jangan kena hujan deras, kapan panennya, kita juga harus memahami siklus hujan di Bali, itu yang pertama untuk ketahanan pangan, yang kedua antisipasi kemarau panjang. Waktunya kemarau kapan, hujan kapan. Kalau kemarau panjang kita akan stok dulu, sehingga inflasi di Bali terjaga sesuai target," paparnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi R Mulyono R Prabowo menyampaiakan, BMKG mendukung program penuh pemerintah kaitannya dalam menopang ketahanan pangan. BMKG memiliki peran untuk menekan laju inflasi, dengan berkontrisbusi memberikan informasi atau peringatan dini terkait iklim dan cuaca kepada pemangku kebijakan salah satunya BI.
"Secara program nasional BMKG mendukung kesejahteraan ketahanan pangan, sehingga kita perlu bekerja sama dengan BI dalam rangka mempertahankan indeks inflasi daerah seminimal mungkin," paparnya.
Trisno Nugroho berharap penandatangan perjanjian kerjasama dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan bersama seperti penelitian, tukar menukar informasi, penyelenggaraan pelatihan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
"Kami berharap perjanjian ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya, dan dapat di implementasikan dengan baik sesuai tugas dan kewenangan masing-masing," harapnya.
