Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BI Pertanyakan Inflow Uang Logam Dari Perbankan

Dewi Setyowati di sela acara program peduli Koin dan penukaran uang lusuh di depan Monumen Bajrasandi, Renon Denpasar.

Denpasar, Bali Tribune

BI Bali menyelenggarakan  "Program Peduli Koin" pada acara  car free day untuk mendorong  tumbuhnya budaya masyarakat menggunakan uang logam dalam kegiatan transaksi. "Untuk itu kami menghimbau pada masyarakat agar mengoptimalkan uang logam yang ada dengan menukarkan ke perbankan terdekat atau dapat juga dibelanjakan, "ujar Kepala KpW BI Bali Dewi Setyowati yang ditemui disela acara "Program Peduli Koin dan Penukaran Uang Lusuh" Minggu (17/4) di depan Monumen Bajrasandi Renon, Denpasar.

Dewi berharap perbankan menerima setoran ataupun penukaran uang logam dari masyarakat. "Dengan kepedulian kita semua, diharapkan distribusi uang logam pada masyarakat bisa berjalan dengan optimal dan tidak ada lagi uang logam yang terbuang sia sia ditempat tertentu," tukasnya.

Selama ini aliran uang masuk (inflow) berupa uang logam dari perbankan ke Bank Indonesia nyaris nihil."Padahal berdasarkan data BI kebutuhan uang logam 2014-2015 naik 30 persen," paparnya penuh tanya. Sementara itu hanya sedikit anggota masyarakat yang menukarkan ataupun menyetorkan uang logam ke perbankan. "Bisa juga dibilang jika uang logam yang selama ini dikeluarkan dan diedarkan oleh KpW BI Bali melalui perbankan terserap sepenuhnya oleh masyarakat," imbuhnya.

Disamping penukaran uang logam, kegiatan Kpw BI Bali kali ini juga dibarengi dengan pelayanan penukaran uang tidak layak edar atau disebut kas keliling. "Bagi masyarakat yang memiliki uang tidak layak edar seperti lusuh, robek, hendknya dicabut atau ditarik dari peredaran agar dapat ditukarkan dengan uang yang layak edar," tuturnya.

Kegiatan penukaran Koin ataupun penarikan uang lusuh tidak layak edar menurut Dewi sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 1999 tentang Mata Uang sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Th 2009 Serta UU No. 7 Th 2011 tentang Mata Uang. "Hal hal yang telah dilakukan BI bersama Perbankan tentunya bisa menambah pelayanan pemenuhan kebutuhan uang kartal dalam nominal cukup pada masyarakat, dalam kerangka money policy," pungkasnya.

Sedangkan dikesempatan yang sama, Eka asal Klungkung, salah seorang pengunjung yang menukarkan uang logam  ketika ditemui Bali Tribune menyambut antusias acara ini dan bila mungkin kegiatan ini rutin diadakan. "Kalau bisa sih penukaran uang ini bisa rutin, daripada uang receh saya kececeran, kalau ada kegiatan seperti ini, uang receh  bisa saya kumpulkan, tinggal kasih tahu aja kapan bisa ditukarkan," katanya mantap.

wartawan
Arief Wibisono
Category

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.