Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BKKBN Bali Libatkan Istri Perbekel

  bkkbn
Suasana Pelatihan Teknis Program KKBPK bagi PPKBD dan Sub-PPKBD Angkatan I.

Denpasar, Bali Tribune

Upaya Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali menyukseskan program KB terus ditingkatkan. Tak hanya meluncurkan program Kampung KB, tetapi Selasa (10/5) pagi, para istri Perbekel se-Bali yang terhimpun dalam Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) juga turut dilibatkan.

Plh. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Drs. Ida Bagus Adnyana, menyampaikan sejak tanggal 10-13 Mei, perwakilan PPKBD dari seluruh kabupaten/kota akan diberikan pelatihan teknis Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Bali.

Tak hanya PPKBD, kegiatan ini juga melibatkan Sub-PPKBD. Menurut IB Adnyana, pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan pagi PPKBD. Di samping juga, untuk turut serta mempromosikan program KKBPK hingga ke pelosok desa.

Kegiatan ini juga didasarkan pada kerja sama (MoU) antara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali dengan Ketua TP-PKK Provinsi Bali nomor 115/HK.011/H/2008 dan Nomor 281.SKS/PKK.Prov/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008. Di dalam kerja sama tersebut telah dipaparkan mengenai peran dan tugas pokok PPKBD.

Di antaranya, membantu tugas suami (Perbekel/Lurah) untuk melaksanakan program KB dan 10 program pokok PKK. Selain itu, juga melaksanakan pertemuan insidentil dengan Sub-PPKBD/kader untuk membahas berbagai permasalahan program KB dan kegiatan KB, serta ikut melakukan Advokasi, KIE dan Konseling KB.

“Dalam rangka untuk menyukseskan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga tentunya tidak mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah saja tanpa dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Tentunya termasuk ibu-ibu ketua TP-PKK Desa (PPKBD). Dalam kesempatan ini, saya mengajak dan mohon bantuan ibu-ibu ketua TP-PKK Desa untuk revitalisasi program KB sistem banjar,” paparnya.

Kesempatan tersebut diungkapkan pula sejumlah tantangan yang dihadapi selama realisasi program KB selama ini. Utamanya, mengenai jumlah penduduk Bali yang terus mengalami peningkatan pesat. Bermula hanya 3,1 juta jiwa (berdasarkan sensus penduduk tahun 2000), menjadi 3,9 juta jiwa di tahun 2010. Ditambah lagi dengan belum semua penduduk pendatang yang terdata dan termonitor, serta bertambahnya kawasan pemukiman kumuh yang lepas dari pengawasan program Kependudukan dan KB.

Ketua panitia penyelenggara, Dewa Nyoman Dalem, S.Pd., M.Si. mengungkapkan, peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 31 orang. Jumlah tersebut merupakan perwakilan dari seluruh kabupaten/kota. Selama empat hari mengikuti pelatihan, peserta akan diberikan 15 materi terkait program BKKBN Provinsi Bali.

Salah seorang peserta pelatihan yang juga merupakan Ketua PPKBD Dauh Puri Kaja, Dian Risnawan mengungkapkan antusiasmenya untuk mendalami setiap materi yang disampaikan. Dirinya pun menghimbau agar seluruh pasangan usia subur turut berperan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan mengikuti program KB.

“Terima kasih untuk ilmu yang sudah saya peroleh dari BKKBN. Ilmu ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan wawasan anggota PPKBD di Dauh Puri Kaja. Semoga saya dan para ibu yang hadir dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik, setelah pelatihan ini,” ungkapnya.

wartawan
redaksi
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.