Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BKKBN Gelar Seminar Hasil Analisis Dampak Kependudukan

Seminar analisis dampak kependudukan tingkat Provinsi di Denpasar, Rabu (24/10).

BALI TRIBUNE - Dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan stakeholder, mitra kerja dan instansi terkait tentang hasil analisis dampak kependudukan, perwakilan BKKBN provinsi Bali menggelar kegiatan seminar hasil analisis dampak kependudukan tingkat Provinsi di Denpasar, Rabu (24/10). Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Catur Sentana yang membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pertambahan jumlah penduduk ditentukan oleh 3 faktir, antara lain kelahiran, kematian dan migrasi penduduk.  Provinsi Bali sendiri, dengan jumlah penduduk  saat ini sekitar 4,2 juta orang mempunyai TFR (Total Fertility Rate) yang rendah, yaitu 2,1 anak per wanita usia subur (SDKI 2017). Di mana angka ini lebih rendah dari rata-rata nasional. Namun Laju pertumbuhan penduduk di Bali cukup tinggi. “Tingginya Laju Pertumbuhan penduduk di Provinsi Bali ini tidak hanya disebabkan oleh Angka kelahiran yang tinggi, tetapi adanya migrasi masuk yang sangat tinggi. Hal ini wajar, mengingat Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang banyak didatangi oleh para pencari kerja” Ujarnya. Tingginya Jumlah penduduk ini dapat memberikan dampak positif maupun negatif. “akan menjadi positif jika penduduk yang besar mempunya kualitas yang bagus, sehingga kan menjadi modal pembangunan. Namun sebaliknya, penduduk besar dengan kualitas rendah akan menjadi beban pembangunan di berbagai sektor” tambah Sentana. Hal senada juga disampaikan Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH Dinas Lingkungan Hidu Provinsi Bali, Drs. I Made Teja menyatakan bahwa jumlah penduduk yang besar juga menimbulkan dampak yang negative bagi lingkungan, salah satunya adalah tentangn pengelolaan sampah. “Penduduk yang besar, maka jumlah sampah yang dihasilkan juga menjadi besar. Hal ini kalau tidak ditanggulangi akan menimbulkan masalah yang serius bagi lingkungan, seperti wilayah kumuh, banjir dan juga menjadi sumber penyakit. Sehingga pengendalian jumlah penduduk dengan pengaturan kelahiran merupakan tanggung jawab semua pihak, tidak hanya BKKBN” Ujarnya. Sementara Ketua Koalisi Kependudukan Daerah Bali, Prof. Dr. Ketut Sudibia, S.E., M.M. menyoroti maslah mobilisasi penduduk yang cukup tinggi di Provinsi Bali. Hal ini harus ditanggulangi secara bersama-sama untuk menghindari terjadinya dampak negatif di bidang kependudukan.

wartawan
Release
Category

Tingkatkan Kompetensi Direksi BPR/S di Bali, Kantor Perwakilan LPS II dan DPD Perbarindo Bali Berikan Pelatihan Mengenai Penanganan Aset Bermasalah

balitribune.co.id | Mangupura - Bank Perekonomian Rakyat/Syariah (BPR/S) di seluruh Bali diharapkan mampu meningkatkan kompetensi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan khususnya di Pulau Bali. Bahkan, secara khusus BPR/S harus memiliki kemampuan yang memadai dalam menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal sekaligus menghadapi berbagai peluang khususnya terkait dengan penyelesaian aset bermasalah.

Baca Selengkapnya icon click

Perkuat Kampanye Safety Riding, Astra Motor Bali Bersama Polres Badung Pasang Plang Keselamatan di Titik Rawan

balitribune.co.id | Mangupura – Sebagai bentuk komitmen dalam menekan angka kecelakaan sekaligus mendorong perubahan perilaku berkendara yang lebih aman, Astra Motor Bali bersinergi dengan Polres Badung melaksanakan kampanye safety riding melalui pemasangan plang himbauan di dua titik rawan kecelakaan (blackspot).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Satria Serahkan Sembako untuk Korban Angin Puting Beliung di Desa Bunga Mekar

balitribune.co.id | Semarapura - Angin puting beliung menerjang Banjar Behu, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Minggu (2/11/2025) sore sekitar pukul 15.00 Wita. Mendengar hal tersebut Bupati Klungkung I Made Satria bersama Kalak BPBD Klungkung Putu Widiada menyerahkan bantuan sembako kepada warga yang terdampat angin puting beliung di Banjar Behu, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Senin (3/11).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Diskominfosan Bangli Dampingi KI Bali, Visitasi Monev Keterbukaan Informasi Publik di Sejumlah Badan Publik

balitribune.co.id | Bangli - Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali bersama Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Bangli melanjutkan tahapan visitasi dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Kegiatan ini menyasar sejumlah Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, pada Selasa (4/11/2025).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.