Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BKS LPD Bali Gelar Rakerda

politik
Pembukaan Rakerda LPD Bali di Hotel Puri Nusa Indah, Selasa (6/2).

BALI TRIBUNE - Guna melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKS LPD Bali mengamanatkan agar dilaksanakan rapat kerja daerah sebagai bagian dari proses pelaksanaan demokrasi,sosialisasi, sinergi, komunikasi, sinkronisasi, harmonisasi, sekaligus juga menjadikan organisasi ini sebagai wadah untuk meningkatkan kinerja LPD kedepannya. "Konsep persatuan dan kebersamaan serta konsep membangun bali dimulai dari desa pakraman telah menjadikan LPD sebagai simbol  ampuh dalam menghadapi berbagai tantangan baik yang datangnya internal maupun ekternal," ujar Ketua BKS LPD Bali, Nyoman Cendikiawan disela rapat kerja daerah LPD Provinsi Bali di Hotel Puri Nusa Indah, Denpasar (6/2).

Data per desember 2017 menunjukan bahwa LPD mampu tumbuh dan berkembang sangat signifikan ditengah perlambatan ekonomi Nasional. Disebutkan Jumlah LPD saat ini ada  1,433 dengan jumlah karyawan 7,862 orang. Sedangkan Total asset Rp  18, 473, 055, 802,000, Tabungan Rp  7,216,805,389,000, Deposito             Rp  8,177,404,484,000, Pinjaman diberikan   Rp  13,141,667,338,000, Laba                                               Rp  564,146,923,000. "Ini adalah fakta bahwa krama Bali sangat antusias memanfaatkan LPD sebagai jasa keuangan berbasis adat dalam upaya melestarikan seni budaya adat berlandasakan Agama Hindu," tuturnya.

Apa yang disampaikan  Cendikiawan tentu dilandasi dengan komunikasi yang baik diantara semua pihak, menjaga hati, berpikir positif, senyum yang tulus akan tercermin pada prilaku dan pelayanan prima. Pelaksanaan rakerda yang diikuti perwakilan LPD seluruh Bali,  pengurus BKS LPD dan didampingi oleh LPLPD, dengan peserta tercatat 210 orang dengan berbagai agenda yang dirancanag dalam bentuk beberap komisi. "Memang pekerjaan yang berat, namun saya yakin bisa kita laksanakan, dan kami sangat berharap rakerda hari ini bisa menghasilkan keputusan yang terbaik dengan putusan yg berani untuk memulai, walau dalam perjalanan nanti perlu kita benahi dan sempurnakan.  Jika hari ini kita tidak memulai tentu esok kita tak akan bisa mengevaluasi diri," ucapnya lagi.

Lantas Cendikiawan juga mengingatkan, terkait dengan tahun politik, LPD agar tidak terseret secara kelembagaan ke politik praktis yang mungkin saja akan menyebabkan konflik horizontal antar LPD,  "Namun secara perorangan karena hak, tentu kita berharap akan terpilih pemimpin Bali yang memang memahami LPD dan telah berbuat untuk kemajuan LPD Bali," imbuhnya sembari menambahkan, pemimpin yang dikehendaki ialah pemimpinan yang mampu menghimpun local jenius dengan tetap mengutamakan informasi dan tekhnologi sehingga tercermin dengan perpaduan antara tradisional dan profesionalitas, ajeg bali dengan berbasis ekonomi kerakyatan komunitas, untuk pelestarian seni adat budaya menjadi dambaan kita bersama.

Bahkan Cendikiawan menjelaskan, LPD telah dengan nyata memberikan 20% keuntungan untuk pembangunan bali . Sebagai ilustrasi akhir tahun 2017 ini laba LPD seluruh Bali menjacapai 524 milyar lebih ini berarti dana pembangunan sebesar 120 milyar lebih diserahkan langsung untuk pembangunan desa adat,  Lembaga keuangan lainnya mungkin saja baru sebatas selogan dan janji akan ikut membangun Bali.

Memang tak ada yang mudah tetapi juga tak ada yang tak mungkin, sulit memang mencapai target ditengah kelesuan ekonomi dewasa ini, namun semangat dan dukungan semua pihak menjadikan LPD bekerja apa adanya dari pada bekerja ada apanya, masyarakat  Bali dan krama adat  yang masih menghormati awig dan adat adalah  kunci dari keberhasilan ini seraya mengilustrasika dengan tetap berkeyakinan diatas badai pasti Tuhan menyembunyikan pelangi yang indah. "Belum banyak yang dapat kami lakukan untuk LPD Bali, namun setidaknya usaha yang kecil ini mampu memberikan warna dalam ikut menyuarakan keberadaan LPD di tingkat provinsi, menuju LPD yang  lebih baik, lebih cepat dan lebih murah. Ibaratnya kita berpikir GLOBAL namun tetap berprilaku LOKAL," tutupnya.

wartawan
Arief Wibisono
Category

Universitas Warmadewa Dorong Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Ekowisata di Timor Leste

balitribune.co.id | Dili - Sebagai program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Internasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas DaPaz Timor Leste, Studi Hukum Pascasarjana Universitas Warmadewa  mendorong lahirnya model pemberdayaan kelembagaan desa guna mendukung pengembangan ekowisata Area Branca, Dili.

Baca Selengkapnya icon click

Lewat Iklan Andai Tau Duluan, Andre Taulany Ajak Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

balitribune.co.id | Jakarta - Andre Taulany ajak seluruh pekerja khususnya para pekerja seni dan informal untuk terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK lewat pesan kunci pada iklan Andai Tau Duluan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

No Drama BYD Harmoni Rally Team Dominasi Kejurnas Wisata Rally di Kelas Mobil Listrik

balitribune.co.id | Denpasar - Prestasi menawan ditunjukan No Drama BYD Harmoni Rally Team saat Berlaga di Kejurnas Wisata Rally Putaran 3, Sabtu- Minggu (23-24/2025). Meskipun tampil perdana  tim yang disponsori dealer BYD Harmoni Bali, Prima Medika  Hospital, The Kayon Resort dan Trinandya Karya, berhasil menyapu sapu bersih di kategori mobil listrik.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Targetkan 21 Medali Emas, 254 Atlit Kontingen Karangasem Dilepas ke Porprov Bali XVI

balitribune.co.id | Amlapura - Sebanyak 254 orang Atlit Kontingen Kabupaten Karangasem, siap berlaga pada ajang Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Bali ke XVI di Kabupaten Badung dan Denpasar pada 9 September 2025 mendatang. Selasa (26/8/2025) pagi, KontinganKarangasem ini dilepas secara resmi oleh Sekda Karangasem, I Ketut Sedana Merta dengan persembahyangan bersama di Pura Jagat Natha Amlapura.

Baca Selengkapnya icon click

Data Pertanahan Usang, Potensi Pajak Tidak Optimal

balitribune.co.id | Negara - Berbeda dengan pemerintah pusat yang melakukan pembaruan data setiap hari, data pertanahan di Kabupaten Jembrana yang belasan tahun belum dilakukan pembaruan oleh pemerintah daerah menyebabkan terjadinya kesenjangan antara jumlah bidang tanah dan jumlah objek pajak. Kondisi ini berdampak pada banyak potensi pajak yang belum tergarap dengan baik.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.