Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BKPSDM Buka Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

Bali Tribune/ Kepala BKPSDM Buleleng Gede Wisnaya



balitribune.co.id | Singaraja - Untuk mengisi kekosongan pada tiga pos Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Pemkab Buleleng, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buleleng membuka seleksi pendaftaran sejak 11-18 April 2022.

Tiga Pos JPT Pratama yang lowong itu yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Buleleng. Kepala Disdukcapil sebelumnya Putu Ayu Reika Nurhaeni ditarik menempati pos barunya sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buleleng yang membuat dinas yang ditinggalkan kosong.

Sementara dua posisi lainnya yakni Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (DAPD) Buleleng dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Buleleng,akan memasuki masa pension dalam waktu dekat.

Kepala BKPSDM Buleleng, Gede Wisnaya mengatakan, tahapan rekrutmen JPT Pratama di lingkup Pemkab Bueleng prosesnya sudah dimulai sejak 11 April hingga 18 April 2022. Jika jumlah pendaftar belum memenuhi syarat, akan ada perpanjangan waktu selama 5 hari dan diberikan batas waktu maksimal sampai dengan 15 hari.

“Seleksi dilakukan mulai wawancara kemudian dilanjutkan assessment ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Bali pada 11 Mei sampai 12 Mei 2022 nanti. Setelah semua syarat dipenuhi, mulai seleksi, wawancara, assessment sampai ke rekam jejak yang disetujui oleh Bupati, maka akan diusulkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara,” ujar Wisnawa, Selasa (12/4).

Menurut Wisnawa, kriteria peserta secara umum ditentukan dalam seleksi ini yakni, eselon III.b minimal harus 3 tahun, lalu eselon III.a minimal harus 2 tahun dan maksimal umur saat proses pelantikan yakni 56 tahun. Hal tersebut sudah diinformasikan langsung ke BPSDM Provinsi Bali.

Untuk proses seleksi di Disdukcapil, menurut Wisnawa, sedikit berbeda dengan proses seleksi dari Kepala DAPD Buleleng maupun Kepala DP2KBP3A Buleleng, mengingat ada proses tambahan yakni berupa wawancara ke Direktorat Jendral (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil sebelum diusulkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

KASN akan merekomendasikan 3 pejabat yang sudah diseleksi dari  masing-masing SKPD, agar nanti dapat dipilih salah satu oleh Bupati Buleleng untuk segera bisa dilantik.

Sejumlah kendala dikhawatirkan akan dihadapi selama proses seleksi ini,diantara banyaknya hari libur pada saat lebaran. Sehingga, hal ini menyebabkan waktu proses seleksi JPT Pratama ini mengalami keterlambatan dari seharusnya dalam waktu satu bulan sudah bisa diselesaikan.

wartawan
CHA
Category

Musrenbang RKPD 2027, Bupati Sanjaya Dorong Hilirisasi dan Ekosistem Produk Unggulan

balitribune.co.id | Tabanan – Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (RKPD SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2027.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pertamina Bantah Isu Kenaikan BBM Non-Subsidi

balitribune.co.id I Denpasar - Informasi grafis mengenai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang disebut-sebut berlaku mulai 1 April 2026, ramai beredar di media sosial. Menanggapi hal tersebut, PT Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa kabar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Selengkapnya icon click

Karya Ngusaba Kedasa Pura Ulun Danu Batur, Polres Bangli Siapkan 21 Pos Pengamanan

balitribune.co.id I Bangli - Sebanyak 21 pos pengamanan disiagakan untuk kelancaran rangkaian Karya Pujawali Ngusabha Kedasa di Pura Ulun Danu Batur, Kintamani, Bangli. Rekayasa arus lain juga akan diterapkan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Komisi IV DPRD Tabanan Tekankan Pemerataan Guru di Tiap Wilayah

balitribune.co.id I Tabanan - Komisi IV DPRD Tabanan menekankan soal pemerataan guru di masing-masing wilayah. Ini menjadi catatan penting Komisi IV untuk menghindari kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah di Tabanan. Komisi IV menekankan hal tersebut dalam rapat kerja membahas Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2025 pada Selasa (31/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.