Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BI : Pemilukada Bali 2018 Dorong Multiplayer Efek Ekonomi Bali

pilkada
Causa Iman Karana (kedua dari kanan) dalam acara lokakarya bersama media Bali di Yogyakarta, Jum'at (9/2).

BALI TRIBUNE - Anggaran Pilkada Bali 2018 senilai Rp 234 miliar diprediksi akan berdampak sekitar 0.10 persen pada perekonomian Bali. "Putaran Pemilukada ini akan memberikan multiplayer efek baik dari sisi permintaan ataupun penawaran," kata Causa dari Yogyakarta, Jum'at (9/2) lalu. Dijelaskan, sisi permintaan yang dimaksud ialah kebutuhan logistik partai politik dan juga penyelenggara Pemilukada seperti KPU dan Bawaslu, sedangkan sisi penawarannya ialah terbukanya lapangam usaha besar dan eceran, akomodasi makan minum (akmamim), transportasi dan pergudangan serta  lapangan usaha industri pengolahan (percetakan). "Kebutuhan itu bisa saja pengadaan kotak suara, baliho, surat suara, baju kaos, souvenir dan sebagainya," katanya. Meski demikian selain anggaran yang digelontorkan pemerintah, ada juga anggaran yang berasal dari masing masing Pasangan Calon (paslon) atau partai politik. Besarnya anggaran tergantung pada kemampuan masing masing paslon atau partai politik yang mengusung. "Anggaran paslon biasanya digunakan untuk operasional sepanjang putaran kampanye," sebut Causa sembari berujar, jumlah putaran pilkada juga akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah. "Semakin panjang putaran pilkada, anggaran akan semakin besar, sehingga bisa saja dorongan ke pertumbuhan ekonomi juga akan besar," tutupnya. 

wartawan
Arief Wibisono
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sinergi Berkelanjutan, BPJS Kesehatan dan Kejari Tabanan Perkuat Pengawalan Program JKN

balitribune.co.id I Tabanan - BPJS Kesehatan secara resmi memperbarui sinergi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) pada Senin(13/4). Hal ini merupakan komitmen bersama dalam upaya meningkatkan kepatuhan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha di Wilayah Tabanan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Bali dan Kodam IX/Udayana Perkuat Sinergi, Tata Ruang Jadi Sorotan

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah pusat mempertegas komitmen menertibkan aset dan tanah terlantar di seluruh Indonesia melalui kebijakan strategis. Langkah ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 yang disahkan Presiden Prabowo Subianto, tentang penertiban kawasan dan tanah telantar untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.